Rabu, 21 Oktober 2020

Home › NASIONAL Dirjen Kekayaan Negara Temui Kabaharkam Polri Bahas Koordinasi dan Kerja Sama

Dirjen Kekayaan Negara Temui Kabaharkam Polri Bahas Koordinasi dan Kerja Sama

SULSEL KINI
NASIONAL - Oktober 21, 2020

Dirjen Kekayaan Negara Temui Kabaharkam Polri Bahas Koordinasi dan Kerja Sama

SULSEL KINI ■ Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, menerima audiensi dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Isa Rachmatawarta, di ruang kerja Kabaharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Kabaharkam Polri, Agus Andrianto mengatakan, pertemuan ini beragendakan koordinasi dan penandatanganan Pedoman Kerja Sama (PKS) antara Baharkam Polri dan DJKN. Ruang lingkup PKS ini meliputi pertukaran data dan atau informasi dan bantuan pengamanan.

Maksud PKS ini, lanjut Jendral Polisi dengan bintang tiga di pundaknya itu, sebagai pedoman dalam rangka kerja sama pengamanan pada pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.

"Tujuannya adalah untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan dalam rangka peningkatan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang," kata Agus.

Hadir dalam kegiatan, Kakorbinmas, Karobinops, Dirpamobvit Korsabhara, Kasubdit Komsatpam/Polsus, dan Kabag Kerma Baharkam Polri. Sementara Dirjen Kekayaan Negara didampingi oleh Direktur Hukum dan Humas, Kasubdit Bantuan Hukum, dan Kasi Bantuan Hukum II DJKN.

Terkait penyelamatan aset negara, Agus Andrianto menilai, hal itu sangat penting terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, ia mengingatkan, penyelamatan aset negara biasanya banyak yang terkait dengan masalah hukum, karena itu harus melibatkan Satker Polri lainnya, terutama Bareskrim Polri, sehingga akan lebih kuat dan lebih efektif.

"Kalau menyangkut keselamatan aset negara yang didalamnya banyak unsur pidananya, sebenarnya yang lebih tepat adalah ditangani oleh Bareskrim Polri. Tetapi bila terkait dengan bantuan pengamanan, memang masih domain Baharkam Polri. Dalam hal penyelamatan aset negara, harus dibentuk gugus tugas (Satgas) penyelamatan aset negara," ungkap Agus.

Menurut Agus, apapun yang menyangkut tentang negara, semuanya harus dilakukan berdasarkan kepentingan negara. Oleh karena itu, kata Agus, perlu adanya kesamaan pola pikir, tujuan, dan kepentingan seluruh pihak yang didasarkan untuk kepentingan negara.

"Pada intinya kami siap untuk berkerja sama dan membantu Ditjen Kekayaan Negara dalam mengamankan aset-aset negara ini," tegas Komjen Pol Agus Andrianto.

Sementara, menanggapi hal itu Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Kabaharkam Polri dan jajaran, khususnya terkait penandatanganan PKS ini yang mana diharapkan dapat menjadi pintu masuk DJKN ke Satker Polri lainnya.

Dia menjelaskan, pembuatan PKS ini merupakan hasil tindak lanjut MoU yang sebelumnya dibuat antara Kapolri dengan Menkeu pada tahun 2019. PKS dengan Baharkam Polri ini terkait tindakan preemtif dan preventifnya.

"Saya berharap kerja sama ini merupakan awal atas kerja sama yang lebih besar ke depannya, termasuk Pengadilan, Jaksa, dan lain-lain," tandas Isa Rachmatawarta.

■ B-Y