Bupati Soppeng Tekankan Percepatan Program dan Penguatan Pendapatan Daerah Usai Perubahan APBD 2026

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Suwardi Haseng dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Soppeng dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 (25/9/2026).

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Soppeng atas kebersamaan, komitmen dan kontribusi pemikiran selama proses pembahasan perubahan APBD.

Menurutnya, proses tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Setelah perubahan APBD ditetapkan, Suwardi meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Ia mengingatkan agar percepatan tersebut tetap memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Seluruh OPD harus segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” kata Suwardi dalam sambutannya.

Selain percepatan program, Bupati juga kembali menegaskan pentingnya penguatan pendapatan daerah. Perangkat daerah yang mengelola pendapatan diminta memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan secara terukur.

Namun, upaya tersebut, menurutnya, harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak memberikan beban yang tidak semestinya.

“Saya kembali menegaskan pentingnya memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” ujarnya.

Suwardi juga menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Soppeng merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat perlu terus dijaga dan diperkuat.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum perubahan APBD tersebut sebagai bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan yang benar-benar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” menjadi salah satu penekanan Bupati dalam sambutannya.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi, kemudian ditindaklanjuti dan disempurnakan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Soppeng,  anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah beserta pejabat eselon lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, insan pers serta masyarakat Soppeng.

Published Hawaya💙

Gandeng Akademisi hingga Pelajar, Dukcapil Soppeng Evaluasi Standar Pelayanan

SULSELKINI.COM SOPPENG, SULSELINFO.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Soppeng menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna membahas dan menyelaraskan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng pada pukul 10.00 WITA ini dirancang sebagai wadah partisipatif untuk menguji serta mengevaluasi mekanisme layanan publik agar kian transparan, akuntabel, dan mudah diakses warga.

Plt Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Soppeng, Musriadi, S.H., M.M., mengungkapkan bahwa forum ini merupakan komitmen pemerintah daerah dalam menghimpun aspirasi dari beragam pemangku kepentingan.

"Terima kasih atas semua pertanyaannya. Apa yang disampaikan ini merupakan masukan untuk kemajuan kita ke depannya," ujar Musriadi saat merespons ragam aspirasi dan pertanyaan peserta forum.

Musriadi menegaskan, dialog interaktif ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi kritis terhadap kinerja dinas. Melalui FKP, instansinya berupaya memastikan bahwa standar pelayanan yang mencakup kepastian prosedur, kejelasan persyaratan, estimasi waktu penyelesaian, efisiensi biaya, hingga mekanisme penanganan pengaduan dapat dipahami dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.

Pelibatan lintas sektor dari level birokrasi, akademisi, praktisi hukum, media, hingga pelajar ini diharapkan mampu memperluas cakupan edukasi publik terkait hak dan kewajiban warga dalam mengurus dokumen kependudukan di Kabupaten Soppeng.

Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran Kepala SKPD, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Soppeng. Hadir pula pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah, di antaranya Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan perguruan tinggi seperti Universitas Lamappapoleonro dan STISIPOL Pettabaringeng, perwakilan organisasi profesi pers (PWI dan IWO), praktisi hukum, LSM SIMAK, Duta KISAK, hingga unsur generasi muda dari OSIS SMAN 1 Watansoppeng. (***)

Published Hawaya 💙IWO

Dugaan Penyalahgunaan Alat Berat Bantuan Kementan Bikin Bupati Soppeng Rela Sewa Excavator Sendiri demi Petani

SULSELKINI.COM SOPPENG, -- Pemerintah Kabupaten Soppeng dibawah nahkoda H. Suwardi Haseng, terus berinovasi guna mengentaskan sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat daerah ini, salah satunya sektor pertanian berupa perbaikan irigasi dan normalisasi sungai. 

Kepada awak media, Suwardi Haseng mengungkapkan bahwa, sektor pertanian saat ini menghadapi kendala kemarau sehingga ketersediaan air sangat krusial terlebih lagi masih adanya sejumlah irigasi dan sungai yang rusak dan mengalami pendangkalan sehinga butuh perhatian serius dari pemerintah.

"Saat ini sedang musim kemarau panjang sehingga sejumlah titik sumber air mengalami kekeringan, " Kata Bupati Soppeng, Minggu 20 September 2026.

Menurutnya, langkah cepat yang dilakukannya adalah dengan terjun langsung menemui para petani dan memintanya untuk bergotong royong untuk memperbaiki irigasi dan normalisasi sungai di sejumlah tempat salah satunya di Irigasi dan sungai Toddang Saloe di kecamatan Marioriawa, meskipun tak ada anggaran namun masih bisa dilaksanakan dengan memberikan bantuan langsung menggunakan dana pribadinya. 

Lanjutnya, selain dana, kami juga berikan bantuan berupa alat berat Excavator untuk dipakai di lokasi itu agar pekerjaan normalisasi sungai Toddang Saloe yang berada di tepian danau Tempe bisa segera terselesaikan, agar para petani tak mengalami gagal panen, ucapnya. 

Dikatakannya, untuk saat ini sudah hampir seribu meter yang dikerjakan dari 1,8 Km panjang sungai tersebut yang akan dilakukan normalisasi menggunakan dana pribadi, ini suatu bukti kepedulian Pemerintah Daerah untuk masyarakatnya, ujar orang nomor satu di Soppeng ini. 

"Perbaikan ini tanpa menggunakan anggaran pemerintah, murni dana pribadi karena memang tak ada anggarannya karena memang tak masuk dalam program pemerintah, sehingga demi mencegah kegagalan panen petani, selaku Bupati saya harus turun tangan membantu petani kita, " Terangnya. 

Bersama Dinas Pertanian, Dinas PU Bupati Soppeng menemui langsung para Petani dan kelompoknya untuk mendengarkan langsung apa yang mereka harapkan kepada pemerintah baik daerah maupun pemerintah pusat, sehingga kendala di lapangan bisa segera teratasi dengan cepat, tanpa menunggu waktu lama, Bupati langsung tindaklanjuti keluhan masyarakat. 

Untuk di ketahui dalam hal ini Bupati Suwardi Haseng rela merentalkan excavator dan bantu BBM kelompok tani. Padahal banyak excavator bantuan kementan dari program serasi sejak tahun 2018. Tapi dikuasai oleh oknum mantan pejabat di salahgunakan kewenagan mantan pejabat, proses hukum alat excavator program serasi tersebut kini di tangani oleh pihak Kejari Soppeng, berdasarkan konfrensi Pers kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. (***)

Published Hawaya💙

Buka Tasyakuran DIROSA Angkatan VII, Ketua TP PKK Soppeng: Jangan Berhenti Belajar Al-Qur’an

SULSELKINI.COM SOPPENG — Sebanyak 211 peserta mengikuti Seminar Al-Qur’an dan Tasyakuran DIROSA Angkatan VII Tahun 2026 yang digelar di Aula Gedung Serbaguna Lapatau, Kabupaten Soppeng, Ahad (20/9/2026).

Kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Unit Khidmatul Qur’an Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Soppeng tersebut menjadi momentum syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan para peserta dalam menyelesaikan pembelajaran Al-Qur’an melalui metode Pendidikan Al-Qur’an Orang Dewasa (DIROSA).

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi. Para peserta berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari anak sekolah hingga lanjut usia.

Dalam sambutannya, Hj. Suarni Suwardi menyampaikan bahwa belajar Al-Qur’an membutuhkan perjuangan dan keistiqamahan. Terlebih bagi perempuan yang dalam kesehariannya menjalankan berbagai peran, mulai sebagai istri, ibu, pengelola rumah tangga, pendamping keluarga hingga bagian dari masyarakat.

Ia menggambarkan bahwa perjuangan belajar Al-Qur’an terkadang hadir dalam hal-hal sederhana, seperti menyempatkan diri membaca mushaf di tengah kesibukan, mengulang bacaan yang masih sulit, serta tetap datang untuk belajar meskipun harus membagi waktu dengan berbagai tanggung jawab.

“Tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik,” menjadi salah satu pesan yang disampaikan kepada para peserta.

Hj. Suarni Suwardi juga menyampaikan apresiasi kepada peserta DIROSA, para ustadzah dan pengajar, keluarga, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan ruang belajar Al-Qur’an bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa tasyakuran dan selesainya pembelajaran DIROSA bukanlah akhir dari perjalanan bersama Al-Qur’an.

“Jadikan wisuda ini bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai awal dari persahabatan yang lebih dekat dengan Al-Qur’an,” pesannya.

Selain sambutan, peserta juga mendapatkan pembekalan melalui materi “Bersama Al-Qur’an dalam Harmoni Cinta dan Perjuangan” yang disampaikan oleh Ustadzah dr. Hj. Marlina Since, S.Ked.

Materi tersebut mengajak peserta untuk memaknai Al-Qur’an bukan sekadar sebagai bacaan, tetapi sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Kecintaan kepada Al-Qur’an diwujudkan dengan membaca, mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan, mengajarkan hingga mengajak orang lain untuk mencintai Al-Qur’an.

Peserta juga diingatkan agar kedekatan dengan Al-Qur’an tidak berhenti pada kemampuan membaca, tetapi tercermin dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dan masyarakat.

Dalam pemaparannya, Ustadzah Marlina juga menekankan pentingnya meneladani Rasulullah ﷺ dalam hidup bersama Al-Qur’an, dengan menghafal, mengajarkan, mengamalkan dan menyampaikannya kepada umat.

Tasyakuran DIROSA Angkatan VII ini pun menjadi momentum untuk menguatkan kembali komitmen para peserta agar terus membaca, belajar, memperbaiki bacaan dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan.

Dengan 211 peserta yang berasal dari berbagai kelompok usia, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa semangat belajar Al-Qur’an dapat tumbuh pada setiap fase kehidupan. Penyelesaian pembelajaran DIROSA diharapkan menjadi langkah awal bagi para peserta untuk semakin dekat dengan Al-Qur’an dan menghadirkan nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Published Hawaya💙

Suwardi Haseng Wujudkan Rumah Layak Bagi Warga, Soppeng Raih Penghargaan 3 Juta Rumah dari Kemendagri

SULSELKINI.COM SOPPENG — Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, Soppeng berhasil meraih Penghargaan Terbaik II pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten dalam ajang bergengsi

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kepedulian Bupati H. Suwardi Haseng dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah hingga kelompok masyarakat miskin ekstrem di Bumi Latemmamala.

Dalam ajang nasional ini, Soppeng berada di posisi kedua setelah Kabupaten Morowali (Terbaik I) dan mengungguli Kabupaten Donggala yang menempati posisi ketiga.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan kategori baru unggulan Kemendagri yang dinilai secara krusial dan ketat bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Penilaian berbasis data kuantitatif objektif dan transparan ini melihat sejauh mana terobosan daerah dalam mengurangi angka keterbelian rumah 

Pencapaian luar biasa ini diraih berkat berbagai inovasi dan kebijakan taktis yang didorong langsung oleh Bupati H. Suwardi Haseng, di antaranya:

Kemudahan dan Akses Perizinan. Memangkas birokrasi perizinan pembangunan perumahan sehingga mempermudah pengembang lokal bergerak cepat.

Pengoptimalan Lahan Efektif. Mengalokasikan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik daerah untuk hunian terjangkau.

Regulasi Berkelanjutan. Menghadirkan payung hukum dan kebijakan daerah yang secara konsisten berpihak pada kesejahteraan warga.

Penghargaan ini makin melengkapi kejayaan Sulawesi Selatan yang juga berhasil menyabet predikat Terbaik I pada kategori tingkat provinsi, serta Kota Makassar sebagai Terbaik I di tingkat kota.

Capaian manis ini mempertegas bahwa di tangan dingin Bupati Suwardi Haseng, Kabupaten Soppeng tidak hanya berkembang pesat secara infrastruktur, tetapi juga hadir secara nyata memenuhi kebutuhan paling mendasar seluruh lapisan masyarakatnya. (***)

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng Hadiri Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi

SULSELKINI.COM MAKASSAR — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang didampingi kepala Balitbangda Andi Agus Nongki menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Rakor tersebut mempertemukan pemerintah daerah se-Sulawesi dengan pemerintah pusat untuk membahas strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 sesuai arah RPJMN 2025–2029.

Forum tersebut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E. Sonny dilantik sebagai Wakil Kepala BPS oleh Presiden pada 19 Februari 2025 dan hingga 2026 masih menjabat pada posisi tersebut.

Selain itu, rakor melibatkan unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memberikan arahan mengenai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum regional tersebut berlangsung di tengah capaian pertumbuhan ekonomi Soppeng yang cukup tinggi. Data BPS yang dipublikasikan untuk Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Soppeng sebesar 9,39 persen.

Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat 6,88 persen pada periode yang sama. Soppeng juga masuk dalam kelompok lima daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan.

Dalam kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator makro yang menjadi perhatian. Pada rancangan KUA-PPAS 2027, pertumbuhan ekonomi Soppeng diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 persen hingga 6,12 persen, disertai sasaran penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan PDRB per kapita.

Rakor percepatan pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi  dirangkaian dengan  kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang berlangsung di Makassar. Agenda apresiasi tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat malam dan memberikan penghargaan pada sejumlah bidang pelayanan dasar serta pengelolaan lingkungan.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Sulawesi mendapat ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi daerah dengan agenda pemerintah pusat, terutama dalam menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng dan BPN Sepakati MoU Pelayanan Pertanahan serta Integrasi NIB-NOP

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta pemerintah kecamatan dan desa menyiapkan data yang akurat dalam pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya pada kawasan hutan cadangan.

Pesan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 di Aula Rapat Triple 8 The River Side, Kamis (17/9/2026).

Rakor tersebut digelar untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui TORA, sekaligus mendukung kebijakan nasional dan pemenuhan kebutuhan atas tanah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan dihadiri oleh kepala BPN Soppeng, Agustini Pujiastuti dan diikuti seluruh instansi dan SKPD yang tergabung dalam Tim GTRA, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait. Bupati Soppeng bertindak sebagai Ketua GTRA secara ex officio, sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng selaku Ketua Pelaksana.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menekankan perlunya kesamaan arah kebijakan dalam mengidentifikasi, memetakan, dan menetapkan tanah yang menjadi objek reforma agraria. Hal tersebut menjadi dasar agar penataan tanah tepat sasaran dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

Khusus lokasi fokus TORA kawasan hutan, Bupati meminta Camat, Lurah, dan Kepala Desa proaktif berkoordinasi dengan BPKH dan Kantor Pertanahan.

“Siapkan data yang valid, objektif, dan faktual agar proses pelepasan kawasan hutan cadangan menjadi TORA benar-benar tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi rakyat, dan bebas dari konflik di kemudian hari,” tegasnya.

Menurut Bupati, penataan kawasan hutan melalui TORA perlu memperhatikan keseimbangan antara produktivitas ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pengalihan pemanfaatan tanah menjadi hak milik masyarakat akan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, tanpa mengabaikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup di Bumi Latemmamala,” ujarnya.

Sejalan dengan agenda penataan tanah tersebut, rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pertanahan dan perpajakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng menandatangani MoU tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan.

Penandatanganan juga melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Bersama Kantor Pertanahan, BPKPD menyepakati dua PKS, yakni tentang Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), serta Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Kerja sama integrasi NIB dan NOP diarahkan untuk menghubungkan data bidang tanah dengan data objek pajak secara lebih terpadu. Pemadanan kedua identitas tersebut membantu memperjelas keterkaitan bidang tanah dengan objek pajaknya berdasarkan identitas dan lokasi.

Keterhubungan data itu diharapkan memudahkan petugas dalam mencari dan memverifikasi informasi. Pertukaran serta pemanfaatan data akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi dengan dukungan teknologi informasi.

Bagi masyarakat, integrasi tersebut dapat membantu proses klarifikasi, pemutakhiran, dan perbaikan data objek pajak. Ketika terdapat perbedaan antara data bidang tanah dan PBB-P2, keterkaitan NIB dan NOP dapat membantu petugas menelusuri objek yang dimaksud untuk menentukan data yang perlu diverifikasi.

Sementara itu, kerja sama pengembangan dan pemanfaatan ZNT berkaitan dengan penyediaan informasi nilai tanah yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kewenangan kedua instansi.

Selain membahas TORA dan pelayanan pertanahan, Bupati meminta GTRA mulai mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah-tanah potensial untuk dimasukkan ke dalam Badan Bank Tanah. Tanah tersebut dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah, kepentingan umum, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan.

Suwardi Haseng menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa.

“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa adalah kunci utama keberhasilan program ini,” kata Suwardi.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas, menghindari maladministrasi, serta mengutamakan pendekatan persuasif dan solutif dalam pelaksanaan reforma agraria.

Melalui rakor dan penandatanganan kerja sama tersebut, Pemkab Soppeng memperkuat koordinasi pelaksanaan TORA sekaligus menata keterhubungan data pertanahan dan perpajakan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Published Hawaya 💙