Rekor Ekonomi Dan Integritas, Capaian Emas Satu Tahun Suwardi-Selle

SULSELKINI.COM SOPPENG – Tepat satu tahun perjalanan kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dan Wakil Bupati, Ir. Selle KS Dalle, membawa perubahan bagi Kabupaten Soppeng. Momen bersejarah ini dirayakan dalam acara "Refleksi Satu Tahun Pemerintahan",  yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ribuan masyarakat di Rumah Jabatan Bupati Soppeng, Minggu (22/2/2026).

Melalui tayangan video refleksi, para tamu undangan diajak menengok kembali rekam jejak, kerja keras, serta tantangan yang dihadapi pasangan pemimpin ini dalam mewujudkan visi "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan."

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa refleksi ini adalah "panggung kejujuran" bagi pemerintahannya. Ia mengungkapkan bahwa tahun pertama tidaklah mudah karena adanya tantangan fiskal yang berat.

"Refleksi hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung kejujuran untuk melihat sejauh mana janji telah ditunaikan dan tantangan apa yang masih menghadang," ungkap H. Suwardi Haseng.

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan rasa syukur atas satu tahun pengabdian bersama Wakil Bupati Selle Ks Dalle untuk masyarakat Soppeng. Ia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat.

Bupati mengungkapkan bahwa di awal masa pemerintahan, Kabupaten Soppeng menghadapi tantangan fiskal akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, yakni pengurangan APBD sebesar kurang lebih Rp70,6 miliar pada 2025 dan kembali berkurang Rp188 miliar pada 2026. Meski demikian, pemerintah daerah memilih jalur inovasi dan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Soppeng menjelaskan bahwa  secara makro, hingga September 2025 ekonomi Soppeng tumbuh 4,73 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,63 persen. Angka kemiskinan berada pada kisaran 6,65 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Inflasi per November 2025 tercatat 2,42 persen, juga lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional.

Untuk sektor pendidikan, Pemkab Soppeng mengalokasikan 33,4 persen APBD 2025. Sejumlah program strategis telah direalisasikan, antara lain pengadaan 5.400 set seragam dan sepatu gratis untuk siswa baru SD dan SMP, pengadaan 65 unit smart board, rehabilitasi 20 satuan pendidikan melalui APBD serta revitalisasi 23 sekolah melalui APBN.

Implementasi Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis nasional yang berhasil dihadirkan di Soppeng. Kabupaten Soppeng ditetapkan sebagai salah satu dari 100 titik tahap pertama Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial RI dengan nama Sekolah Rakyat 64 Soppeng. Untuk 2026, pembangunan Sekolah Rakyat berkonsep boarding school dengan anggaran Rp243 miliar yang saat ini sementara dalam proses  pembangunan diatas areal seluas 7,1 hektar, berlokasi di Lingkungan Laempa Kelurahan Lalabata Rilau.

Atas komitmen tersebut, pada 29 November 2025, Pemkab Soppeng menerima penghargaan Dwija Praja Nugraha sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi terhadap kemajuan pendidikan.

Sedangkan di sektor kesehatan, peningkatan layanan difokuskan pada RSUD Latemmamala. Berbagai pembenahan dilakukan, mulai dari penyediaan obat, optimalisasi antrean JKN Online, implementasi SIM-RS, hingga peningkatan fasilitas ruang rawat inap sesuai standar KRIS.

Defisit anggaran BLUD RSUD berhasil ditekan dari Rp18,8 miliar di akhir 2024 menjadi Rp3,7 miliar di akhir 2025. Selain itu, penguatan puskesmas, pembangunan Unit Transfusi Darah, serta alokasi Rp28,2 miliar untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off turut memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.

Sektor pertanian menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Total anggaran prasarana dan sarana pertanian 2025 mencapai Rp57,17 miliar, mencakup pembangunan jalan usaha tani, irigasi, program listrik masuk sawah, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta benih unggul.

Produksi padi meningkat 9,93 persen dan produksi jagung melonjak 32,50 persen dibanding tahun sebelumnya. Serapan gabah petani juga melampaui target hingga 117 persen.

Kabupaten Soppeng juga meraih penghargaan dari Bank BRI atas implementasi Kartu Tani terbaik kedua di Sulawesi Selatan.

Di sektor infrastruktur, peningkatan dan preservasi enam ruas jalan sepanjang 3,7 km, penggantian dua jembatan, serta peningkatan dua ruas jalan melalui Inpres dengan dukungan APBN senilai sekitar Rp50 miliar telah dilaksanakan.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Kabupaten Soppeng meraih skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK, menempatkan Soppeng pada peringkat pertama kategori Zona Hijau/Terjaga di Sulawesi Selatan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 juga meningkat menjadi 88,53.

Menutup paparannya, Bupati Suwardi Haseng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung visi "Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing berbasis Agropolitan." Meski tantangan anggaran di tahun 2026 diprediksi akan kembali berkurang , pemerintah optimis inovasi akan tetap menjadi motor penggerak pembangunan.

Acara turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah dan jajaran ASN, pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi, kepala desa dan lurah, insan pers, serta masyarakat Kabupaten Soppeng, yang memberikan apresiasi atas capaian satu tahun kepemimpinan tersebut. (***)

ya2💙

Satu Tahun Suwardi-Selle: Ketua PGRI Sulsel Puji Transformasi Pendidikan di Soppeng

SULSELKINI.COM SOPPENG – Genap satu tahun masa kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, S.E. dan Wakil Bupati Selle KS Dalle, sektor pendidikan di Kabupaten Soppeng mencatatkan rapor hijau yang membanggakan. 

Hal ini ditegaskan dengan penganugerahan penghargaan Dwija Praja Nugraha 2025 oleh Pengurus Besar PGRI.

Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Hasnawi Haris, M.Hum, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi pasangan pemimpin ini. 

Menurutnya, dalam waktu satu tahun, Suwardi-Selle telah menunjukkan keberpihakan yang konkret, mulai dari dukungan anggaran hingga penguatan profesionalisme guru.

"Secara substantif, penghargaan ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Suwardi Haseng dan Bapak Selle KS Dalle, tata kelola pendidikan di Soppeng mengalami penguatan signifikan," ujar Prof. Hasnawi ke redaksi sulselinfo.com. Sabtu, (21/2/2026). 

Ia menambahkan bahwa relasi konstruktif yang dibangun pemerintah daerah dengan komunitas pendidikan selama setahun terakhir telah berdampak langsung pada stabilitas dan produktivitas sekolah-sekolah di Bumi Latemmamala, pungkas Prof. Hasnawi. (***)

Y2Br

Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng Apresiasi 1 Tahun Kepemimpinan H. Suwardi Haseng

SULSELKINI.COM Soppeng – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng sejumlah kalangan mulai menilai arah kebijakan dan program pembangunan daerah. 

Apresiasi datang dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Soppeng, Ruslan Efendi.

Ruslan Efendi menilai dalam kurun waktu satu tahun terakhi kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng menunjukkan langkah yang cukup positif, khususnya dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mendorong pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Soppeng.

Menurutnya sejumlah kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah mulai memperlihatkan arah perubahan yang diharapkan masyarakat. Ia juga menilai kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

“Dalam satu tahun ini kita melihat ada upaya pembenahan di berbagai sektor. Tentu masih banyak yang perlu ditingkatkan, tetapi langkah awal ini patut diapresiasi,” ujar Ruslan.

Ia berharap pada tahun-tahun berikutnya pemerintah daerah semakin fokus pada penguatan program yang berdampak langsung kepada masyarakat mulai dari peningkatan kualitas pelayanan dasar pembangunan ekonomi daerah hingga penguatan nilai-nilai keagamaan dan sosial di tengah masyarakat.

Ruslan juga menegaskan bahwa dukungan dan kritik konstruktif dari masyarakat, termasuk dari kalangan pemuda dan organisasi keagamaan, sangat penting agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Harapan kami kepemimpinan Bupati Suwardi Haseng terus menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat,” tutupnya.

Y2

Bupati Soppeng Resmi Buka Program TMMD ke-127 Kodim 1423/Soppeng

SULSELKINI.COM SOPPENG – Semangat gotong royong kembali membara di Kabupaten Soppeng. Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., secara resmi membuka program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kodim 1423/Soppeng pada Selasa, 10 Februari 2026.

Upacara pembukaan ini menandai dimulainya kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Pemerintah Daerah, dan masyarakat yang diproyeksikan menjadi jembatan emas menuju kemandirian desa.

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng menekankan bahwa TMMD bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ia menggambarkan program ini sebagai "rajutan kebersamaan" yang menguatkan persatuan nasional.

"Jalan yang dibuka adalah urat nadi ekonomi, sementara semangat gotong royong adalah denyut jantungnya," ujar Bupati Soppeng dengan penuh semangat.

Senada dengan Bupati, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, selaku Dansatgas TMMD ke-127, menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bukti otentik kemanunggalan TNI dengan rakyat. 

Beliau mengibaratkan pengabdian prajurit seperti mata air yang tak pernah kering bagi masyarakat.

Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto, juga memaparkan Fokus Kegiatan TMMD ke-127,  Membuka akses jalan dan sarana fisik lainnya untuk mendongkrak ekonomi desa.

Kegiatan Non-Fisik. Meliputi penyuluhan kesehatan, pembinaan sosial, serta penguatan wawasan kebangsaan.

Pemberdayaan Masyarakat: Mengaktifkan kembali budaya kerja bakti dan gotong royong.

Kegiatan ini akan berlangsung selama satu bulan penuh, mulai dari 10 Februari hingga 11 Maret 2026, Jelas Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yuliyanto,

Acara pembukaan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya. Kolonel Arm Mudarto Nainggolan, S.Ip. (Kasi Pers Kasrem 141/Tp). Mayor Inf Samsir (Pasi Wanwil Korem 141/Tp). Unsur Forkopimda Kabupaten Soppeng. Tokoh Masyarakat, pelajar, dan personel Satgas TMMD. (***)

Kado Spesial Soppeng Raih Penghargaan UHC Kategori Madya di Jakarta

SULSELKINI.COM. JAKARTA – Kabupaten Soppeng kembali membuktikan taringnya di kancah nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, SE, Bumi Latemmamala resmi menyabet penghargaan bergengsi Universal Health Coverage (UHC) Award 2026.

Penghargaan tertinggi di bidang kesehatan ini diserahkan langsung dalam acara Deklarasi Pencanangan UHC yang berlangsung meriah di Ballroom JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). 

Acara nasional ini dihadiri oleh tokoh penting diantaranya 

Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan serta para pimpinan kementerian dan lembaga terkait.

Penghargaan UHC Award bukanlah apresiasi biasa. Ini adalah "level tertinggi" yang hanya diberikan kepada daerah dengan indikator super ketat. Soppeng dinilai sukses besar dalam Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kualitas Layanan Fasilitas kesehatan di kabupaten Soppeng yang semakin mumpuni dan mudah diakses, serta Komitmen nyata pemerintah daerah dalam memprioritaskan dana APBD untuk kesehatan gratis bagi warga.

Usai menerima penghargaan, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Beliau menuturkan bahwa prestasi ini adalah hasil kerja keras kolektif seluruh elemen di Kabupaten Soppeng.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Soppeng. Ini membuktikan bahwa negara hadir, dan pemerintah daerah berkomitmen penuh memastikan tidak ada lagi warga kita yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan hanya karena kendala biaya," ujar H. Suwardi Haseng.

Lebih lanjut, Bupati berharap penghargaan ini menjadi spirit baru dan pemacu semangat bagi seluruh jajaran tenaga medis dan aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. 

Beliau menegaskan bahwa target utamanya bukan sekadar piagam melainkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin meningkat dan merata, terang Bupati Suwardi Haseng.

Nurwahdaniyah As'ad, SKM, MM, AAK Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Soppeng yang turut hadir di gelar acara memberikan apresiasi tinggi atas Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Soppeng melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Dalam penjelasannya, Nurwahdaniyah merinci indikator utama penilaian yang membawa Soppeng meraih kategori Madya, di antaranya, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Soppeng telah mencapai minimal 98% dari total Tingkat keaktifan peserta berada pada angka yang sangat baik.

 

Tingkat keaktifan minimal 85%, dengan jumlah penduduk yang didaftarkan pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda minimal sebesar 10%.

Tingkat keaktifan minimal 80%, dengan jumlah penduduk yang didaftarkan pada segmen PBPU Pemda mencapai minimal 25%, sambungnya.

"Prestasi kategori Madya ini merupakan bukti nyata sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memastikan setiap warga memiliki akses layanan kesehatan yang pasti dan berkualitas," tandas Nurwahdaniyah. (***)

Published 💙

Pj Sekda Soppeng Jelaskan Alasan Pergeseran Delapan PPPK Paruh Waktu

SULSELKINI.COM Soppeng — Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Muhammad Surahman, memberikan penjelasan terkait pergeseran delapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

Andi Surahman mengatakan pergeseran tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan organisasi dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikannya saat ditemui awak media INDEKS.co.id di ruang kerjanya, Jum'at (23/1/2025).

Menurut dia, kebijakan tersebut berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang tidak lagi membuka formasi PPPK paruh waktu untuk jabatan sopir, sekretaris pribadi (sespri), dan pramusaji.

“PPPK tidak boleh merangkap jabatan dan juga tidak dibenarkan menjadi tenaga outsourcing. Sementara di DPRD, jabatan layanan operasional seperti pengelola dan operator layanan operasional sudah berlebih,” kata Andi Surahman kepada indeks.co.id.

Ia menjelaskan, kebutuhan tenaga layanan operasional di Sekretariat Daerah masih tersedia, sehingga delapan PPPK tersebut dipindahkan guna mengamankan status kepegawaian mereka agar tidak kehilangan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Justru kebijakan ini untuk menyelamatkan mereka. Jabatan sopir, sespri, dan pramusaji ke depan akan diisi melalui tenaga outsourcing, bukan PPPK,” ujarnya.

Andi Surahman menegaskan bahwa penempatan dan pergeseran ASN, termasuk PPPK, merupakan kewenangan eksekutif sepanjang dilakukan untuk kepentingan dinas dan organisasi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, ia menyebut jalur hukum yang tersedia adalah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Saya bertanggung jawab penuh atas surat keputusan tersebut. Jika ada yang mempersoalkan, silakan tempuh jalur PTUN,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum penerbitan NIP, setiap PPPK telah menandatangani surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, komitmen tersebut bersifat final dan memiliki konsekuensi hukum.

“Selama ini belum ada yang menyampaikan keberatan secara tertulis. Kalau ada, akan kami panggil dan klarifikasi berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, delapan PPPK tersebut sebelumnya berasal dari Sekretariat Daerah dan sempat berpindah ke DPRD. Namun, seiring penataan tenaga honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta berlakunya regulasi Kemenpan RB terbaru, mereka harus dikembalikan karena jabatan di DPRD sudah tidak tersedia.

Terkait upah dan gaji delapan PPPK selama bertugas di DPRD Soppeng, Andi Surahman menyebut hal itu menjadi kewenangan Sekretariat DPRD.

Penjelasan tersebut disampaikan Andi Surahman didampingi perwakilan BKPSDM Kabupaten Soppeng serta Sekretaris DPRD Soppeng.

Sebagai informasi, Kepmenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur pengangkatan PPPK paruh waktu dengan masa perjanjian kerja satu tahun, pengupahan minimal setara UMP/UMK atau gaji sebelumnya, serta menjadi bagian dari kebijakan penataan tenaga non-ASN secara nasional.(Tim)

Dikutip dari indeks.co.id

Redaksi : 💙

Lepas Rindu Kampung Halaman, Bupati Suwardi Haseng Temu Kangen Warga Soppeng di Batam

SULSELKINI.COM Batam, — Di sela-sela kegiatan APKASI XVII, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, meluangkan waktu untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan warga Soppeng yang bermukim di Kota Batam. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Kafe Kita Kita Bike Coffee, yang juga dimiliki oleh salah seorang warga Soppeng di Batam.

Kehadiran Bupati Soppeng disambut langsung oleh Ketua Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) Batam, H. Juninrah, ST bersama warga Soppeng lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Soppeng menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kebersamaan serta kekompakan warga Soppeng di perantauan.

“Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk menjaga ikatan kekeluargaan. Warga Soppeng di perantauan adalah duta daerah yang turut membawa nama baik Soppeng di mana pun berada,” ujar Bupati Suwardi Haseng Senin 19 Januari 2026

Sambil ngopi santai, Bupati Soppeng juga memaparkan perkembangan Kabupaten Soppeng, mulai dari pelaksanaan program pembangunan, peningkatan pelayanan publik, hingga upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bupati berharap dukungan, doa, serta kontribusi positif dari warga Soppeng di Batam untuk kemajuan daerah asal.

Sementara itu, Ketua KKS Batam, H. Juninrah, ST, menyampaikan terima kasih dan rasa bangga atas perhatian Bupati Soppeng yang meluangkan waktu bertemu langsung dengan warga Soppeng di Batam. Ia menegaskan bahwa warga Soppeng di perantauan siap mendukung program pembangunan Kabupaten Soppeng sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing.

“Kehadiran Bapak Bupati menjadi motivasi dan kebanggaan bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap dekat dengan masyarakatnya, meskipun berada di perantauan,” ungkapnya.

Pertemuan ini diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan warga Soppeng di Batam, serta memperkuat semangat kebersamaan untuk bersama-sama membangun Soppeng yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

💙