Pemkab Soppeng Raih Opini WTP dari BPK Sulsel atas LKPD 2025

SULSELKINI.COM SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kabupaten Soppeng bersama Kota Makassar menjadi dua daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menerima opini WTP atas LKPD Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sulsel.

Penyerahan opini tersebut berlangsung dalam agenda Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2025 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Senin (25/5/2026).

Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menerima langsung laporan hasil pemeriksaan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Usai menerima LHP BPK, Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang dinilai telah bekerja secara disiplin dan menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, capaian opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, tetapi juga menjadi indikator bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, integritas dan kedisiplinan aparatur harus terus dipertahankan dan ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal seiring dengan terjaganya wibawa pemerintahan daerah.

“Opini WTP ini adalah hasil dari kedisiplinan kerja, kinerja positif, dan integritas seluruh perangkat daerah. Semoga integritas bisa terus terjaga dan kedisiplinan semakin ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seiring dengan wibawa pemerintahan,” ujar Suwardi.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

Ia menjelaskan, terdapat empat kriteria utama yang menjadi dasar penilaian dalam pemeriksaan LKPD pemerintah daerah, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan.

Menurutnya, tim pemeriksa telah melakukan pengujian terhadap seluruh kriteria tersebut dan hasil pemeriksaan itu menjadi dasar dalam penentuan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP ini menandai konsistensi Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

PB ya2💙

Tingkatkan Kesadaran Kamtibmas, Kapolsek Amali AKP Hasanuddin Gelar Imbauan di Masjid Al-Mukmin Taccorong

​SULSELKINI.COM BONE – Guna menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif, Polsek Amali jajaran Polres Bone gencar melaksanakan pendekatan dialogis dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pemberian imbauan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan langsung oleh Kapolsek Amali, AKP Hasanuddin.

​Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al-Mukmin, Lingkungan Taccorong, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, pada Jumat (22/5/2026) siang, sesaat setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat.

​Kedatangan Kapolsek Amali bersama personelnya disambut hangat oleh pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para jamaah yang hadir. 

Dalam kesempatan tersebut, AKP Hasanuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga Lingkungan Taccorong atas kerja samanya dalam menjaga stabilitas keamanan selama ini.

​"Kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian adalah kunci utama. Kami berterima kasih karena sejauh ini warga Amali, khususnya di Taccorong, terus membantu kami menjaga lingkungan tetap kondusif," ujar AKP Hasanuddin.

​Poin-Poin Penting Imbauan Kamtibmas

​Dalam arahannya di hadapan para jamaah, Kapolsek Amali menekankan beberapa poin krusial demi menjaga ketertiban wilayah, antara lain:

​Menjaga Persatuan: Mengajak warga untuk mempererat tali silaturahmi dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong (hoaks) yang dapat memecah belah.

​Menjauhi Penyakit Masyarakat: Mengimbau warga menghindari tindakan melanggar hukum seperti perjudian, narkoba, minuman keras, dan perkelahian.

​Mengaktifkan Siskamling: Mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan lingkungan dengan mengaktifkan kembali ronda malam, serta segera melapor ke polsek jika ada potensi gangguan kriminalitas.

​Pengawasan Terhadap Anak: Meminta para orang tua lebih ketat mengawasi pergaulan anak remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja maupun aksi balap liar yang membahayakan.

​Respons Positif dari Masyarakat

​Kegiatan yang berjalan dengan aman dan tertib ini mendapat respons positif dari para tokoh masyarakat setempat. Mereka mengapresiasi langkah jemput bola yang dilakukan Polsek Amali dalam memberikan edukasi hukum dan keamanan langsung di tengah-tengah jamaah.

​Rumah ibadah pun diharapkan dapat terus difungsikan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai keagamaan sekaligus mempererat rasa persaudaraan antar warga.

​Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat di Lingkungan Taccorong dan sekitarnya semakin meningkat, sehingga lingkungan yang aman, damai, dan harmonis dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

SB : Ya2💙

Guna Perkuat Peran GTRA Bupati Soppeng Pimpin Rapat Bahas Lahan Eks HGU

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng memimpin Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026), guna memperkuat peran GTRA dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Soppeng.

Rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, OPD terkait, camat, lurah dan kepala desa tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 terkait optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan reforma agraria diarahkan untuk menjawab persoalan strategis pertanahan, khususnya percepatan penanganan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang dikaitkan dengan ketahanan pangan dan dukungan terhadap program strategis nasional.

Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain lahan PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB PTPN di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja yang haknya telah berakhir namun belum diperpanjang.

Selain persoalan pertanahan, rapat juga membahas revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi. Bupati meminta seluruh instansi terkait memaksimalkan peran dan keterlibatan dalam proses tersebut.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng dan berharap rapat koordinasi menghasilkan langkah konkret guna memperkuat pelaksanaan reforma agraria serta mendukung Asta Cita Presiden.

Published 💙ya2

DPC LAKI Soppeng Rapat Konsolidasi Persiapan Rakernas Ke-19 di Pontianak bersama DPC LAKI Barru

SULSELKINI.COM SOPPENG – Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Soppeng menggelar rapat konsolidasi penting pada Minggu (17/05/2026).

​Rapat yang berlangsung di Cafe Fitri ini dilaksanakan bersama Ketua LAKI Kabupaten Barru. Pertemuan strategis tersebut bertujuan untuk mematangkan persiapan delegasi yang akan bertolak menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LAKI Ke-19 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

​Saat dijumpai oleh awak media, Ketua Dewan Penasehat DPC LAKI Soppeng, Bapak Musradi, mengungkapkan bahwa musyawarah bersama ini menghasilkan tiga poin keputusan utama demi kelancaran pemberangkatan rombongan.

​3 Poin Keputusan Utama Rapat Konsolidasi:

​Penyusunan Proposal dan Anggaran Biaya

Rapat memutuskan untuk segera menyusun dan merampungkan proposal resmi terkait pemberangkatan delegasi.

Proposal ini akan memuat rincian estimasi anggaran biaya, termasuk manajemen waktu dan akomodasi yang dibutuhkan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakernas di Pontianak.

​Pilihan Transportasi Rombongan

Untuk mobilisasi menuju lokasi Rakernas, disepakati bahwa rombongan delegasi dijadwalkan akan menggunakan jalur transportasi laut (Kapal Laut). 

Pengaturan jadwal keberangkatan nantinya akan disesuaikan secara presisi dengan agenda resmi dari panitia pusat.

​Daftar Delegasi dan Peserta

Terkait keterwakilan pengurus dalam forum nasional tersebut, rapat menetapkan daftar nama pengurus yang wajib berangkat serta daftar tunggu (waiting list):

​Peserta Wajib Berangkat: Ketua DPC LAKI Soppeng, Sekertaris dan Bendahara ,

​Menunggu SK Resmi DPP, Jadwal Masih Bersifat Tentatif

​Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPC LAKI Soppeng, Surdin, mengonfirmasi bahwa dirinya telah melakukan komunikasi via telepon seluler langsung dengan Ketua Umum LAKI, Burhanuddin, S.H.

​Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa jadwal keberangkatan, waktu, serta tempat pelaksanaan Rakernas Ke-19 saat ini masih bersifat tentatif (bisa berubah sewaktu-waktu). 

Pihak pengurus daerah diminta untuk tetap bersiap sembari menunggu turunnya Surat Keputusan (SK) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAKI

(*)

Published 💙ya2 Biru

Misteri Absennya Bupati Soppeng Terjawab, Gelar Pertemuan Privat di Apartemen Elite Makassar

SULSELKINI.COM MAKASSAR — Teka-teki absennya Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, dalam acara konsolidasi Dapil Sulsel II di Gedung La Patau, Soppeng, Sabtu (16/5/2026) siang akhirnya terjawab.

Tidak berada di Soppeng, Suwardi Haseng justru menggelar  pertemuan empat mata dengan Plt Ketua Golkar Sulsel, Muhiddin Moh Said, di Makassar pada malam harinya.

Pertemuan privat tersebut berlangsung di Apartemen 31, sebuah hunian bintang lima di kawasan elite Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Diketahui, Bupati Suwardi Haseng memang memiliki salah satu unit di apartemen mewah tersebut sejak empat tahun terakhir.

Dihubungi, Bupati Suwardi Haseng berdalih pertemuan tersebut terjadi tanpa sengaja. Baru saja mendarat dari kunjungan kerja di Jakarta, ia langsung menuju apartemennya untuk beristirahat. 

Di sana, ia mengaku berpapasan dengan Muhiddin di lift.

Meski diklaim sebagai kebetulan, aroma politik tak bisa disembunyikan. Muhiddin, yang saat itu masih mengenakan baju kuning khas Golkar usai menghadiri acara di Soppeng, langsung mengajak Suwardi berbincang di lounge apartemen.

Dalam obrolan santai namun krusial tersebut, keduanya membahas masa depan Golkar Soppeng dan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel.

"Alhamdulillah, beliau merasa puas dengan pelaksanaan acara di Soppeng," ujar Suwardi. Namun, saat didesak mengenai detail kesepakatan politik yang lahir dari pertemuan malam itu, Bupati Suwardi Haseng memilih irit bicara. 

“Sebagai kader Golkar Sulsel, saya banyak mendapat arahan dari beliau,” pungkasnya diplomatis.

Di sisi lain, Suwardi meluruskan bahwa absennya dia di acara partai pada siang hari murni karena urusan kedinasan yang mendesak. Bersama Bupati Luwu Timur, Maros, dan Bangkalan, ia diundang khusus untuk meninjau langsung sistem pengolahan sampah TPS3R milik Pemprov DKI Jakarta di Bantar Gebang.

“Ini mendesak karena Soppeng tergolong terlambat. Sistem pengolahan sampah kita harus segera dibangun dari pusat, setidaknya paling lambat akhir tahun ini,” terang, Bupati Suwardi Haseng menutup penjelasannya. (***)

💙ya2

Bupati Soppeng Salurkan Bantuan Benih Padi dan Jagung Ke 221 Kelompok Tani

SULSELKINI.COM SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai menyalurkan bantuan benih padi dan jagung tahun 2026 kepada 221 kelompok tani di daerah itu. Dalam penyaluran tersebut, Bupati Soppeng Suwardi Haseng menegaskan bantuan pemerintah tidak boleh diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Pertemuan Sosialisasi dan Penyerahan Bantuan Benih Padi dan Jagung Tahun 2026 yang digelar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng di Aula Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin (11/5/2026).

Program bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut menjangkau ratusan kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Soppeng.

Sebanyak 95 kelompok tani menerima bantuan benih padi, sementara bantuan benih jagung diberikan kepada 126 kelompok tani.

Dalam sambutannya, Suwardi meminta agar bantuan benih didistribusikan sesuai daftar calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan lagi ada kejadian benih tidak terbagi secara merata sesuai CPCL yang sudah disusun. Bantuan benih pemerintah ini tidak untuk dipindahtangankan, apalagi diperjualbelikan,” tegasnya.

Ia mengingatkan penyalahgunaan bantuan benih dapat berdampak hukum sekaligus mencoreng nama baik Kabupaten Soppeng di hadapan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian.

Selain menekankan pengawasan distribusi bantuan, Suwardi menyebut program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendukung target swasembada pangan nasional.

Pemkab Soppeng tahun ini menerima bantuan benih padi untuk lahan seluas 5.716 hektare dengan total benih mencapai 142.900 kilogram. Varietas yang disalurkan antara lain Inpari 32, Mekongga, dan Padjajaran.

Sementara bantuan benih jagung dialokasikan untuk lahan seluas 7.080 hektare dengan jumlah benih mencapai 106.200 kilogram varietas NK 306.

Menurut Suwardi, penggunaan benih unggul diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

“Benih unggul berpotensi meningkatkan hasil pertanian dan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi dan penyerahan bantuan tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kelompok tani penerima bantuan, penyuluh pertanian lapangan (PPL), koordinator BPP, pengawas benih tanaman, serta unsur penyuluh pertanian lainnya.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi teknis terkait pelaksanaan program bantuan benih tahun 2026.

Published Ya2💙

Turun Langsung Cari Titik Air, Suwardi Haseng Dorong Percepatan Listrik Masuk Sawah

SULSELKINI.COM SOPPENG – Upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperkuat sektor pertanian terus bergerak di lapangan. Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, turun langsung bersama tim survei untuk mencari titik sumber air yang akan dijadikan lokasi pengeboran sumur dalam.

Kegiatan ini berlangsung di tiga kecamatan, yakni Ganra, Lilirilau, dan Liliriaja. Dalam satu hari, sebanyak 10 titik lokasi didatangi untuk dilakukan pengecekan awal, mulai dari kondisi lahan hingga potensi ketersediaan air tanah.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari percepatan program listrik masuk sawah, yang ditujukan untuk menjawab persoalan klasik pertanian di wilayah tadah hujan.

“Program ini untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah tadah hujan. Satu titik sumur bor dalam dapat mengairi sekitar 50 hektare sawah, dengan kedalaman mencapai 200 meter. Sebelum pengeboran, dilakukan survei menggunakan metode geolistrik untuk memastikan titik yang dipilih benar-benar memiliki potensi air yang memadai. Ini bagian dari program listrik masuk sawah,” tegas Suwardi Haseng.

Menurutnya, titik yang memenuhi syarat debit air akan ditetapkan sebagai lokasi sumur bor. Air dari sumur tersebut nantinya dipompa menggunakan energi listrik untuk mendukung sistem irigasi.

Selama ini, sebagian lahan pertanian di wilayah Kabupaten Soppeng masih bergantung pada curah hujan. Kondisi ini membuat pola tanam tidak menentu, terutama saat musim kemarau atau ketika distribusi hujan tidak merata.

Karena itu, penyediaan sumber air alternatif melalui sumur bor dalam dinilai sebagai solusi yang lebih terukur. Selain menjaga ketersediaan air, sistem ini juga memungkinkan peningkatan intensitas tanam.

Dari sisi teknis, pengeboran hingga kedalaman ratusan meter dilakukan untuk memastikan ketersediaan air tanah dengan debit yang stabil. Sementara itu, pemanfaatan energi listrik, termasuk energi surya sebagai sumber tenaga pompa diharapkan dapat menekan biaya operasional dibandingkan penggunaan bahan bakar.

Keterlibatan langsung bupati dalam kegiatan survei ini menunjukkan bahwa program tersebut menjadi prioritas pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian. Selain memastikan kesiapan teknis di lapangan, langkah ini juga mempercepat penentuan lokasi yang benar-benar layak sebelum masuk tahap pengerjaan.

Program listrik masuk sawah dirancang sebagai bagian dari transformasi pertanian di Kabupaten Soppeng, dengan mengintegrasikan infrastruktur energi dan pengairan. Melalui skema ini, pemerintah daerah menargetkan tidak hanya peningkatan produksi, tetapi juga stabilitas pertanian di tengah tantangan perubahan iklim, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Published💙ya2