Mahmud Cambang Resmi Jabat Ketua Umum LSM SIDIK Soppeng Sulsel

SULSELKINI.COM SOPPENG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Saluran Informasi Dan Investigasi Korupsi (SIDIK) Sulawesi Selatan resmi memiliki nakhoda baru. Mahmud Cambang secara resmi menjabat sebagai Ketua Umum LSM SIDIK Sulsel untuk periode mendatang, Kamis (15/1/2026).

LSM SIDIK yang telah berdiri sejak tahun 2013 dan telah terdaftar secara resmi dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kesbangpol Soppeng ini, telah cukup dikenal luas dalam mengawal kebijakan publik serta aktif melakukan investigasi terhadap indikasi penyelewengan anggaran negara di wilayah Sulawesi Selatan.

Mahmud Cambang terpilih menahkodai LSM SIDIK dikarenakan integritas, dedikasi, serta rekam jejaknya yang dinilai vokal dalam menyuarakan keadilan.

Beliau dianggap memiliki kapabilitas untuk memperkuat jejaring informasi dan meningkatkan ketajaman investigasi lembaga dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat.

Pendiri LSM SIDIK, Andi Mull Makmun, menaruh harapan besar pada kepengurusan baru ini. Beliau berharap LSM SIDIK tetap eksis dan konsisten sebagai lembaga kontrol sosial yang independen, berani, dan profesional dalam menjalankan fungsinya.

"Semoga dengan nakhoda baru, lembaga ini semakin solid dalam memberikan edukasi antikorupsi kepada masyarakat dan tetap menjadi mitra kritis bagi pemerintah," ujar Andi Mull Makmun.

"Selamat bekerja kepada Mahmud Cambang selaku Ketua Umum LSM SIDIK serta Andi Muh Irfan Makmun selaku Sekretaris Jenderal LSM SIDIK, dan Herwan. SH. MS.i Selaku Dewan Pembina, Semoga amanah dalam menjalankan tugas demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan."

Senada dengan hal tersebut, Herwan, SH., M.Si. selaku Ketua Dewan Pembina LSM SIDIK turut memberikan ucapan selamat sekaligus arahan strategis bagi pengurus baru. 

Dalam komentarnya, beliau menekankan pentingnya profesionalisme dan ketaatan pada koridor hukum dalam setiap aksi investigasi.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan saudara Mahmud Cambang, LSM SIDIK semakin memperkuat fungsi pengawasan dengan tetap mengedepankan data dan fakta yang akurat. Sebagai lembaga investigasi, integritas adalah harga mati agar setiap temuan benar-benar memberikan dampak bagi penegakan hukum di Sulawesi Selatan," tegas Herwan

Mahmud Cambang berharap Kepemimpinannya akan membawa energi baru bagi LSM SIDIK untuk terus berkontribusi nyata bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, tandasnya (***)

Buntut Kisruh 8 PPPK Paruh Waktu, BKPSDM Soppeng Sebut Hanya Jalankan Arahan Pusat

SULSELKINI.COM  – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng memberikan klarifikasi tegas terkait polemik penempatan delapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Soppeng, Rabu (7/1/2026).

"BKPSDM menyatakan bahwa seluruh proses penempatan telah mengikuti regulasi yang berlaku".

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Soppeng, Rusman, menjelaskan bahwa pengalihan penempatan delapan PPPK tersebut dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah bukanlah kebijakan sepihak daerah, melainkan keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar.

"Kami hanya menjalankan proses sesuai dengan arahan dan persetujuan dari BKN. Jadi sangat aneh jika hal ini kemudian menjadi persoalan besar," tegas Rusman di hadapan anggota Komisi I.

Ia menambahkan bahwa dasar penempatan tersebut merujuk pada pendataan mandiri yang dilakukan oleh para pegawai Non-ASN pada tahun 2021 melalui akun masing-masing. Menurutnya, hasil yang keluar saat ini adalah validasi dari usulan awal para pegawai tersebut.

Polemik administratif ini diketahui memanas hingga berujung pada dugaan aksi kekerasan. RDP yang dipimpin oleh Andi Takdir Akbar Singke ini digelar guna mengurai benang merah kisruh yang sempat viral di media sosial, termasuk dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Soppeng terhadap Rusman pada 24 Desember 2025 lalu.

"Kami menggelar RDP ini untuk mengetahui duduk persoalan terkait kisruh 8 PPPK Paruh Waktu yang menjadi perbincangan publik," ujar Andi Takdir, legislator dari Partai Demokrat.

Rapat tersebut dihadiri oleh lima anggota Komisi I DPRD Soppeng, yakni, Andi Takdir Akbar Singke (Demokrat). Andi Mahfud (Nasdem). Drs. Kamaruddin (PDIP) Hj. Andi Wahda (Golkar). A. Silvi (Demokrat)

Meski proses mediasi dan klarifikasi di tingkat legislatif terus berjalan, kasus dugaan penganiayaan secara fisik tetap bergulir di kepolisian. 

Rusman telah resmi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib pada 28 Desember 2025 dan proses hukum kini tengah berjalan.

SB AM

PUBLISHED 💙

Published

Etika dan Batas Kuasa, Menakar Marwah Pimpinan DPRD Soppeng

​SULSELKINI.COM SOPPENG# Kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Rusman, seorang Kepala Bidang di BKPSDM Soppeng, terhadap Ketua DPRD Soppeng, Andi Farid (AF), kini menjadi sorotan tajam. 

Insiden ini bukan sekadar urusan hukum semata, melainkan membuka mata publik tentang urgensi kompetensi, kematangan emosional, dan pemahaman tata kelola bagi siapa pun yang menduduki kursi pimpinan lembaga legislatif.

​Sangat disayangkan, pihak AF memilih jalur konfrontasi hukum melalui kuasa hukum ketimbang menempuh jalan damai. Sebagai figur publik dan wakil rakyat, kerendahan hati untuk meminta maaf—tanpa harus terjebak dalam dikotomi siapa yang benar dan salah—seharusnya menjadi langkah elegan untuk meredam kegaduhan.

*​Pelanggaran Marwah dan Etika Kelembagaan*

​Kehadiran langsung AF di kantor BKPSDM untuk menginterogasi persoalan administrasi pemerintahan secara personal adalah langkah yang "offside". Sebagai pimpinan DPRD, ia seharusnya memahami bahwa hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif telah diatur secara ketat dalam koridor konstitusi. 

Ada sejumlah alasan mendasar mengapa tindakan tersebut sulit dibenarkan secara aturan:

*​Batas Kewenangan (Ultra Vires)*: Fungsi pengawasan DPRD bersifat kolektif-kolegial (kelembagaan), bukan aksi individu. Pengawasan yang sah harus melalui mekanisme resmi seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Hak Angket. Intervensi personal di luar ruang sidang adalah bentuk pelampauan kewenangan.

Pengawasan tidak memberi mandat bagi legislatif untuk mencampuri urusan teknis administrasi ASN. Penempatan pegawai adalah hak prerogatif Pejabat Pembina Kepegawaian melalui BKPSDM, bukan ranah Ketua DPRD.

Pengawasan yang konstitusional harus terencana, memiliki surat tugas, dan tercatat dalam notulensi lembaga. Tanpa agenda resmi dari Badan Musyawarah (Bamus), kunjungan tersebut hanyalah aksi pribadi yang dipaksakan.

*​Melawan Arus Meritokrasi*

​Terkait klaim Kuasa Hukum AF mengenai "perubahan penempatan PPPK" yang mendadak, argumen tersebut justru menjadi bumerang. Sistem seleksi PPPK saat ini berbasis CAT (Computer Assisted Test) dan formasi dari Kemenpan-RB serta BKN yang sangat ketat.

Perubahan penempatan hanya bisa dilakukan jika ada kekeliruan administratif fatal, bukan atas desakan atau lobi politik.

Upaya "mengatur" atau "menyelamatkan" individu tertentu dalam penempatan ASN adalah tindakan yang mencederai prinsip keadilan dan transparansi yang sedang dibangun pemerintah pusat.

Jika terdapat ketidakadilan, jalur yang benar adalah melalui keberatan administratif ke Ombudsman atau internal BKPSDM, bukan melalui "pintu belakang" legislatif yang penuh aroma kepentingan.

​Adalah sebuah fatalitas kepemimpinan ketika seorang Ketua DPRD bertindak gegabah tanpa memahami prosedur teknis perundang-undangan. Keributan yang terjadi di kantor BKPSDM menunjukkan adanya jurang pemisah antara kekuasaan yang dimiliki dengan pemahaman aturan yang diemban. Sebagai pemimpin, ketidaktahuan terhadap aturan bukanlah alasan pembenar, melainkan bukti rapuhnya kapasitas dalam menjaga marwah lembaga perwakilan rakyat.

*La Cundekke*

"Kita Abdi Negara, Kita Keluarga": Pesan Mendalam di Balik Aksi Solidaritas ASN Soppeng

SULSELKINI.COM SOPPENG – Gelombang dukungan moril terhadap Rusman Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Soppeng, terus mengalir dari rekan sejawat sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. 

Aksi ini muncul sebagai bentuk keprihatinan kolektif atas musibah atau kejadian yang menimpa sosok yang dikenal berdedikasi tersebut, menyusul keterlibatan Rusman dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Ketua DPRD Soppeng, Andi Farid.

Pantauan di lapangan menunjukkan pesan dukungan tersebut masif tersebar melalui berbagai media, salah satunya dalam bentuk stiker digital dan fisik yang dibagikan secara berantai.

Stiker solidaritas yang beredar luas tersebut membawa pesan mendalam tentang jiwa korsa. Tulisan dalam stiker tersebut berbunyi "Kita Abdi Negara, Kita Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia – Saling Menguatkan."

Pesan ini dipandang bukan sekadar kalimat biasa, melainkan simbol pengingat bahwa di balik seragam dinas, terdapat ikatan persaudaraan yang kuat antarpegawai, terutama saat salah satu anggotanya sedang menghadapi ujian.

Wujud Keprihatinan Mendalam

Sejumlah ASN di Kabupaten Soppeng mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan inisiatif spontan sebagai bentuk empati. 

Kejadian yang menimpa Rusman menyisakan kesedihan mendalam bagi rekan kerja yang mengenalnya sehari-hari sebagai pribadi yang komunikatif dalam menjalankan tugas di bidang kepegawaian.

Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Soppeng, H. Ahmad Masykur, S.Ag., M.H., mengonfirmasi bahwa, ini adalah bentuk kepedulian kami. Sebagai sesama abdi negara, kami ingin Pak Rusman tahu bahwa beliau tidak sendirian. Kami mendoakan yang terbaik agar masalah ini segera mendapatkan titik terang dan beliau diberikan kekuatan," ujarnya, Minggu (4/1/26).

Dukungan ini diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi Rusman dan keluarga dalam menghadapi situasi sulit saat ini, terang Maskur.

Hingga berita ini diturunkan, solidaritas di media sosial maupun grup-grup pesan singkat internal ASN Soppeng terus menunjukkan tren peningkatan sebagai simbol kokohnya persatuan Korpri di Bumi Latemmamala.

Dikabarkan juga. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng secara resmi menyatakan telah memberikan pendampingan hukum terhadap Rusman, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Soppeng. (***).

SB am

💙

Rusman Tegaskan Cari Keadilan Objektif, Pemda Soppeng Siapkan Pembelaan Hukum

SULSELKINI.COM SOPPENG – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Soppeng secara resmi menyatakan akan memberikan pendampingan hukum terhadap Rusman, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Soppeng.

Langkah ini diambil menyusul keterlibatan Rusman dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyeret Ketua DPRD Soppeng, Andi Farid.

"Pembentukan tim hukum ini, menindaklanjuti permintaan tertulis Saudara Rusman. Hal ini juga dilakukan demi memastikan hak-hak perlindungan hukum ASN terpenuhi sebagaimana mestinya," jelas, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda Soppeng, Musriadi, SH, MH, Minggu, (04/1/2026).

Musriadi, menuturkan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan membentuk tim hukum khusus untuk mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas!

Ia menegaskan bahwa segala keperluan administratif dan teknis telah dipersiapkan oleh bagian hukum untuk memastikan hak-hak pegawainya terlindungi selama proses hukum berlangsung.

"Segala sesuatunya sudah kami siapkan guna mendampingi Saudara Rusman. Kami telah mempersiapkan pengacara pemda untuk mendampingi selama proses hukum berjalan," ujar Kabag Hukum Musriadi.

"Pendampingan ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang sedang menghadapi masalah hukum".

Tim hukum yang dibentuk akan bertugas memantau perkembangan kasus serta memberikan pembelaan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, pungkas Musriadi

Diberitakan "Sampai saat ini, Rusman menyampaikan tidak mau damai," Rusman menilai bahwa langkah hukum adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan yang objektif.

Dengan sikap tegas ini, perkara dipastikan akan bergulir ke tahapan hukum selanjutnya guna mendapatkan kepastian yang mengikat.

Kasus yang melibatkan Ketua DPRD Soppeng dari Fraksi Partai Golkar, Andi Farid, dan Kabid BKPSDM ini tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Soppeng. Pemda berharap dengan adanya pendampingan hukum ini, proses pemeriksaan dapat berjalan secara objektif dan transparan.

Hingga berita ini diturunkan, tim hukum bentukan Pemda Soppeng terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

SB.AM

Published💙

Standar Global Dapur MBG Polri, Diplomasi Pangan yang Memikat Mata Internasional

SULSELKINI.COM Pejaten --- SPPG Polri Pejaten sebelumnya telah mendapat sorotan internasional melalui kunjungan Rockefeller Foundation pada 9 Oktober 2025, yang dipimpin Elizabeth Yee (Executive Vice President Rockefeller Foundation). 

Dalam kunjungan tersebut, Rockefeller Foundation mengapresiasi inovasi Polri dalam membangun sistem penyediaan pangan bergizi yang efisien, aman, dan memberdayakan masyarakat, serta menilai SPPG Polri sebagai model percontohan tata kelola pangan berkelanjutan.

Sorotan ini menjadi latar belakang meningkatnya perhatian komunitas internasional terhadap model MBG Polri.

Komitmen Polri dalam mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus diwujudkan secara konkret melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, Polri menghadirkan dapur MBG percontohan nasional dengan kekhasan tersendiri, yakni jaminan kualitas dan keamanan pangan yang didukung langsung oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Sorotan internasional tersebut kembali menguat saat Delegasi Kedutaan Besar Prancis dan Tim Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan kunjungan diplomatik ke SPPG Polri Pejaten, Kamis (18/12). Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan atas peran Polri dalam memastikan program MBG berjalan cepat, masif, aman, higienis, dan berstandar tinggi.

Director General for Global Affairs Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, Mrs. Salina Grenet-Catalano, menyampaikan pernyataan lengkapnya terkait komitmen Prancis dan dukungan terhadap Program MBG Indonesia sebagai berikut:

“Di tingkat internasional, Prancis sangat berkomitmen terhadap ketahanan pangan dan gizi. Kami memimpin Koalisi Makanan Sekolah Dunia dan kami sangat senang karena Indonesia baru-baru ini bergabung dalam koalisi tersebut. Di Prancis, kami memiliki program makanan sekolah yang sangat kuat dan bersejarah, sehingga setiap anak dapat mengakses makanan sekolah yang sangat baik dan bergizi. Makanan sekolah di Prancis memang tidak sepenuhnya gratis, namun disubsidi bagi keluarga yang tidak memiliki sumber daya.

Ketika kami mengetahui bahwa Presiden Prabowo meluncurkan program ini, kami sangat senang karena kami memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting bagi pengembangan ekonomi, masyarakat, dan negara, yaitu menyediakan makanan yang baik dan bergizi setiap hari bagi anak-anak. Hal ini sangat penting bagi perkembangan otak dan kapasitas intelektual mereka. Oleh karena itu, kami mendukung program ini sejak awal dan siap untuk memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang ini.

Program makanan sekolah juga sangat penting untuk dikaitkan dengan produsen lokal dan sektor pertanian. Program ini harus berbasis pada pengembangan pertanian lokal dan produsen lokal agar makanan yang dihasilkan berkualitas baik, segar, dan sekaligus membantu pengembangan ekonomi lokal. Sangat penting untuk memiliki rantai pasok yang pendek, produk lokal, serta tetap menghormati tradisi dan kebiasaan makan masyarakat.

Kami melihat pemanfaatan rumah kaca di sekitar dapur ini sebagai praktik yang sangat baik, karena anak-anak perlu mengonsumsi sayur dan buah setiap hari untuk asupan vitamin. Kami tidak datang untuk memberi pelajaran kepada siapa pun, tetapi kami siap membantu Indonesia menerapkan program ini sebaik mungkin. Target Indonesia sangat ambisius, negara ini luas, penduduknya besar, dan tantangannya tidak kecil. Kami bahkan tidak yakin ada program makanan sekolah yang seambisius ini di dunia. Karena itu, kami sangat senang dapat mendukung agar implementasinya berjalan semulus mungkin, karena tata kelola program sebesar ini sangatlah penting,” ujar Mrs. Salina Grenet-Catalano.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi meninjau langsung operasional dapur SPPG Polri, termasuk pemeriksaan keamanan pangan (food safety check) yang dilakukan oleh Dokkes Polri sebelum makanan didistribusikan. Sistem ini memastikan setiap menu MBG memenuhi standar kesehatan, gizi, dan keamanan pangan yang ketat.

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol. Nurworo Danang, S.I.K., menegaskan bahwa Polri mengoptimalkan kekuatan organisasinya untuk mempercepat pemerataan pelayanan MBG di seluruh Indonesia.

“Polri memanfaatkan keberadaan 508 Polres yang tersebar di seluruh Indonesia untuk percepatan pembangunan SPPG. Kami mendorong setiap Polres bersama masyarakat minimal membangun satu SPPG agar pelayanan Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara cepat dan merata,” tegas Irjen Pol. Nurworo Danang.

Ia menjelaskan bahwa Mabes Polri telah membentuk Gugus Tugas MBG secara berjenjang di tingkat Mabes Polri, Polda, hingga Polres guna memastikan seluruh dapur SPPG dikelola sesuai standar pemerintah, dilengkapi SOP ketat, pemeriksaan keamanan pangan sebelum distribusi, serta sistem quality control dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain menjamin kualitas dan keamanan pangan, Polri juga mengintegrasikan aspek budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan MBG melalui pengembangan menu Nusantara di setiap dapur SPPG.

Melalui peran aktif dalam Program MBG, Polri menegaskan bahwa pengabdian Bhayangkara tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengawal kualitas generasi masa depan bangsa, sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. (***)

Published hawayaIWO

Kesbangpol Soppeng Jalin Silaturahmi, Kunjungi Sekretariat IWO Jalan Pemuda

SULSELKINI.COM SOPPENG – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Soppeng melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Soppeng di Jalan Pemuda, Jumat (8/12).

Kedatangan Kesbangpol Soppeng ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menegaskan peran aktif Kesbangpol dalam melakukan pemantauan rutin terhadap organisasi yang telah resmi terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di wilayah Soppeng.

Perwakilan dari Kesbangpol Soppeng, Sumartina, S.E., M.M., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari "pemantauan biasa" sekaligus "jalan-jalan lihat sekretariat IWO Soppeng".

"Kunjungan ini tak lain adalah untuk bersilaturahmi bersama pengurus IWO Soppeng yang saat ini di bawah komando Andi Mull Makmun," jelas Ina, sapaan akrab Sumartina.

Lebih lanjut, Sumartina memastikan bahwa secara administrasi, keberadaan IWO Soppeng tidak memiliki masalah, terkait "Kelengkapan berkas, serta telah punyai Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kami ke sini bersilaturahmi bersama para pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO)," terangnya.

Meskipun Ketua IWO Soppeng, Andi Mull Makmun, sedang berada di luar kota dan menyampaikan permohonan maaf karena absen, kunjungan Kesbangpol disambut hangat oleh jajaran pengurus.

Pihak Kesbangpol diterima langsung oleh Sekretaris IWO Soppeng, Andi Tahang, serta turut dihadiri oleh Humas IWO Soppeng, Ahmad Mario, dan Dewan Etik IWO, Hamka, S.H.

Secara terpisah, Andi Mull Makmun menyambut baik dan mengapresiasi perhatian Kesbangpol. "Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pers," tandas Andi Mull Makmun.

Kegiatan silaturahmi ini menegaskan komitmen Kesbangpol Soppeng dalam membina organisasi resmi, memastikan mereka dapat terus beroperasi secara legal, dan bersinergi aktif dalam mendukung pembangunan daerah. (***).

Published Hawaya💙