Bupati dan Ketua DPRD Soppeng Hadiri Kenal Pamit Lima PJU Polres

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dan Ketua DPRD Soppeng H. Andi Muhammad Farid menghadiri acara Kenal Pamit Pejabat Utama (PJU) Polres Soppeng di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Soppeng, Kamis (20/8/2026).

Kehadiran kedua pimpinan daerah tersebut bersama Wakil Bupati Soppeng Ir. Selle KS Dalle serta jajaran Forkopimda menunjukkan dukungan terhadap kesinambungan tugas dan pelayanan kepolisian di Kabupaten Soppeng.

Dalam acara tersebut, lima pejabat di lingkungan Polres Soppeng berpamitan setelah mendapat penugasan baru. Pada saat yang sama, lima pejabat baru diperkenalkan untuk melanjutkan tugas pada posisi masing-masing.

Jabatan Wakapolres Soppeng yang sebelumnya diemban Kompol Sudarmin, S.Sos., diserahkan kepada Kompol Tamar, S.Sos.

Pada posisi Kasat Reskrim, Dodie Ramaputra, SH., M.H., digantikan IPTU Firman, SH., M.H.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Kapolsek Liliriaja. IPTU Alimuddin, S.Sos., menyerahkan tugas tersebut kepada AKP Mahmuddin, A.Md., S.Sos.

Sementara jabatan Kasi Keuangan yang sebelumnya dijabat IPTU Andi Muhammad Fadhil, S.Sos., kini dipercayakan kepada IPDA Jusman Susilo.

Adapun posisi Kanit Regident Satlantas Polres Soppeng yang sebelumnya dijabat IPTU Cietra Ariesta, S.Psi., kini ditempati IPDA Ramli Maulid, SE., M.M.

Selain Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Soppeng, kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Soppeng H. Naspidin, Wakil Ketua II DPRD Soppeng Muhammad Taufan, Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto, jajaran PJU Polres Soppeng serta Bhayangkari Soppeng.

Kehadiran unsur pimpinan daerah dalam acara tersebut juga memperlihatkan hubungan kerja antara pemerintah daerah, DPRD, TNI dan Polri yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Soppeng.

Para pejabat lama mendapat penghormatan atas pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Soppeng. Sementara pejabat baru mendapat sambutan untuk melanjutkan tugas dan membangun koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait.

Pergantian ini sekaligus menandai berlanjutnya estafet pelayanan kepolisian di sejumlah posisi strategis Polres Soppeng. Dengan pejabat baru yang mulai menjalankan tugasnya, koordinasi antara jajaran kepolisian dan unsur pemerintahan daerah diharapkan tetap berjalan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dandim 1423/Soppeng Letkol Inf. Eko Yulianto diketahui merupakan bagian dari unsur Forkopimda Soppeng dan sebelumnya juga hadir dalam berbagai agenda bersama pemerintah daerah serta jajaran Polres Soppeng.

Acara Kenal Pamit berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan menjadi momentum bagi jajaran Polres Soppeng untuk melepas pejabat lama sekaligus menyambut pejabat yang akan melanjutkan tugas pada posisi masing-masing.

Published Hawaya

Jejak Pengabdian AKP Dodie Ramaputra di Soppeng Hingga Amanah Baru di Enrekang

SULSELKINI.COM SOPPENG — Rekam jejak penegakan hukum yang presisi dan berkeadilan meninggalkan rekam jejak mendalam di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Selama 1 tahun 3 bulan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Soppeng, AKP Dodie Ramaputra, S.H., M.H. berhasil menghadirkan perubahan substansial dalam tata kelola pelayanan hukum dan penindakan kejahatan di wilayah tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, Sat Reskrim Polres Soppeng mengukuhkan kinerja impresif. Dari total 616 perkara yang ditangani, sebanyak 671 perkara berhasil diselesaikan—termasuk penuntasan perkara carry over dari periode sebelumnya. Menariknya, penyelesaian ini didominasi oleh pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice).

Sebanyak 374 perkara diselesaikan lewat mekanisme Restorative Justice dengan tetap mengedepankan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial masyarakat. AKP Dodie Ramaputra menegaskan bahwa penegakan hukum tidak sekadar berfokus pada penghukuman, melainkan juga menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (ultimum remedium).

Guna memangkas rantai birokrasi, AKP Dodie merombak sistem pelayanan internal Sat Reskrim. Sejak awal melapor, masyarakat langsung dihubungkan dengan penyidik yang menangani perkara mereka. Transparansi pun diperkuat melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) secara berkala agar pelapor memperoleh kepastian hukum tanpa hambatan komunikasi.

Tak berhenti di pembenahan administrasi, AKP Dodie turut meluncurkan inovasi preventif berbasis teknologi melalui program "Mata Kamtibmas". Program ini menginisiasi pemasangan dan pemanfaatan CCTV di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Soppeng dengan menggaet pemerintah desa setempat.

Kehadiran Mata Kamtibmas terbukti ampuh menjadi alat pemantau situasi keamanan, menekan potensi kejahatan, sekaligus mempercepat proses penyidikan melalui bukti rekaman digital.

Budaya kerja internal juga ditata secara intensif. Anggota mengenal AKP Dodie sebagai sosok pimpinan yang gemar membedah konstruksi hukum dan alat bukti secara terperinci melalui gelar perkara tanpa mengenal waktu. Diskusi yang terbuka, evaluasi bulanan (Anev), hingga pemberian apresiasi bagi personel berprestasi menjadi fondasi pembentukan tim penyidik yang adaptif dan solutif.

Ketajaman analisis AKP Dodie Ramaputra dan timnya dibuktikan lewat pengungkapan berbagai kasus besar yang sempat menyita perhatian publik. Salah satunya adalah rekayasa kematian seorang wanita yang awalnya dilaporkan sebagai kematian wajar, pembuktian mendalam penyidik mengungkap fakta sebenarnya bahwa korban tewas akibat penganiayaan oleh suaminya.

Tim Sat Reskrim juga berhasil membongkar misteri hilangnya Nurul Izzah yang sempat tular di media sosial, di mana proses penyelidikan intensif akhirnya mendapati fakta bahwa korban merupakan korban pembunuhan.

Keberhasilan lain meliputi. Penanganan 5 perkara mafia dan penyalahgunaan minyak dan gas (migas). Pengungkapan serta pemberantasan peredaran rokok ilegal. Pemusnahan lebih dari 1.000 botol minuman keras hasil Operasi Pekat.

Sisi humanis kepolisian pun tetap dirawat. Di luar tugas operasional, AKP Dodie menggagas Program SIDIK (Sedekah Ikhlas), sebuah wadah kepedulian sosial personel Sat Reskrim untuk berbagi kepada masyarakat kurang mampu. 

Edukasi hukum mengenai KUHP dan KUHAP baru juga rutin digelar untuk memberikan pemahaman kepada publik dan anggota, disamping memperkuat sinergitas bersama insan pers.

Kini, pengabdian AKP Dodie Ramaputra berlanjut. Perwira pertama Polri tersebut resmi mendapat amanah baru sebagai Kasat Reskrim Polres Enrekang. Bagi Dodie, mutasi merupakan bagian dari perjalanan pengabdian dan ruang belajar untuk memberikan kontribusi yang lebih luas.

Ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan Polri, jajaran Polres Soppeng, Pemerintah Daerah, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Soppeng yang telah memberikan dukungan penuh selama masa tugasnya.

Menatap tugas baru di Kabupaten Enrekang, AKP Dodie Ramaputra membawa komitmen kerja yang tidak berubah, merespons cepat laporan warga, menangani perkara secara tepat, komunikatif dalam pelayanan, serta memegang teguh penegakan hukum yang profesional dan humanis. 

Untuk informasi. Polres Soppeng menggelar Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan acara kenal pamit di Halaman Mapolres Soppeng, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan ini menandai resminya purna tugas AKP Dodie Ramaputra, S.H., M.H. di Polres Soppeng. Setelah sukses mengabdi di Soppeng, ia kini resmi mengemban amanah baru sebagai Kasat Reskrim Polres Enrekang.. (***)

Published: Hawaya💙

Bupati Soppeng Hadiri Panen Perdana Uji Terap Pertanian Modern di Lajaroko Marioriawa

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng Suwardi Haseng bersama Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, menghadiri panen perdana uji terap budidaya padi modern Program PM-AAS (Pertanian Modern–Advance Agriculture System) di Lajaroko, Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Marioriawa, Rabu, 19 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P., Penanggung Jawab Swasembada Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang, Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi, Tim Competitive Grants (CG) ICARE BRMP Tanaman Pangan, jajaran Forkopimda Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng beserta jajaran.

Hadir pula Camat Marioriawa, unsur Muspika Marioriawa, para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Marioriawa, pimpinan dan tim PT Araindo Smart Tani, Tim Kerja Penyuluhan Kabupaten Soppeng, KTNA dan Gapoktan se-Kecamatan Marioriawa, pengelola UPJA, Brigade Pangan serta kelompok tani.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan bibit padi unggul jenis Inpari 32 FS kepada dua kelompok tani sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan budidaya padi modern di Kabupaten Soppeng.

Panen perdana ini merupakan bagian dari pilot proyek uji terap sistem budidaya padi modern yang dilaksanakan Kelompok Tani Karuna, Kelurahan Manorang Salo, dengan luas lahan kurang lebih 20 hektare.

Program tersebut merupakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis BRMP, penyuluh pertanian dan kelompok tani sebagai pelaku utama di lapangan.

Dari lahan uji terap tersebut, produktivitas panen mencapai kurang lebih 10 ton gabah per hektare. Capaian ini menjadi gambaran awal hasil penerapan budidaya padi modern melalui Program PM-AAS di Lajaroko.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng mengatakan panen tersebut menjadi tanda bahwa pertanian di Soppeng mulai bergerak menuju cara yang lebih maju.

“Dengan ditetapkannya Kabupaten Soppeng sebagai salah satu kabupaten penyelenggara Program PM-AAS, telah memberi harapan besar bagi petani dan merupakan langkah nyata yang strategis dalam mendorong transformasi sistem budidaya padi di Bumi Latemmala,” kata Suwardi.

Ia mengatakan penerapan teknologi pertanian modern diharapkan mampu menghasilkan model budidaya yang efektif, efisien dan adaptif terhadap kondisi agroekosistem lokal. Model tersebut juga diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan lebih luas di wilayah Kabupaten Soppeng.

Menurut Suwardi, kegiatan uji terap tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi petani untuk mengadopsi teknologi pertanian modern secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia berharap komitmen seluruh pihak yang terlibat dapat terus diperkuat sehingga hasil panen meningkat, biaya produksi lebih efisien dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak.

“Dari sawah di Lajaroko ini lahir pertanian modern yang nanti bisa dicontoh daerah lain. Kita ingin suatu hari nanti orang berkata, petani Soppeng adalah petani yang siap menghadapi masa depan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, kata Suwardi, berkomitmen mendukung pengembangan pertanian modern melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi program pembangunan pertanian dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program, khususnya Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan serta jajaran Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus terjalin dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan serta kesejahteraan petani di Kabupaten Soppeng.

Pb Hawaya💙

Bupati Soppeng Lepas Ribuan Peserta Malam Taptu dalam Rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI

SULSELKINI.COM SOPPENG — Ribuan peserta mengikuti Malam Taptu dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Soppeng, Minggu (16/8/2026) malam.

Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari seluruh SKPD lingkup Pemkab Soppeng, instansi vertikal, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Soppeng, organisasi perempuan, kantor kecamatan, desa dan kelurahan, sekolah, BUMN dan BUMD, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat dan komunitas di Watansoppeng.

Upacara pelepasan Taptu digelar dengan Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle sebagai inspektur upacara. Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng bersama Ketua DPRD Soppeng dan jajaran Forkopimda hadir di panggung kehormatan.

Sejumlah pejabat lainnya turut hadir, di antaranya Kapolres Soppeng, Kajari Soppeng, Dandim Soppeng, Plt Sekda Soppeng, pimpinan SKPD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Pengadilan Negeri Soppeng dan Ketua Pengadilan Agama Soppeng.

Puncak upacara ditandai dengan penyalaan obor perwakilan peserta Taptu oleh Wakil Bupati Soppeng.

Setelah upacara, Bupati Soppeng melepas ribuan peserta untuk mengikuti pawai Taptu. Pelepasan didampingi Ketua DPRD Soppeng dan jajaran Forkopimda.

Peserta berkumpul di Lapangan Gasis Watansoppeng, kemudian pawai dimulai dari Anjungan I Mangkawani.

Dari titik start, peserta bergerak melalui Jalan Kemakmuran, Jalan Sunu, Jalan Samudra dan Jalan Kesatria, sebelum berakhir di Bundaran Lamumpatue.

Tradisi Menjelang Hari Kemerdekaan

Taptu merupakan tradisi yang berakar dari lingkungan kemiliteran. Dalam perkembangannya di Indonesia, Taptu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari-hari nasional, termasuk malam menjelang 17 Agustus.

Ciri yang paling dikenal adalah pawai pada malam hari dengan membawa obor. Cahaya obor menjadi simbol penghormatan kepada para pejuang sekaligus pengingat atas perjuangan yang mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan.

Bagi masyarakat, Malam Taptu juga menjadi kesempatan untuk menyambut 17 Agustus secara bersama-sama. Barisan peserta dari berbagai unsur berjalan dalam satu iring-iringan, membawa obor yang menerangi jalan-jalan kota.

Di Soppeng, tradisi tersebut kembali digelar pada malam 16 Agustus tahun ini. Ribuan peserta dari unsur pemerintahan, TNI-Polri, pelajar, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan komunitas ikut berjalan dalam satu barisan.

Pawai obor itu sekaligus menandai bahwa esok hari, 17 Agustus 2026, Indonesia genap memperingati 81 tahun kemerdekaannya.

PB Hawaya💙

HUT ke-14 IWO, Pemprov Bengkulu Dorong Pers Tetap Beretika di Tengah Derasnya Arus Informasi Digital

SULSELKINI.com — Di tengah lintasan era digital yang serba instan, tatkala arus informasi mengalir bagai air bah, kredibilitas pers kini diuji lebih tajam dari sebelumnya. Bertempat di Bengkulu, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) menjadi momentum penting untuk merenungkan kembali marwah jurnalistik, kecepatan jempol tak boleh melangkahi kebenaran.

Pemerintah Provinsi Bengkulu memanfaatkan ruang refleksi ini untuk mendorong insan pers agar tetap teguh memegang etika, berdiri kukuh sebagai benteng kebenaran di tengah maraknya gempuran berita bohong (hoaks).

Mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Khairil Anwar, menegaskan bahwa tantangan pers saat ini bukan lagi sekadar siapa yang paling cepat menayangkan berita, melainkan siapa yang paling konsisten menjaga integritas.

"Kecepatan dalam penyampaian informasi di era digital harus selaras dengan informasi yang benar, berimbang, dapat dipercaya, serta tetap mengedepankan etika jurnalistik," ujar Khairil saat membacakan amanat Gubernur.

Bagi Pemprov Bengkulu, fenomena hoaks yang masih bergentayangan adalah tugas rumah (PR) bersama. Pers memegang peranan krusial sebagai kompas edukasi masyarakat memandu publik agar tak mudah goyah oleh kabar angin yang belum terverifikasi.

"Bukan sekadar perayaan seremonial penuh tiup lilin dan jabat tangan, HUT ke-14 ini dimaknai pengurus IWO sebagai titik balik penguatan komitmen profesi".

Ketua Pengurus Wilayah IWO Bengkulu, Musda Mori menegaskan kesiapan organisasinya untuk berdiri di garis depan bersama pemerintah dan elemen masyarakat dalam memerangi disinformasi.

Penyatuan Langkah. Merapatkan barisan internal demi IWO yang lebih profesional dan berintegritas.

Sinergi Strategis Membangun kemitraan yang sehat dengan pemerintah daerah tanpa mengorbankan independensi.

Peningkatan Kapasitas Mendorong setiap jurnalis online untuk terus mengasah profesionalisme dan rasa tanggung jawab sosial.

"Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah. IWO berkomitmen menyampaikan informasi secara berimbang dan berintegritas," pungkas Musda optimis.

Suasana hangat dan khidmat peringatan ulang tahun ini makin terasa lengkap dengan hadirnya jajaran tokoh lintas instansi, di antaranya. Dwi Christanto (Ketua Umum Pengurus pusat (PP) IWO. Nelly Allesa (Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu). Toni Elfian (Asisten III Pemerintah Kota Bengkulu). Jajaran Forkopimda, serta pejabat daerah terkait.

Pada akhirnya, usia 14 tahun bagi IWO adalah penanda kedewasaan. Di era di mana semua orang bisa menjadi penyebar berita, jurnalis profesional dituntut tetap menjadi "lentera" menghadirkan kabar yang tak hanya cepat dan sejuk, tetapi juga berlandaskan etika dan kebenaran yang tak tergoyahkan. (***)

Published Hawaya 💙

Nurmal Idrus Bicara Strategi Pengembangan SDM di Depan Para Bankir

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bank Sulselbar Cabang Soppeng bersama Universitas Lamappapoleonro (UNIPOL) Soppeng menggelar Forum Diskusi bertajuk “Pengembangan SDM Perbankan & Sosialisasi Program Magister Manajemen (S2)”, Jumat, 14 Agustus 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bank Sulselbar Cabang Soppeng tersebut mengangkat tema “Sinergi Akademik dan Industri Perbankan: Akselerasi Kompetensi SDM Menuju Perbankan Daerah yang Unggul dan Berdaya Saing.”

Forum ini menjadi ruang dialog antara dunia akademik dan industri perbankan, khususnya dalam membahas pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tengah tuntutan perubahan dan perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis.

Ketua Program Magister Manajemen UNIPOL Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, SE, MM, hadir sebagai pembicara utama. Sementara pengantar kegiatan disampaikan oleh Andi Yusri Nuralam, SE, selaku Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Soppeng.

Dalam forum tersebut, pengembangan kualitas SDM dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing perbankan daerah. "Perubahan teknologi, tuntutan pelayanan nasabah, transformasi digital, serta semakin kompleksnya tantangan manajemen menuntut tenaga profesional perbankan untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya," kata Nurmal Idrus.

Ia menekankan bahwa pendidikan magister manajemen dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia kerja dengan pengembangan kapasitas akademik dan profesional.

Menurutnya, kebutuhan terhadap pendidikan manajemen tidak hanya berlaku bagi mereka yang ingin berkarier di lingkungan akademik, tetapi juga bagi para profesional yang sehari-hari berhadapan dengan persoalan manajemen, kepemimpinan, keuangan, pemasaran, SDM, maupun pengambilan keputusan strategis.

“Dunia perbankan membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, analisis dan pengambilan keputusan,” menjadi salah satu pesan penting dalam forum tersebut.

Sebelumnya, pekan lalu, Dr. Nurmal juga berbicara dengan tema serupa di depan para bankir di BRI Cabang Soppeng yang juga diikuti antusias para peserta.

Published Hawaya💙IWO

Keuangan Daerah Terbatas, Bupati Soppeng Tegaskan Pelayanan Dasar Tetap Prioritas Utama

SULSELKINI.COM SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama DPRD Soppeng menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Jumat sore (14/8/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Soppeng, Andi Muhammad Farid.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Ketua dan para anggota DPRD Soppeng, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda dan Staf Ahli DPRD, para kepala SKPD lingkup Pemkab Soppeng bersama pejabat Eselon III, para kepala bagian lingkup Sekretariat Daerah, serta para camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Soppeng. Rapat juga dihadiri insan pers. 

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan kebijakan anggaran 2026 disusun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas, dengan tetap memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Dalam kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Pemerintah Kabupaten Soppeng tetap menempatkan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama,” kata Suwardi.

Ia menjelaskan, arah kebijakan perubahan anggaran difokuskan pada penajaman prioritas program, peningkatan efisiensi belanja, penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian belanja yang dinilai kurang produktif dan tidak memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Suwardi juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan kesepakatan KUA-PPAS ini sebagai acuan utama dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada masing-masing OPD.

Ia menekankan bahwa setiap usulan perubahan anggaran harus benar-benar berbasis kebutuhan riil, memiliki indikator kinerja yang jelas, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, ia menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan verifikasi secara ketat terhadap seluruh usulan perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada alokasi anggaran yang tidak prioritas, tidak mendesak, atau tidak memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Soppeng atas kerja sama, masukan, serta saran selama proses pembahasan berlangsung.

Tahapan selanjutnya setelah kesepakatan ini adalah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh masing-masing perangkat daerah, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Published Hawaya 💙