Suwardi Haseng Wujudkan Rumah Layak Bagi Warga, Soppeng Raih Penghargaan 3 Juta Rumah dari Kemendagri

SULSELKINI.COM SOPPENG — Kabupaten Soppeng kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat regional. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Suwardi Haseng, Soppeng berhasil meraih Penghargaan Terbaik II pada kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah tingkat kabupaten dalam ajang bergengsi

Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Makassar, Jumat (18/9/2026) malam.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen dan kepedulian Bupati H. Suwardi Haseng dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah hingga kelompok masyarakat miskin ekstrem di Bumi Latemmamala.

Dalam ajang nasional ini, Soppeng berada di posisi kedua setelah Kabupaten Morowali (Terbaik I) dan mengungguli Kabupaten Donggala yang menempati posisi ketiga.

Program 3 Juta Rumah sendiri merupakan kategori baru unggulan Kemendagri yang dinilai secara krusial dan ketat bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Penilaian berbasis data kuantitatif objektif dan transparan ini melihat sejauh mana terobosan daerah dalam mengurangi angka keterbelian rumah 

Pencapaian luar biasa ini diraih berkat berbagai inovasi dan kebijakan taktis yang didorong langsung oleh Bupati H. Suwardi Haseng, di antaranya:

Kemudahan dan Akses Perizinan. Memangkas birokrasi perizinan pembangunan perumahan sehingga mempermudah pengembang lokal bergerak cepat.

Pengoptimalan Lahan Efektif. Mengalokasikan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan milik daerah untuk hunian terjangkau.

Regulasi Berkelanjutan. Menghadirkan payung hukum dan kebijakan daerah yang secara konsisten berpihak pada kesejahteraan warga.

Penghargaan ini makin melengkapi kejayaan Sulawesi Selatan yang juga berhasil menyabet predikat Terbaik I pada kategori tingkat provinsi, serta Kota Makassar sebagai Terbaik I di tingkat kota.

Capaian manis ini mempertegas bahwa di tangan dingin Bupati Suwardi Haseng, Kabupaten Soppeng tidak hanya berkembang pesat secara infrastruktur, tetapi juga hadir secara nyata memenuhi kebutuhan paling mendasar seluruh lapisan masyarakatnya. (***)

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng Hadiri Rakor Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi

SULSELKINI.COM MAKASSAR — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang didampingi kepala Balitbangda Andi Agus Nongki menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Regional Sulawesi yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).

Rakor tersebut mempertemukan pemerintah daerah se-Sulawesi dengan pemerintah pusat untuk membahas strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 sesuai arah RPJMN 2025–2029.

Forum tersebut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, S.E., M.E. Sonny dilantik sebagai Wakil Kepala BPS oleh Presiden pada 19 Februari 2025 dan hingga 2026 masih menjabat pada posisi tersebut.

Selain itu, rakor melibatkan unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memberikan arahan mengenai strategi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum regional tersebut berlangsung di tengah capaian pertumbuhan ekonomi Soppeng yang cukup tinggi. Data BPS yang dipublikasikan untuk Triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi Soppeng sebesar 9,39 persen.

Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang tercatat 6,88 persen pada periode yang sama. Soppeng juga masuk dalam kelompok lima daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan.

Dalam kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng juga menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator makro yang menjadi perhatian. Pada rancangan KUA-PPAS 2027, pertumbuhan ekonomi Soppeng diproyeksikan berada pada kisaran 4,83 persen hingga 6,12 persen, disertai sasaran penurunan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan PDRB per kapita.

Rakor percepatan pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi  dirangkaian dengan  kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang berlangsung di Makassar. Agenda apresiasi tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat malam dan memberikan penghargaan pada sejumlah bidang pelayanan dasar serta pengelolaan lingkungan.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah se-Sulawesi mendapat ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi daerah dengan agenda pemerintah pusat, terutama dalam menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi daerah.

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng dan BPN Sepakati MoU Pelayanan Pertanahan serta Integrasi NIB-NOP

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta pemerintah kecamatan dan desa menyiapkan data yang akurat dalam pelaksanaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), khususnya pada kawasan hutan cadangan.

Pesan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 di Aula Rapat Triple 8 The River Side, Kamis (17/9/2026).

Rakor tersebut digelar untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria melalui TORA, sekaligus mendukung kebijakan nasional dan pemenuhan kebutuhan atas tanah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan dihadiri oleh kepala BPN Soppeng, Agustini Pujiastuti dan diikuti seluruh instansi dan SKPD yang tergabung dalam Tim GTRA, unsur Forkopimda, serta jajaran terkait. Bupati Soppeng bertindak sebagai Ketua GTRA secara ex officio, sementara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng selaku Ketua Pelaksana.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng menekankan perlunya kesamaan arah kebijakan dalam mengidentifikasi, memetakan, dan menetapkan tanah yang menjadi objek reforma agraria. Hal tersebut menjadi dasar agar penataan tanah tepat sasaran dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

Khusus lokasi fokus TORA kawasan hutan, Bupati meminta Camat, Lurah, dan Kepala Desa proaktif berkoordinasi dengan BPKH dan Kantor Pertanahan.

“Siapkan data yang valid, objektif, dan faktual agar proses pelepasan kawasan hutan cadangan menjadi TORA benar-benar tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi rakyat, dan bebas dari konflik di kemudian hari,” tegasnya.

Menurut Bupati, penataan kawasan hutan melalui TORA perlu memperhatikan keseimbangan antara produktivitas ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Kita harus memastikan bahwa pengalihan pemanfaatan tanah menjadi hak milik masyarakat akan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, tanpa mengabaikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup di Bumi Latemmamala,” ujarnya.

Sejalan dengan agenda penataan tanah tersebut, rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang pertanahan dan perpajakan daerah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng menandatangani MoU tentang Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan.

Penandatanganan juga melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Bersama Kantor Pertanahan, BPKPD menyepakati dua PKS, yakni tentang Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP), serta Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).

Kerja sama integrasi NIB dan NOP diarahkan untuk menghubungkan data bidang tanah dengan data objek pajak secara lebih terpadu. Pemadanan kedua identitas tersebut membantu memperjelas keterkaitan bidang tanah dengan objek pajaknya berdasarkan identitas dan lokasi.

Keterhubungan data itu diharapkan memudahkan petugas dalam mencari dan memverifikasi informasi. Pertukaran serta pemanfaatan data akan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi dengan dukungan teknologi informasi.

Bagi masyarakat, integrasi tersebut dapat membantu proses klarifikasi, pemutakhiran, dan perbaikan data objek pajak. Ketika terdapat perbedaan antara data bidang tanah dan PBB-P2, keterkaitan NIB dan NOP dapat membantu petugas menelusuri objek yang dimaksud untuk menentukan data yang perlu diverifikasi.

Sementara itu, kerja sama pengembangan dan pemanfaatan ZNT berkaitan dengan penyediaan informasi nilai tanah yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kewenangan kedua instansi.

Selain membahas TORA dan pelayanan pertanahan, Bupati meminta GTRA mulai mengidentifikasi dan menginventarisasi tanah-tanah potensial untuk dimasukkan ke dalam Badan Bank Tanah. Tanah tersebut dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah, kepentingan umum, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan.

Suwardi Haseng menilai koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pelaksanaan reforma agraria, mulai dari pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa.

“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa adalah kunci utama keberhasilan program ini,” kata Suwardi.

Ia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas, menghindari maladministrasi, serta mengutamakan pendekatan persuasif dan solutif dalam pelaksanaan reforma agraria.

Melalui rakor dan penandatanganan kerja sama tersebut, Pemkab Soppeng memperkuat koordinasi pelaksanaan TORA sekaligus menata keterhubungan data pertanahan dan perpajakan untuk mendukung pelayanan masyarakat.

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng Peduli Sosial dengan Salurkan Zakat

SULSELKINI.COM  SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengajak masyarakat meneladani kepedulian sosial Nabi Muhammad SAW melalui zakat. Pesan itu disampaikan saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pendistribusian zakat di Masjid Jami Hidayatullah Salaonro, Kecamatan Lilirilau, Rabu (16/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, zakat disalurkan kepada 670 penerima yang berasal dari 8 desa dan 4 kelurahan se-Kecamatan Lilirilau.

Penerima zakat terdiri atas imam masjid dan wakil imam masjid sebanyak 180 orang, pembina TPA/TPQ 96 orang, masyarakat tidak mampu dan siswa santri dari 11 madrasah sebanyak 380 orang, muallaf 2 orang, serta pelaku usaha kecil dan rentan sebanyak 12 orang.

Dalam sambutannya, Suwardi Haseng mengatakan peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali kehidupan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan.

Salah satu sifat Rasulullah yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Suwardi, adalah kepedulian terhadap sesama.

“Beliau adalah pelindung bagi anak-anak yatim, pembela kaum dhuafa, dan teladan utama dalam mengikis jurang pemisah antara si kaya dan si miskin,” kata Suwardi.

Menurut Bupati, Maulid Nabi yang dirangkaikan dengan pendistribusian zakat oleh UPZ KUA Kecamatan Lilirilau menjadi kesempatan untuk mempraktikkan keteladanan Rasulullah melalui penyaluran hak masyarakat yang membutuhkan.

“Maulid Nabi tidak berhenti pada pembicaraan keteladanan Nabi di atas mimbar, tetapi kita langsung mempraktikkannya melalui penyaluran hak-hak saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Suwardi Haseng juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UPZ KUA Kecamatan Lilirilau yang telah bekerja memobilisasi, mengelola, dan mendistribusikan zakat.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para muzakki atau pembayar zakat yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk disalurkan kepada penerima manfaat.

Kepada para mustahik, Bupati berpesan agar zakat yang diterima dipandang sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT yang disampaikan melalui tangan sesama.

Suwardi juga mengajak seluruh pihak mendoakan agar para penerima manfaat zakat tersebut kelak dapat bertransformasi menjadi muzakki.

“Terimalah zakat ini sebagai bentuk kasih sayang Allah melalui tangan sesama. Mari kita doakan bersama agar di masa depan dapat bertransformasi menjadi muzakki,” katanya.

Suwardi kemudian mengajak masyarakat menjadikan momentum Maulid dan penyaluran zakat sebagai pemantik untuk memperkuat semangat gotong royong.

Menurut Bupati, pembangunan Kabupaten Soppeng membutuhkan sinergi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

“Dengan semangat Yassisoppengi, dan kepedulian yang tinggi, kita akan memiliki fondasi yang kokoh untuk bersama-sama membangun Bumi Latemmamala yang kita cintai ini,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus Masjid Jami Hidayatullah Salaonro dan Majelis Ta’lim yang telah bekerja keras menyelenggarakan syiar Islam tersebut.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng beserta jajaran, Camat Lilirilau bersama unsur Tripika Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan Lilirilau selaku pembina UPZ, kepala desa dan lurah bersama Babinsa serta Babinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, Majelis Ta’lim, pengurus organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta para penerima manfaat zakat.

Published Hawaya💙

Penyalahgunaan 5 Ekskavator Kementan di Soppeng Naik Sidik, Petani Jadi Korban

SULSELKINI.COM SOPPENG -- Kasus dugaan tindak pidana korupsi bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng resmi memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng menaikkan status penanganan perkara penyalahgunaan ekskavator  Kementerian Pertanian (Kementan) RI dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. 

Langkah tegas tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, S.H., M.H., dalam konferensi pers di Kantor Kejari Soppeng. pada Selasa (15/09/2026).

Dalam jumpa pers tersebut, Kajari Sulta didampingi oleh jajaran pejabat utamanya, Nazamuddin, S.H., M.H. (Kepala Seksi Intelijen). Widyatmoko, S.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus). Yusufi Fitrohansyah, S.H. (Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti). Muhammad Reza Murti, S.H., M.H. (Kabsus Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksekusi Seksi Pidsus)

Penyelidikan mendalam menemukan adanya peristiwa pidana terkait pengelolaan bantuan alsintan berupa ekskavator periode 2018 hingga 2026 dalam program serasi. Bantuan yang sejatinya ditujukan untuk menunjang program pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani lokal, justru dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.

Total terdapat 5 unit ekskavator yang dialihkan secara melawan hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, terang Kajari Soppeng. 

Adapun modus operandi penyimpangan yang ditemukan penyidik mencakup. Penyaluran Non-Prosedural: Alat berat disalurkan tanpa menyusuri mekanisme resmi.

Tanpa Dokumen Sah: Penyerahan dilakukan tanpa dilengkapi dokumen serah terima yang valid.

Penyimpangan Penerima: Pengalihan alat kepada pihak yang tidak pernah mengajukan permohonan.

Komersialisasi Bantuan: Ekskavator disewakan untuk kepentingan pribadi demi mengeruk keuntungan finansial.

Dampak nyata dari praktik penyelewengan ini dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Petani yang seharusnya menikmati fasilitas negara untuk meningkatkan hasil panen justru terlantar, sementara pelayanan publik di bidang pertanian terganggu.

Kajari Sulta D. Sitohang menegaskan bahwa tim penyidik Bidang Pidsus Kejari Soppeng kini berfokus mengumpulkan serta melengkapi alat bukti untuk membuat terang perkara hingga menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.

Langkah hukum ini juga sejalan dengan Program Prioritas Jaksa Agung RI dalam memberantas korupsi yang menyentuh hajat hidup orang banyak, mencegah kebocoran anggaran, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

"Demi keadilan bagi masyarakat banyak dan demi marwah penyelenggaraan negara yang bersih, tim penyidik akan melaksanakan kegiatan penyidikan dengan berintegritas, adil, dan humanis. Semoga ini menjadi jawaban bagi para petani yang selama ini menunggu keadilan dan kepastian," tegas Kajari Soppeng. (***)

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng Serahkan Sertifikat Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Berprestasi

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyerahkan sertifikat penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi pada peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-XLIII Tahun 2026 di Halaman Kantor Bupati Soppeng, Senin (14/9/2026).

Penyerahan penghargaan dilakukan secara simbolis sebelum upacara dimulai. Penghargaan tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai bentuk apresiasi kepada atlet dan pelatih yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.

Suwardi Haseng yang bertindak sebagai pembina upacara kemudian membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir dalam peringatan HAORNAS yang mengusung tema “Menuju Masyarakat Aktif dan Bugar.”

Dalam sambutan tersebut, Menpora menempatkan olahraga sebagai investasi bangsa. Aktivitas olahraga dinilai memiliki peran besar dalam membentuk manusia Indonesia yang sehat, disiplin, tangguh, produktif, berkarakter dan berprestasi.

Tema HAORNAS tahun ini diharapkan menjadi gerakan nasional yang ikut mendorong agenda pembangunan, terutama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Ada lima arah olahraga yang ditekankan sebagai bagian dari pembangunan. Pertama, olahraga harus menjadi bagian dari pembangunan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Kedua, pemerintah daerah didorong menjadi motor utama gerakan masyarakat aktif.

Ketiga, olahraga perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Keempat, keberhasilan pembangunan olahraga harus dilihat dari perubahan perilaku masyarakat. Kelima, pembangunan olahraga harus dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan.

Suwardi Haseng menyampaikan kembali ajakan Menpora agar masyarakat mulai mengubah kebiasaan dari pasif menjadi aktif, kemudian dari aktif menjadi bugar dan dari bugar menjadi produktif.

Menurut Menpora, prestasi olahraga juga tetap harus dikembangkan. Namun, prestasi tersebut perlu ditopang ekosistem olahraga yang mencakup budaya olahraga, olahraga prestasi dan industri olahraga.

Pemerintah daerah memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem tersebut karena berada paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, gerakan olahraga diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari keseharian masyarakat.

Menpora juga mengajak masyarakat melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan masing-masing. Upaya membangun Indonesia yang bugar, menurutnya, membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa dan tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian saja.

Peringatan HAORNAS 2026 pun diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih aktif dan bugar.

Sambutan tersebut ditutup dengan ajakan, “Ayo Bergerak, Ayo Berolahraga, Ayo Bugarkan Indonesia.”

Upacara HAORNAS di Soppeng turut dihadiri unsur Forkopimda, Pj. Sekda, para Staf Ahli, Asisten Sekretariat Daerah, kepala SKPD, kepala bagian Setda, camat, serta lurah dan kepala desa.

Published Hawaya 💙

Bupati Soppeng Tegaskan MBG Harus Berjalan Sesuai Mekanisme, Kebersihan dan Gizi Jadi Perhatian

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng menegaskan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah itu harus berjalan sesuai mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. Kebersihan, keamanan makanan, kualitas gizi hingga ketepatan waktu penyajian menjadi perhatian utama.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Soppeng saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M yang digelar Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng di Gedung Lapatau, Sabtu malam (12/9/2026).

Bupati mengatakan MBG merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang memiliki tujuan besar dalam menyiapkan generasi bangsa. Karena itu, pelaksanaannya di tingkat daerah harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak yang terlibat.

“Pemerintah daerah tidak main-main dan menaruh harapan besar kepada seluruh jajaran Gabungan Mitra MBG untuk menyukseskan penyelenggaraan MBG di Kabupaten Soppeng,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Ia meminta mitra pelaksana memastikan empat hal utama, yakni higienitas, standar gizi yang optimal, ketepatan waktu penyajian serta kualitas bahan pangan.

Menurut Bupati, standar tersebut tidak boleh dianggap sebagai bagian administratif semata. Makanan yang disiapkan menyasar kelompok penerima manfaat yang membutuhkan asupan bergizi dan aman, mulai dari anak sekolah dan santri hingga balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Karena itu, proses penyelenggaraan MBG harus dikawal sejak bahan pangan disiapkan, makanan diolah di dapur SPPG, hingga diterima oleh penerima manfaat.

Pemkab Soppeng juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut melalui peran sebagai fasilitator sekaligus melakukan pengawasan. Dukungan itu antara lain berupa fasilitasi lahan dapur SPPG, penyediaan dan verifikasi data riil penerima manfaat, serta penyediaan laboratorium daerah untuk pengujian sampel makanan secara berkala.

Pengujian sampel dilakukan untuk memastikan makanan bebas dari zat berbahaya maupun bakteri yang dapat memicu keracunan. Pengawasan berkala terhadap higienitas dan sanitasi dapur juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah.

Di tengah tuntutan menjaga kualitas tersebut, perkembangan pelaksanaan MBG di Soppeng terus berjalan. Ketua Panitia Peringatan Maulid Gabungan Mitra MBG Kabupaten Soppeng, Yunas Asri, melaporkan saat ini terdapat 18 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.

Jumlah tersebut menunjukkan cakupan pelaksanaan program yang semakin luas di daerah. Bersamaan dengan itu, kebutuhan untuk memastikan setiap dapur SPPG bekerja dengan standar yang sama juga semakin penting.

Peringatan Maulid tahun ini mengangkat tema “Meneladani Akhlak Rasulullah SAW, Menguatkan Semangat Berbagi untuk Generasi Sehat dan Berakhlak Mulia.”

Tema tersebut menjadi bagian dari pesan yang dibawa dalam kegiatan. Semangat berbagi dipertemukan dengan tanggung jawab menyediakan makanan yang sehat dan bergizi bagi penerima manfaat.

Bupati juga mengaitkan momentum Maulid dengan keteladanan Rasulullah SAW dalam menjalankan kehidupan secara profesional dan bertanggung jawab. Nilai tersebut, menurutnya, perlu diterapkan dalam pelaksanaan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Lebih jauh, Bupati menempatkan MBG sebagai investasi untuk menyiapkan generasi masa depan Soppeng. Anak-anak dari Bumi Latemmamala diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, religius, berintegritas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dengan cakupan 18 SPPG yang saat ini beroperasi, Bupati meminta seluruh unsur yang terlibat menjaga kualitas pelaksanaan program. Pemerintah daerah, mitra MBG dan pihak terkait lainnya perlu memastikan program nasional tersebut benar-benar memberi manfaat kepada penerima, sekaligus memenuhi standar keamanan pangan dan gizi.

Bupati mengajak seluruh pihak bergandengan tangan menyukseskan MBG secara profesional demi masa depan anak-anak Soppeng dan terwujudnya Kabupaten Soppeng yang sehat, maju, berdaya saing dan sejahtera.

PB Hawaya 💙