Bupati Soppeng Hadiri Rakor PM-AAS Sulsel, Teken Komitmen Swasembada Pangan.

SULSELKINI.COM Makassar – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., yang memberikan arahan mengenai percepatan penerapan PM-AAS sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. 

Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program PM-AAS di Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektare pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas 1 juta hektare guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. 

Selain sosialisasi program, rakor juga membahas kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan penyediaan pupuk, serta pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Diskusi dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan PM-AAS. 

Pada akhir kegiatan, Bupati H. Suwardi Haseng bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani komitmen pencapaian target PM-AAS. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penerapan sistem budidaya padi modern yang mengedepankan mekanisasi, penggunaan teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. 

Keikutsertaan Kabupaten Soppeng dalam penandatanganan komitmen tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus mendukung transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional.

PB Hawaya Iwo 💙

Bupati Soppeng Buka Sosialisasi Hibah Program DAK Sanitasi 2026 di Lilirilau

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Hibah Pembangunan Tangki Septik Individual Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2026 bagi Kelompok Penerima Manfaat pada empat kelurahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengatakan pembangunan tangki septik individual merupakan program yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Soppeng karena memiliki dampak besar terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang layak.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan."

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Suwardi.

Ia berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik sehingga mampu mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membuang limbah domestik secara sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit. 

Menurutnya, keberadaan tangki septik individual harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar manfaat program sanitasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang membuang limbah sembarangan sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Sanitasi yang layak akan melahirkan masyarakat yang sehat," katanya.

Kegiatan sosialisasi hibah ini diikuti kelompok penerima manfaat dari empat kelurahan, yakni Pajalesang, Cabenge, Macanre, dan Ujung. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi pembangunan sebanyak 50 unit tangki septik individual, sehingga total bantuan yang akan dibangun melalui Program DAK Sanitasi Tahun 2026 mencapai 200 unit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng yang diwakili oleh Kabid Cipta Karya, Camat Lilirilau, pendamping teknis kegiatan dari Dinas PUPR, para lurah dari empat kelurahan penerima manfaat, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Published Hawaya💙

Tinjau TPA Lempa, Bupati Soppeng Dorong Pembenahan Pengelolaan Sampah dan Pemanfaatan Teknologi RDF

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (13/7/2026), untuk memantau langsung kondisi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan sampah di sektor hilir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap operasional TPA sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam peninjauannya, Bupati menyoroti kondisi blok pembuangan yang masih aktif dan meminta agar segera dilakukan pembenahan, termasuk penerapan sistem sel harian (daily cover). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas TPA sekaligus memperpanjang umur pakainya.

"Pengelolaan TPA harus dilakukan dengan baik agar kapasitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Suwardi Haseng.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari sumbernya. Karena itu, masyarakat didorong melakukan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, disertai penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Selain itu, Suwardi juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah agar tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan memiliki nilai ekonomi.

Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah, terutama sampah plastik yang telah dipilah dan dicacah, menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga membuka peluang terciptanya sumber pendapatan dari sektor pengelolaan sampah.

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng, TPA Lempa memiliki luas sekitar 6 hektare, dengan kapasitas desain sekitar 280 ribu meter kubik. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng 2025–2045, pemerintah daerah juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan penanganan TPA agar masa layanannya dapat terus dioptimalkan.

Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, S.TP., M.Si., bersama Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.

PB 💙hawaya

Bupati Soppeng Sidak Proyek Sekolah Rakyat, Perintahkan Sistem Kerja Dua Shift 24 Jam

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE memberikan ultimatum kepada pelaksana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Kabupaten Soppeng agar mempercepat penyelesaian proyek dengan menerapkan sistem kerja 24 jam dalam dua shift. Instruksi itu disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan bersama Tim dari Kementerian Sosial RI, Senin (13/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Plt Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.

Suwardi menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas agar fasilitas utama Sekolah Rakyat dapat difungsikan sesuai target. Ia meminta pelaksana proyek mengoptimalkan tenaga kerja dengan sistem dua shift sehingga pekerjaan berlangsung tanpa henti.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegasnya.

Bupati juga memastikan akan turun langsung ke lokasi setiap dua hari sekali untuk memantau perkembangan pekerjaan. Menurutnya, kunjungan rutin tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar komitmen bekerja 24 jam benar-benar dijalankan oleh pihak pelaksana.

Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum rampung, Suwardi berharap fasilitas-fasilitas prioritas sudah dapat digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten/kota di Indonesia.

Fasilitas yang ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara pekerjaan pada bangunan lainnya dapat dilanjutkan setelah seluruh aspek keamanan dipastikan terpenuhi.

Suwardi menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik tidak boleh dikompromikan. Karena itu, meskipun sebagian pekerjaan konstruksi masih berlangsung, area yang digunakan siswa harus dipastikan aman dan layak huni.

Akibat belum fungsionalnya sejumlah fasilitas utama, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2026 ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan MPLS dapat digelar pada 31 Juli 2026 sesuai pedoman Kementerian Sosial.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing. Rangkaian MPLS akan diisi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, serta berbagai penampilan dari siswa existing untuk menyambut peserta didik baru.

PB 💙

Semarak HUT Dekranas dan HKG, Bupati Soppeng Meriahkan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager

SULSELKINI .COM MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengikuti kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager yang digelar di Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Keduanya hadir bersama anggota Tim Penggerak PKK dan jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Kegiatan jalan sehat tersebut dilepas secara resmi oleh Ketua Dekranas Ibu Selvi Gibran Raka, Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan diikuti ribuan peserta yang terdiri atas perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan serta masyarakat Kota Makassar.

Mengambil rute dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan menuju Lapangan Hasanuddin Makassar, kegiatan ini tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antarpeserta dari berbagai daerah.

Selain jalan sehat, peserta juga menikmati berbagai layanan gratis, seperti pemeriksaan kesehatan, pembagian kacamata, serta berkesempatan memperoleh beragam hadiah doorprize, termasuk hadiah utama satu unit mobil.

Keikutsertaan H. Suwardi Haseng dan Hj. Suarni Suwardi bersama rombongan Kabupaten Soppeng melengkapi rangkaian kegiatan mereka dalam peringatan HKG PKK ke-54 dan HUT ke-46 Dekranas di Makassar, setelah sebelumnya mengikuti syukuran HUT Dekranas, pameran produk unggulan daerah, serta fashion show wastra Nusantara yang menampilkan karya khas Kabupaten Soppeng.

PB 💙

Hj. Suarni Suwardi Perkenalkan Wastra Soppeng pada Syukuran HUT ke-46 Dekranas di Makassar

SULSELKINI.COM MAKASSAR – Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, memperkenalkan produk pewarna alam dan wastra khas Soppeng kepada para pengunjung dan media pada ajang Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (10/7/2026).

Di stan pameran Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni memamerkan sekaligus menjelaskan keunikan wastra dan produk unggulan Soppeng, mulai dari pewarna bahan alam, motif, filosofi hingga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Produk yang ditampilkan meliputi Wastra Kalong Sutra Cantika Sabbena, fashion Mijel, fashion etnik Dituta, serta kerajinan (craft) Otti Dituta. Beragam produk tersebut menjadi representasi kreativitas para perajin dan pelaku usaha binaan Dekranasda Kabupaten Soppeng.

Syukuran HUT ke-46 Dekranas tersebut dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, selaku tuan rumah. Hadir pula seluruh Ketua Dekranasda kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain mengikuti pameran, Dekranasda Kabupaten Soppeng juga ambil bagian dalam fashion show yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan. Pada kesempatan tersebut ditampilkan wastra bermotif Kalong yang dipadukan dengan motif Lagosi, menampilkan kekayaan motif khas Soppeng dalam balutan busana modern.

Busana tersebut diperagakan oleh salah seorang anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng, Riska Nasrika, sementara rancangannya merupakan karya Hj. Nurlela, anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng sekaligus pemilik Cantika Sabbena Soppeng.

Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Soppeng pada pameran dan fashion show menjadi wujud komitmen dalam mempromosikan wastra dan produk kriya lokal agar semakin dikenal di tingkat nasional. Melalui ajang ini, diharapkan produk-produk unggulan Soppeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat eksistensi wastra daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

PB💙

Sebut Tak Punya Legal Standing, ATAS Pertanyakan Kehadiran Oknum Anggota DPRD Soppeng di Aksi Demo

SULSELKINI.COM SOPPENG – Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa di halaman SD Lemba, berbuntut panjang. Kehadiran salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Hadiwijaya, di tengah-tengah massa aksi kini memicu polemik hangat dan mempertanyakan keabsahan institusionalnya.

Sorotan tajam datang dari legislator Fraksi Demokrat DPRD Soppeng, Andi Takdir Akbar Singke. Pria yang akrab disapa ATAS ini menegaskan bahwa kehadiran Hadiwijaya dalam menerima aspirasi mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang sah.

"Kehadiran oknum anggota DPRD Hadiwijaya dalam menerima aspirasi mahasiswa itu tidak memiliki legal standing karena tidak mengantongi rekomendasi resmi dari pimpinan DPRD Soppeng," ujar ATAS dengan nada retoris. Selasa, (07/7/2026). 

Tudingan ATAS diperkuat oleh pernyataan resmi dari pihak birokrasi parlemen. Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng, A. Zulkifli Nurdin, menegaskan bahwa hingga aksi demonstrasi berlangsung, tidak ada selembar surat pun yang masuk ke meja Sekretariat DPRD terkait aksi tersebut.

Secara otomatis, pimpinan dewan tidak pernah mengeluarkan mandat atau menugaskan satu pun anggota dewan untuk mewakili lembaga DPRD Soppeng dalam menemui para demonstran. 

Persoalan ini kian meruncing setelah ATAS mempertanyakan klaim sepihak dari oknum legislator tersebut yang diduga mengatasnamakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat menghadapi mahasiswa. ATAS menilai klaim tersebut sangat tidak lazim secara tata birokrasi pemerintahan.

"Apakah benar Forkopimda mengutus oknum anggota dewan Hadiwijaya untuk menerima aksi demo tersebut? Sejatinya, untuk mewakili unsur pimpinan Forkopimda, mandat itu diberikan kepada bawahan atau pejabat struktural di instansi masing-masing, bukan ke anggota legislatif," cecar ATAS.

Demi menjaga marwah institusi dan mencegah kesimpangsiuran informasi, ATAS mendesak pimpinan Forkopimda untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

"Saya meminta kepada pimpinan Forkopimda untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir di kemudian hari," tegasnya.

Sebagai penutup, legislator vokal ini menegaskan sikapnya secara organisatoris. Ia merasa tindakan di luar jalur koordinasi resmi seperti ini bisa mencederai tatanan kelembagaan DPRD.

"Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak pernah merasa diwakili oleh oknum anggota tersebut tanpa adanya kejelasan legal standing yang sah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng," pungkas ATAS secara diplomatis.

Published 💙