Sidang KKEP Polri Putuskan Pertahankan Richard Eliezer Sebagai Anggota Polisi

SULSELKINI.COM Jakarta - Polri menggelar sidang komisi kode etik untuk memutuskan status kepolisian dari Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, pasca-divonis 1,5 tahun dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. 

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, dari hasil kode etik tersebut, komisi memutuskan bahwa, Richard Eliezer dipertahankan sebagai personel Polri. Atau dengan kata lain, yang bersangkutan tidak dipecat. 

"Terduga pelanggar masih dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri," kata Ramadhan kepada wartawan di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Februari 2023. 

Disisi lain, Ramadhan menyebut bahwa, komisi sidang tetap menjatuhkan sanksi etika terhadap justice collaborator kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut.

Ramadhan mengatakan, terkait dengan kasus tersebut, Richard Eliezer dijatuhkan sanksi demosi selama satu tahun lamanya. 

"Perilaku pelanggar dinyatakam sebagai perbuatan tercela. Kewjiban pelanggar meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dam secara tertulis kepada pimpinan Polri. Sanksi administratif yaitu mutasi bersifat demosi selama satu tahun," ujar Ramadhan. 

Ramadhan memaparkan pertimbangan hukum dari pada pimpinan komisi sidang etik tersebut. Diantaranya, terduga pelanggar belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran, baik disiplin, kode etik, maupun pidana. 

Terduga pelanggar mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan. Terduga pelanggar telah menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, di mana pelaku yang lainnya dalam sidang pidana pengadilan negeri Jakarta Selatan berusaha mengaburkan fakta yang sebenarnya dengan berbagai cara, merusak, menghilangkan barang bukti dan memanfaatkan pengaruh kekuasaan. Tetapi justru kejujuran terduga pelanggar dengan berbagai risiko telah turut mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi.

Lalu, terduga pelanggar bersikap sopan dan bekerja sama dengan baik selama di persidangan sehingga sidang berjalan lancar dan terbuka. Terduga pelanggar masih berusia muda, masih berusia 24 tahun, masih berpeluang memiliki masa depan yang baik apalagi dia sudah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. 

Kemudian, adanya permintaan maaf dari terduga pelanggar kepada keluarga Brigadir J, di mana saat persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terduga pelanggar telah mendatangi pihak keluarga Brigadir J, bersimpuh, dan meminta maaf atas perbuatan yang terpaksa. Sehingga keluarga Brigadir J memberikan maaf.

Semua tindakan yang dilakukan terduga pelanggar dalam keadaan terpaksa dan karena tidak berani menolak perintah atasan. Terduga pelangga yang berpangkat Bharada atau Tamtama Polri tak berani menolak perintah menembak Brigadir J dan saudara FS karena selain atasan jenjang kepangkatan saudara FS dengan terduga pelanggar sangat jauh. 

Dengan bantuan terduga, pelanggar yang mau bekerja sama dan memberikan keterangan yanh sejujurnya sehingga perkara meninggalnya Brigadir J dapat terungkap.

Published Hawaya IWO 💙

Polri Gelar Pagelaran Budaya Wayang Kulit

SULSELKINI.COM Jakarta - Polri menggelar pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan seluruh Kepala Staf TNI, di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Februari 2023, malam. 

Sigit mengungkapkan, pagelaran wayang kulit ini merupakan bentuk kesepakatannya bersama dengan Panglima TNI dalam rangka menjaga serta melestarikan budaya asli Indonesia. 

Kapolri dan Panglima TNI serta seluruh Kepala Staf sebelumnya ikut main dalam kegiatan wayang orang bertema "Pandawa Boyong" di TIM pada tanggal 15 Januari 2023 lalu. 

"Jadi hari ini sesuai dengan kesepakatan Pak Panglima bahwa kita sepakat untuk terus Nguri-uri budoyo menjaga dan mengembangkan budaya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan pagelaran wayang orang bersama TNI-Polri di taman Ismail Marzuki," kata Sigit di Lapangan Bhayangkara Polri. 

Selain merawat budaya asli Indonesia, Sigit menekankan, kegiatan ini diselenggarakan untuk semakin memantapkan sinergisitas dan soliditas antara TNI dan Polri. 

"Kegiatan hari ini utamanya adalah melanjutkan kegiatan dalam rangka memperkuat soliditas TNI-Polri yang selama ini sudah terjalin dengan baik yang selama ini sudah kompak," ujar eks Kabareskrim Polri itu. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, kegiatan ini juga sekaligus kesempatan untuk lebih mendekatkan diri antara TNI-Polri dengan seluruh lapisan elemen masyarakat Indonesia. 

"Dan harapan kita tentunya soliditas TNI-Polri ini tentunya akan sangat bermanfaat dan juga kita harapkan dengan soliditas TNI-Polri hari ini kegiatan yang dihadiri oleh komunitas wayang, teman-teman dari Ormas, OKP dan pecinta budaya yang lain kita harapkan mendekatkan TNI-Polri dengan masyarakat," ucap Sigit. 

Menurut Sigit, pagelaran budaya wayang kulit dengan Lakon Wahyu Makutharama, ini banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh masyarakat karena didalamnya mengandung ajaran Hastabrata, yakni soal mengajarkan tentang jiwa kepemimpinan. 

"Masyarakat bersama pemimpinnya memiliki hubungan yang saling mendukung. Pemimpin bisa mengayomi rakyatnya. Demikian juga rakyat juga memahami apa yang menjadi tugas pemimpinnya," tutur Sigit. 

Dengan lakon ini, Sigit berharap, dapat terbentuk karakter kepemimpinan yang terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Tentunya akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat khususnya menghadapi tahun politik. Dimana kita selalu ingatkan setiap saat dengan Pak Panglima bahwa perbedaan pendapat boleh ada namun yang namanya persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga," papar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menuturkan, dengan semakin kokohnya sinergitas TNI-Polri dan masyarakat, maka rasa persatuan dan kesatuan itu tidak akan goyah dengan segala bentuk tantangan dan rintangan yang ada. 

"Dan tentunya harapan kita ini semuanya akan semakin meningkatkan soliditas dan semakin meningkatkan hubungan dan kedekatan antara TNI-Polri dan masyarakat, dan harapan kita ini semua akan membawa stabilitas kamtibmas stabilitas politik yang lebih baik," papar Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengapresiasi Kapolri yang telah merawat dan melanjutkan komitmen bersama dalam rangka merawat budaya asli Indonesia. 

"Dan ini adalah wujud kelanjutan dari sinergitas TNI-Polri. Sinergitas tidak hanya menjaga kedaulatan dan keamanan negara saja. Juga menjaga kedaulatan budaya, wayang kulit adalah budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan," kata Yudo di kesempatan yang sama.

Published Hawaya IWO 💙

Langkah Kompolnas dan Divisi Humas Polri Bangun Sinergitas Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

SULSELKINI.COM --Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI mengunjungi kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (19/1/2023). Dalam kunjungan ini, rombongan Kompolnas dipimpin oleh Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan diterima langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Benny menyampaikan, kunjungan ini adalah dalam rangka meningkatkan sinergitas, dan membahas berbagai hal terkait rencana program kerja Divisi Humas Polri ke depan, serta meninjau perkembangan Divisi Humas Polri dari aspek komunikasi publik, manajemen media, dan perkembangan teknologi.

"Dalam kunjungan tersebut dilaksanakan room tour pada seluruh biro yang ada di Divisi Humas Polri guna memperkenalkan berbagai inovasi yang dimiliki masing-masing fungsi pada Divisi Humas Polri," kata Benny.

Ia pun mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri dalam rangka merespons tuntutan publik dan tuntutan keadaan yang mengharuskan terus menyesuaikan tuntutan zaman ini.

"Kami sendiri dari Kompolnas memang sangat memerlukan sinergi dengan Divisi Humas Polri,” katanya.

Benny menuturkan, dengan sinergitas antara Kompolnas dan Polri maka bisa melayani dan merespons aduan masyarakat dalam penyampaian suatu informasi.

Sementara itu, Kadiv Humas mengucapkan terima kasih atas dukungan Kompolnas selama ini. Dengan dukungan semua stakeholders yang ada, Dedi menyampaikan public trust terhadap Polri pada awal tahun 2023 meningkat.

“Alhamdulillah di awal tahun 2023 ini dengan berbagai macam kegiatan yang terus kami lakukan dan support yang luar biasa dari Kompolnas, public trust kita meningkat menjadi 69,35 persen,” katanya.

Dedi menuturkan, di tengah dinamika kehidupan sosial yang sangat cepat setiap harinya, Humas Polri harus mampu menyesuaikan dan beradaptasi.

Berkaca pada tahun 2022, Dedi menyampaikan banyak isu-isu besar yang menerpa Polri, mulai dari kasus Ferdy Sambo hingga tragedi Kanjuruhan. Namun, berkat kerja keras dan mitigasi yang dilakukan Humas Polri, isu tersebut perlahan bisa teratasi dengan baik.

"Alhamdulilah dengan kerja keras dari mulai tingkat Polsek, Polres, Polda hingga Mabes kita satu irama terus mengamplifikasi seluruh kegiatan positif Polri sehingga kepercayaan publik kembali meningkat," katanya.

Dedi menambahkan, salah satu langkah Humas Polri dalam menjalankan fungsinya adalah dengan membuat agenda setting dan komunikasi manajemen krisis. Hal ini mengacu apa yang terjadi pada tahun 2022. Apalagi, pada tahun 2023 sudah memasuki tahun politik, dimana belajar pada pemilu 2019 akan muncul banyak berita hoax di media sosial.

"Selain media online, kami juga menyentuh media sosial. Di tahun 2023 menjadi rujukan masyarakat juga karna ini tahun politik. Tingkat berita hoax meningkat pengalaman dari tahun 2019," katanya.

Adapun agenda setting terdekat yang akan dilakukan yakni persiapan operasi ketupat. Menurut Dedi, jika pelaksanaan operasi ketupat yang dilakukan Polri berhasil, maka tingkat kepercayaan publik akan meningkat.

"Target kami jika operasi ketupat berhasil maka public trust pada bulan Juli nanti bisa mencapai 70 persen," katanya.

Dedi mengatakan, Divisi Humas Polri juga terus membangun komunikasi dengan perusahaan media dalam bentuk kunjungan. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergitas antara Polri dengan media.

"Hubungan emosional dan networking kepada teman-teman media atau wartawan juga tetap dijaga dan dilakukan agar komunikasi bisa berjalan lancar," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, turut hadir anggota Kompolnas lainnya seperti Pudji Hartono Iskandar, Poengky Indarti, Yusuf, dan Mohammad Dawam.

Sementara dari Divisi Humas Polri juga hadir Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Kabag Renmin Divisi Humas Polri, Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso,  Kabag Mitra Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Mustofa Kamal, Kabag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Hendra Rochmawan, dan Kabag Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah.

Published Hawaya IWO 💙

Kapolri di Rakornas Forkopimda: Beri Pendampingan Penggunaan Anggaran ke Pemda Hingga Kawal Inflasi

SULSELKINI.COM  - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi' di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023. 

"Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan," kata Sigit. 

Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik. 

Yang terakhir, kata Sigit, adalah personel kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas). 

"Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat karena kita memang harus menjaga apalagi kita masuk tahun politik," ujar Sigit. 

Lebih dalam, Sigit juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. 

"Sering menjadi masalah ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran," ucap Sigit. 

Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

"Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan," tutur Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menegaskan, kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

"Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada," jelas Sigit. 

Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. 

Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Sigit.

Published Hawaya IWO 💙

Panglima, Kapolri dan Kepala Staf Main Wayang Orang: Lestarikan Budaya hingga Perkokoh Sinergitas TNI-Polri

SULSELKINI.COM Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan seluruh Kepala Staf TNI, untuk pertama kalinya ikut main atau tampil dalam pagelaran wayang orang bertema 'Pandawa Boyong' di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Minggu, 15 Januari 2023 malam.

"Malam ini, pelaksanaan pagelaran wayang orang dengan lakon Pandawa Boyong. Dimana pada pagelaran ini luar biasa. Karena pemainnya diantaranya ada Pak Kapolri, saya (Panglima TNI), KSAD, KSAL, dan KSAU," kata Yudo.

Yudo menjelaskan, pagelaran wayang orang ini juga gabungan dari pelestari budaya Indoensia. Diantaranya adalah, Barata dan Sanggar Budaya Laskar Indonesia Pusaka, dengan jumlah pemain sekitar 400 orang. 

Terkait hal ini, Yudo menyebut bahwa, diadakannya pagelaran wayang orang ini juga untuk ikut merawat serta melestarikan budaya asli Indonesia, salah satunya adalah wayang orang. Sekaligus, kata Yudo, kegiatan ini merupakan wujud dan bukti dari terwujudnya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat. 

 

"Sehingga dengan pagelaran ini harapan kita seluruh masyarakat yang nonton dapat terhibur juga dapat melestarikan budaya asli Indonesia, wayang orang," ujar Yudo. 

Kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menceritakan awal mula dirinya diminta terlibat untuk tampil dalam pagelaran wayang orang tersebut. Ketika itu, Sigit mengaku mendapatkan undangan untuk ikut bergabung dalam pentas seni budaya tersebut oleh Panglima TNI. 

Sigit pun mengapresiasi tergelarnya pagelaran wayang orang bertema 'Pandawa Boyong' ini. Oleh karenanya, Sigit juga mengajak beberapa personel Polri untuk ikut bergabung dalam kegiatan tersebut. 

"Beberapa waktu yang lalu saya dapatkan undangan dari beliau (Panglima TNI) untuk ikut gabung dalam latihan persiapan pagelaran wayang orang yang diselenggarakan dengan tema 'Pandawa Boyong'. Tentunya, kami, sangat mengapresiasi undangan Pak Panglima. Karena itu kami juga mengajak beberapa personel Polri ikut bergabung dalam kegiatan pagelaran wayang orang," kata Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menegaskan, pagelaran wayang orang ini semakin membuktikan serta memperkokoh sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Ini juga tentunya untuk semakin meningkatakan sinergitas dan soliditas TNI-Polri. Dan saya kira hari ini, pagelaran sangat luar biasa karena Pak Panglima, Kapolri, seluruh Kepala Staf dan teman-teman perwira tinggi lain dari semua angkatan ikut gabung. Ini sesuatu yang sangat luar biasa," papar Sigit. 

Menurut Sigit, dengan pagelaran seni budaya ini, banyak makna filosofis yang bisa diambil hikmahnya untuk diimplementasikan. Mulai dari nilai luhur, sikap kesatria, hingga jiwa kepemimpinan. 

"Tentunya mudah-mudahan sinergitas TNI-Polri ini betul-betul bisa semakin memperkokoh program-program kebijakan dari Negara dari Pemerintah dalam rangka mengawal, mendukung dan mensejahterakan serta membangun Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera," ucap Sigit.

Dalam pagelaran wayang orang ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memerankan sosok Bima Sena. Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berperan sebagai Prabu Puntadewa. 

Sedangkan, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman akan memerankan sosok Batara Guru, KSAL Laksamana Muhammad Ali memerankan Batara Baruna, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo akan memerankan Eyang Abiyasa.

Published Hawaya IWO 💙

Lukas Enembe Ditangkap, Polri Minta Masyarakat Jaga Papua Tetap Kondusif

SULSELKINI.COM --Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan akan membantu proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. Diketahui, Lukas Enembe ditangkap KPK di salah satu tempat makan guna diproses dalam kasus dugaan gratifikasi pada Selasa (10/1/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri melalui Polda Papua memberikan backup penuh KPK mulai dari penangkapan hingga Lukas Enembe tiba di Jakarta.

"Polri melalui Polda Papua sudah berkoordinasi dari awal dan memberikan backup penuh terhadap penangkapan sampai keberangkatan ke Bandara dan tetap menjaga keamanan di tanah Papua. Sementara terkait dengan keberangkatan Bapak Lukas Enembe kita membackup dan mendampingi sampai di Jakarta untuk dilakukan pengecekan kesehatan," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2023).

Selain memberikan bantuan pengamanan, Dedi menuturkan Polda Papua tetap menjaga keamanan Bumi Cendrawasih. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk dapat bersinergi dan bekerjasama untuk menghalau dan memilah kejadian, serta berita yang beredar pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.

"Jangan terhasut dengan adanya isu-isu kemerdekaan dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan di tanah Papua," katanya.

Guna menciptakan kondisi yang kondusif pasca penangkapan Lukas Enembe, Polri menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa upaya penangkapan Lukas Enembe murni proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

"Mari kita beri dukungan moril terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Mari kita berhenti seberkan hoax. Kita bangun kerjasama, kita bangun komunikasi untuk membuat Papua ini menjadi lebih baik," ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Polda Papua juga memberikan imbauan dan penjelasan kepada keluarga Lukas Enembe untuk tak membawa proses penegakan hukum ke isu lain, yang membuat suasana di Papua menjadi tak kondusif.

"Proses hukum jangan kita bawa ke arah lain, mari kita bawa ke KPK untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saya yakin dengan tindakan yang sudah kita ambil ini dapat menghilangkan isu-isu yang beredar," ujarnya.

Published Hawaya IWO 💙

Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru

SULSELKINI.COM Papua Barat - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Hal itu disampaikan Kapolri usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Rabu, 11 Januari 2023. 

"Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan," kata Sigit. 

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat. 

"Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus," ujar Sigit. 

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis. 

"Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri," ucap Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). 

"Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri," papar Yudo dikesempatan yang sama. 

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif. 

"Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik," tutup Yudo.

Published Hawaya IWO 💙

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bertemu, Bahas Pencegahan Berita Hoax Jelang Pemilu 2024

SULSELKINI.COM --Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang.

Dalam rapat ini, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara.

"Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata," kata Dedi di Dewan Pers, Selasa (10/1/2022).

Dedi menuturkan, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.

Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

"Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Untuk Polri, Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.

"Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.

"Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok," katanya.

Dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

"Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu," ujarnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.

Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.

Published Hawaya IWO 💙

Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah Terkait Pembangunan Papua

SULSELKINI.COM Papua - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, TNI-Polri akan bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan pembangunan di Papua. 

TNI-Polri, kata Sigit sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Hal itu dilakukan demi mengetahui apa yang menjadi kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua. 

Setelah adanya proses koordinasi tersebut, Sigit menyebut bahwa, peran dari TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua, dapat berjalan dengan maksimal. 

"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin, 9 Januari 2023.

Adapun kebijakan Pemerintah terkait program prioritas di Papua diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. 

Sementara itu Major Project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat. 

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan yakni Soft Approach dan Hard Approach. Dalam hal ini, pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM. 

"Sehingga terjadi Transfer Knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan," ujar Sigit dihadapan prajurit TNI-Polri.

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan Pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua. 

"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan. Sehingga tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Sehingga harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit. 

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan bahwa, pihaknya selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional. 

"Tentunya kita berusaha supaya kedepan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," tutur Sigit. 

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil kedepannya. 

"Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan kedepan maupun perencanaan kedepan," kata Yudo. 

Dengan begitu, Yudo menyampaikan bahwa, kedepannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan Pemerintah di Tanah Papua. 

"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanginan di Papua. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," jelas Yudo. 

Oleh karenanya, Yudo kembali menegaskan bahwa, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. 

"Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," tutup Yudo.

Published Hawaya IWO 💙

Panglima TNI dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Kapolri: Wujud Sinergitas Makin Kokoh

SULSELKINI.COM Papua - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono hingga seluruh Kepala Staf TNI AD, AL dan AU meresmikan gedung baru Polda Papua, Minggu, 8 Januari 2023.

"Tentunya juga berbeda dari biasa dan ini mungkin karena pak Kapolda dan seluruh anggota berdoa luar biasa, jadi hari ini khusus Polda Papua yang resmikan Panglima, Kapolri ditambah disaksikan tiga Kepala Staf. Luar biasa ini di tempat lain belum ada. Jadi ini hadiah buat seluruh anggota dan masyarakat Papua tentunya, hadiah Hari Natal dan Tahun Baru," kata Sigit dalam sambutannya. 

Sigit menegaskan, dengan adanya peresmian bersama Panglima dan Kepala Staf ini, wujud dari terjalin dan terwujudnya sinergisitas TNI-Polri yang makin hari makin berjalan maksimal dan baik. 

"Tentunya ini menjadi kunci dan contoh sinergitas dan soliditas utamanya TNI-Polri ini semakin hari makin kokoh dan ini dibuktikan dengan kegiatan pada hari ini," ujar Sigit. 

Oleh karena itu, Sigit menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel. 

Dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri, menurut Sigit, masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik dan keamanan yang berjalan baik sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. 

"Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman," ucap Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyatakan, dengan dibangunnya Gedung Polda Papua di lokasi yang baru, juga bisa dapat mewujudkan program Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

"Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden. Bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain, di Indonesia. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Ini saya mengulang apa yang disampaikan Pak Presiden. Karena itu saya selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan," papar Sigit. 

Karena itu, Sigit menyebut bahwa, Kapolda Papua harus mampu menyiapkan program-program yang baru terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua.

Mengingat, kata Sigit, Presiden Jokowi terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah, tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

 

"Ini juga kami sampaikan Pak Presiden, Pemerintah Pusat terus menerus menggenjot program terkait tanah Papua. Beberapa waktu lalu semenjak beliau dilantik sebagai Presiden, berapa kali melaksanakan kunjungan untuk membangun wilayah Papua. Dan di tengah kesulitan yang ada pada saat itu, Indonesia bisa menggelar PON dan dilaksanakan di tanah Papua," tutur Sigit. 

"Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua," tambah Sigit. 

Di tahun 2023, Sigit mengatakan bahwa, Pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Sigit menekankan, diperlukannya sinergitas antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.  

Program prioritas itu diantaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu Major Project diantaranya, pengembangan Bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat. 

"Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua. Dan ini menjadi komitmen bersama yang namanya pembangunan harus terus bertumbuh. Saya melihat ada pembangunan dan rencana hilirisasi industri yang juga akan dilaksanakan di wilayah Papua. Tentunya ini akan membuka lapangan kerja baru dan ada transfer knowledge didalamnya untuk terus tingkatkan disamping pendidikan tentunya kesejahteraan," kata Sigit. 

Sigit memastikan, TNI-Polri akan terus mendukung dan mengawal kebijakan dari Presiden Jokowi di Papua, untuk mewujudkan sebagaimana sila kelima Pancasila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

"Namun demikian tentunya masih ada tantangan yang masih dihadapi ada saudara-saudara kita yang mungkin masih berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua kedepan akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa," ungkap Sigit. 

Sementara itu, Sigit menyampaikan pesan kepada Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian setelah berdirinya Gedung Polda Papua yang baru. Menurutnya, pelayanan harus benar-benar dirasakan masyarakat dengan rasa nyaman. 

"Dan betul-betul dirasakan sehingga masyarakat kemudian merasa nyaman dengan adanya fasilitas dan sarana prasarana lebih baik dan tentunya kualitas pelayanannya juga jauh lebih baik. Saya titip dan pesankan kepada seluruh jajaran Polda Papua tingkatkan kualitas pelayanannya khususnya terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian," jelas Sigit. 

"Dan ini juga kewajiban bagi rekan-rekan membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar pekerjaan namun bagaimana kemudian rekan-rekan bisa memberikan pelayanan maksimal dan pelayanannya dirasakan masyarakat, itu yang utama," tambah Sigit mengakhiri.

Published Hawaya IWO 💙

Survei Indopol: Tingkat Kepercayaan Polri Meningkat Jadi 69.35 Persen

SULSELKINI.COM Jakarta - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat sebesar 69.35 persen di penghujung tahun 2022. Hal itu berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Political Survey (Indopol Survey).

"Persepsi publik terhadap kinerja Polisi di penghujung tahun 2022 dengan hasil tingkat kepercayaan publik sebesar 69.35 persen. Angka ini meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Survei Indopol pada bulan November 2022 lalu tingkat kepercayaan terhadap kinerja Polri sebesar 60.98 persen," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2023. 

Ratno menjelaskan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri disebabkan beberapa faktor. Diantaranya, naiknya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang naik dari 63,99 persen di Bulan November 2022 menjadi 70,72 persen pada bulan Desember 2022. Angka ini mendekati posisi tertinggi 72,93 persen pada bulan Januari 2022.

Menurutnya, dengan demikian Jokowi telah membuka dan menutup Tahun 2022 dengan sangat baik. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi ini juga terjadi pada bidang-bidang kehidupan, misalnya dalam penegakan hukum (64.68 persen), penyelenggaraan demokrasi (70,93 persen), dan pemberantasan korupsi (55,65 persen). 

Basis terbesar kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi berasal dari Jawa Tengah-DIY (90 persen), Jawa Timur (77 persen), Sulawesi (74 persen), dan Bali-NTB-NTT (71 persen). 

"Dampak dari kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi berimbas terhadap kepercayaan publik terhadap kinerja Polri. Hal ini tidak bisa dihindari mengingat Polri merupakan bagian dari aparatur pemerintah," ujarnya. 

Kemudian faktor kedua, adanya intervensi kebijakan Polri, salah satunya melalui program Quick Wins dimana dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, program itu terbukti efektif meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. 

Lima kegiatan diantaranya yang menurut publik sangat bermanfaat bagi masyarakat secara umum adalah meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik Polri, berkurangnya  praktik pungli dalam pelayanan Polri, meningkatnya respon cepat aduan melalui akun resmi Polri sebelum kasus menjadi viral, meningkatkan kegiatan sambang oleh Bhabinkamtibmas dan diberlakukannya tilang elektronik, ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), untuk menggantikan tilang manual.

"Ketiga, optimisme publik terhadap Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi akhir-akhir ini (dalam survei Indopol berada di angka 68,7%). Terutama kasus yang melibatkan petinggi Polri sendiri," ucapnya. 

Ratno menyebut, dari beberapa faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa Polri sudah melakukan usaha perbaikan baik internal maupun eksternal dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik setelah enam bulan terakhir ditimpa beberapa kasus yang merontokan kepercayaan publik terhadap kepolisian seperti kasus pembunuhan Brigadir Josua, tragedi Kanjuruan dan terlibatnya oknum mantan Kapolda dalam kasus narkoba. 

"Rentetan kasus selama paruh kedua 2022 merupakan cobaan terberat sepanjang sejarah Polri," tuturnya. 

Namun berkat respon terukur dan semua upaya tersebut di atas, di penghujung tahun 2022, Kepolisian Indonesia seolah mendapatkan kado dengan naiknya kembali kepercayaan publik. 

"Kepolisian kita telah “lolos dari lubang jarum”. Semoga di tahun-tahun kedepan kepercayaan tersebut dapat dijaga karena bagaimana pun kita masih membutuhkan keberadaan Polisi di tengah-tengah masyarakat untuk menjaga ketertiban umun dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari," paparnya. 

Dalam hal ini, metodolgi penelitian survei tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian Indonesia yang dilakukan oleh Indopol Survey menggunakan metode Multistage Random Sampling dalam pengambilan sampelnya. 

Populasi adalah semua penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan kriteria responden mereka yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Responden berjumlah 1240 tersebar secara proporsional di 34 provinsi berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2021 menurut data BPS RI 2022. Margin of Error ± 2.85%, pada tingkat kepercayaan 95% dan waktu wawancara tanggal 14 - 23 Desember 2022.

Selain itu secara baseline data survei Indopol pengambilan datanya pada tangga 14-23 Desember 2022 kurang lebih ada waktu 1,5 bulan Program Quick Win dilaksanakan dan data survei paling akhir dibandingkan dengan lembaga survei lainnya.

Published Hawaya IWO 💙

Polri Gelar Upacara Korps Raport ke 42 Pati dan 121 Pamen

SULSELKINI.COM Jakarta - Polri menggelar upacara Korps Raport atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhadap 42 Perwira Tinggi (Pati) dan 121 Perwira Menengah (Pamen). 

Kenaikan pangkat itu sendiri meliputi, Brigjen ke Irjen, Kombes ke Brigjen dan AKBP ke Kombes. Kegiatan itu digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Desember 2022. 

"Iya betul, upacara kenaikan pangkat akan dilaksanakan hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan. 

Kenaikan pangkat Pati itu sendiri berdasarkan ST/2775/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, KEPPRES RI Nomor 87/Polri/Tahun 2022 Tanggal 7 Desember 2022 dan KEPPRES RI Nomor 102/Polri/Tahum 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Sedangkan tingkat Pamen berdasarkan, ST/2080/IX/2022 Tanggal 29 September 2022, ST/2775/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022, ST/2776/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022 dan KEPPRES RI Nomor 103/Polri/Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022.

Menurut Dedi, berdasarkan keputusan Presiden terdapat 42 personel Polri naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Irjen dan Brigjen. 

Dalam hal tersebut, personel yang naik ke pangkat Irjen ada 10 orang, ke pangkat Brigjen terdapat 27 orang dan kenaikan pangkat ke Brigjen melalui jalur pengabdian ada lima orang. 

Sedangkan, di tingkat Pamen, yang kenaikan pangkat di jalur reguler sebanyak 108 orang dan pengabdian terdapat 13 personel.

Published Hawaya IWO 💙

MoU dengan KPU, Kapolri: Jaga Persatuan Kesatuan di Pemilu 2024 Syarat Mutlak

SULSELKINI.COM Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) menandatangani nota kesepahaman terkait dengan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. 

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan seluruh rangkaian dan tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar itu berlangsung di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Desember 2022. 

"Hari ini, Polri bersama dengan KPU menandatangani nota kesepahaman kerja sama. Dimana tentunya subtansi atau esensi dari nota kesepahaman ini adalah bagaimana Polri dan KPU bersinergi untuk melakukan kegiatan khususnya Polisi dalam mengamankan, mengawal dan menjaga agar seluruh tahapan Pemilu yang sudah ditentukan oleh KPU dapat berjalan," kata Sigit usai kegiatan tanda tangan MoU tersebut. 

Nota kesepahaman tersebut, kata Sigit, polisi akan melakukan pengamanan serta mengawal mulai dari awal memasuki tahapan Pemilu. Diantaranya adalah persiapan kebutuhan logistik, pendistribusian, pelaksanaan pencoblosan di tempat pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat pusat maupun daerah. 

"Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa Pemilu tahun 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kita sepakat bahwa yang namanya politik yang biasa kita sebut bisa membuat polarisasi, itu harus kita hindari," ujar Sigit. 

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Sigit menekankan, yang paling terpenting dan selalu digelorakannya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki semangat dan komitmen untuk terus menjaga dan mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

Menurut Sigit, silang pendapat dan perbedaan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Namun, Sigit menegaskan, seluruh calon pemimpin di tingkat pusat maupun daerah harus berkomitmen selalu menjaga persatuan dan kesatuan, mencegah polarisasi, serta membawa visi-misi Indonesia jauh lebih baik. 

"Perbedaan pilihan pendapat adalah hal biasa. Namun yang selalu kita ingatkan bahwa siapapun pemimpinnya, baik tingkat daerah maupun nasional, yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan. Yang namanya persatuan dan kesatuan itu menjadi syarat mutlak atau syarat utama. Sehingga itu harus kita jaga. Hal-hal tidak baik harus kita tinggalkan," ucap Sigit. 

Dengan terjaganya penyelenggaraan Pemilu yang aman dan damai, Sigit menyebut, kedepan diharapkan, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. 

Semangat itu, ditekankan Sigit, selalu digelorakan dengan sosialisasi kepada mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, komunitas dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, semua unsur bangsa harus memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang damai. 

"Tentunya kita sepakat bahwa Indonesia, ingin menjadi salah satu barometer terkait dengan penyelenggaran Pemilu mapan dan demokratis. Yang meninggalkan hal-hal negatif serta polarisasi. Itu menjadi kesepakatan dan komitmen kita. Saya kira tolong dibantu rekan-rekan media ikut membantu sosialisasikan, karena ini untuk kepentingan bangsa. Kepentingan rakyat kita semua," tegas Sigit. 

Lebih dalam, Sigit meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya. Sehingga, di tahun 2024 tidak lagi terjadi polarisasi, politik identitas, SARA dan hal lain yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Kita harapkan kedepan bagaimana kita edukasi dan sosialisasikan agar proses demokrasi bisa dapat berjalan dengan lebih baik. Sehingga, Indonesia mengarah mewujudkan demokrasi lebih mapan, bermartabat dan bagaimana pesta demokrasi ini menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat," tutur eks Kabareskrim Polri itu. 

Disisi lain, Sigit menuturkan, dewasa ini, Indonesia berada di dalam posisi yang sangat bagus, karena berada di urutan kelima diantara Negara G-20. Dan berada di puncak kepemimpinan global, Sigit menyatakan, seluruh elemen masyarakat harus terus mempertahankan tren positif tersebut, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. 

"Dan ini harus kita jaga. Sehingga, cita-cita bangsa, tujuan nasional kita, betul-betul bisa terus berjalan. Dan kita bisa mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045," tutup Sigit.

Published Hawaya IWO 💙

Disematkan Baret Merah Kopassus, Kapolri: Jangan Ragukan Sinergisitas TNI-Polri Jaga NKRI

SULSELKINI.COM Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disematkan Baret Merah dan Brevet Komando dari pasukan elite Kopassus. 

Terkait dengan hal tersebut, Sigit menegaskan bahwa, penyematan Baret Merah dan Brevet Komando Kopassus merupakan kebanggaan dan kehormatan yang luar biasa baik secara institusi Polri maupun pribadi selaku Kapolri.

"Ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu, Kopassus adalah pasukan elite, pasukan Baret Merah yang disegani. Tidak hanya di dalam negeri, namun juga dalam penugasan di luar negeri. Oleh karena itu, tentunya apresiasi dan kebanggaan bagi saya selaku Kapolri serta  apresiasi dan kebanggaan bagi seluruh anggota Polri," kata Sigit di Mako Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (27/12/2022).

Sigit mengatakan, dengan adanya penyematan tersebut akan semakin meningkatkan sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri yang selama ini sudah terjalin dengan sangat kuat dan baik dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"Dan tentunya ini akan memperkuat dan tingkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI-Polri," ujar Sigit. 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit pun mengungkapkan bahwa dirinya dibesarkan dari keluarga yang memiliki latar belakang TNI. Sebab itu, Sigit menyebut, di dalam tubuhnya mengalir darah TNI. 

"Jadi perlu rekan-rekan ketahui kakek saya, dulunya TKR dan kemudian menjadi Angkatan Darat (AD). Bapak saya, TNI Angkatan Udara (AU). Saya menjadi polisi dan saat ini menjadi Kapolri. Tapi di darah saya mengalir darah TNI," ucap Sigit disambut teriakan Komando dari prajurit Kopassus. 

Oleh karena itu, Sigit menekankan, tidak perlu lagi meragukan komitmen sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam menjaga keselamatan negara, bangsa dan rakyat Indonesia dari segala bentuk ancaman yang mengganggu. 

"Jadi bicara sinergitas, dan soliditas tentunya tidak perlu diragukan lagi. Dan kami TNI-Polri siap mengawal dan menjaga NKRI, menjaga menghadapi musuh-musuh negara, menjaga agar kedaulatan negara, keamanan negara untuk mewujudkan tujuan nasional betul-betul bisa tercapai," tegas Sigit. 

Lebih dalam, Sigit memastikan, TNI-Polri kedepannya akan selalu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 

"Oleh karena itu, siapa yang menjadi musuh TNI, itu musuh Polri, siapa yang jadi sahabat TNI itu adalah sahabat Polri, dan TNI-Polri siap untuk mengawal dan mengamankan NKRI," tutur Sigit. 

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga mengapresiasi penyematan Baret Merah dan Brevet Komando dari pasukan elite Kopassus. Dalam kesempatan itu, Yudo juga melihat langsung kegiatan latihan dari Kopassus. 

Menurutnya, dengan peninjauan langsung kegiatan latihan Kopassus itu akan dijadikan bekal kedepannya dalam mengambil kebijakan sebagai Panglima TNI, khususnya dalam penanganan di wilayah konflik.  

"Dengan apa yang telah ditampilkan, profesionalisme mereka di dalam melaksanakan tugas yang nantinya jadi bekal saya melaksanakan tugas kedepan dalam pengerahan kekuatan, dalam penggelaran operasi kedepan. Ini menjadi bekal saya, menjadi masukan saya untuk nanti merencanakan tugas-tugas kedepan khususnya di daerah yang konflik," kata Yudo di kesempatan yang sama. 

Yudo menyebut, prajurit terbaik Kopassus yang memiliki profesionalisme dan kemampuan tempur yang tinggi akan dikerahkan dalam mendukung tugas pokok TNI untuk menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia. 

"Tentunya untuk mendukung tugas pokok TNI dalam pengerahan kekuatan menjaga yang dipesankan Bapak Presiden menjaga kedaulatan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga mempertahankan bahwa TNI memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Ini tentunya menjadi bekal kita bersama dengan saya melihat atau hadir di Mako Kopassus hari ini," tutup Yudo.

Published Hawaya IWO 💙

Tinjau Gereja di Malam Natal, Kapolri Pastikan TNI-Polri Beri Rasa Aman Sepanjang Nataru

SULSELKINI.COM Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meninjau Gereja GPIB Immanuel dan Katedral, Jakarta di malam Natal. Hal itu dilakukan demi memastikan pengamanan dan penjagaan demi menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. 

Sigit mengungkapkan, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan kepada TNI-Polri untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sepanjang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

"Sesuai arahan Pak Presiden bahwa pelaksanaan Nataru harus berjalan aman dan lancar," kata Sigit di Gereja GPIB Immanuel, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Desember 2022, malam. 

TNI-Polri, dikatakan Sigit, terus menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait pengamanan Nataru. Menurut Sigit, sejak jauh hari, sinergisitas dua lembaga dan stakeholder terkait sudah melakukan upaya maksimal dalam rangka mengamankan tempat ibadah maupun pemantauan arus mudik. 

Bahkan, TNI, Polri dan pihak terkait lainnya sudah melaksanakan apel gelar pasukan demi  memantapkan seluruh rangkaian pengamanan Nataru berjalan damai tanpa adanya gangguan. 

"Mulai tadi sore, saya kira seluruh jajaran bersama-sama antara TNI-Polri telah gelar pasukan untuk memastikan seluruh kegiatan ibadah telah dilaksanakan dan dapat berjalan dengan aman dan lancar," ujar Sigit. 

Terkait pengamanan di gereja, Sigit menyatakan bahwa, TNI dan Polri juga bersinergi dengan organisasi masyarakat lainnya seperti Banser NU dan Kokam Muhammadiyah serta ormas lainnya yang ikut membantu.

Sigit pun mengapresiasi sinergisitas elemen masyarakat tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan tingginya nilai toleransi dan saling menghargai antar umat beragama di Indonesia.  

"Disisi lain, ini menunjukkan nilai toleransi beragama yang tentunya harus selalu kita jaga. Semangat persatuan dan kesatuan tentunya harus kita jaga. Untuk menuju masa depan Indonesia yang lebih baik," 

Dengan adanya komitmen bersama antara, Pemerintah, TNI, Polri dan elemen masyarakat, Sigit meyakini bahwa, seluruh rangkaian Nataru akan berjalan aman, nyaman dan damai bagi seluruh warga. 

"Saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023, bagi seluruh umat Kristiani. Dan kami TNI-Polri siap mengawal dan mengamankan agar situasi Nataru dapat berjalan aman dan lancar sesuai arahan Bapak Presiden," ucap Sigit. 

Disisi lain, Sigit menyebut bahwa, perayaan Natal di tengah Pandemi Covid-19 ini mengalami perbaikan serta peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan ibadah di Gereja tahun ini bisa diikuti sebanyak 100 persen kapasitas. 

"Jadi harapan kita tentunya kedepan, kita sedang menunggu. Bapak Menkes sedang melaksanakan penelitian kembali. Mudah-mudahan kita berdoa tahun depan kita bisa tinggalkan semua aturan terkait dengan PPKM dan kembali ke kehidupan normal. Jadi tentunya dengan demikian aktivitas masyarakat juga akan lebih baik, perekonomian akan lebih baik, dan tentunya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat," tutup Sigit.

Published Hawaya IWO 💙

Mutasi Polri, 7 Polwan Dapat Promosi Jabatan

SULSELKINI.COM SOPPENG-- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Ada sebanyak 4 surat telegram (ST) tertanggal 23 Desember 2022.

Adapun rinciannya yaitu ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel. Jadi total sebanyak 704 personel mengalami mutasi dan rotasi jabatan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, mutasi dan rotasi di Polri merupakan hal yang biasa.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (24/12/2022).

Dalam 4 TR ini, ada 2 Kapolda mengalami pergantian yakni Kapolda Kepri yang awalnya dijabat Irjen Aris Budiman digantikan oleh Brigjen Tabana Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Riau.

Lalu ada Irjen Armed Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Pati Bareskrim Polri dimutasi sebagai Kapolda Bengkulu menggantikan Irjen Agung Wicaksono yang dimutasi menjadi Pati Polda Bengkulu dalam rangka pensiun.

Yang menarik, dalam TR kali ini ada 7 polisi wanita (polwan) yang dimutasi dan dirotasi mendapatkan jabatan baru. Pertama Kombes Pol Desy Andriani yang mendapatkan promosi menjadi jenderal bintang satu atau brigjen, mendapatkan jabatan sebagai Psikolog Kepolisian Utama TK II SSDM Polri.

Kemudian ada AKBP Yessi Kurniati yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolresta Bukittinggi Polda Sumbar. Lalu ada AKBP Soliyah mendapatkan promosi jabatan menjadi komisaris besar (kombes) sebagai Auditor Kepolisian Madya Tk. III Itwasda Polda Sulsel.

Keempat ada AKBP Retno Prihawati mendapatkan promosi pangkat menjadi komisaris besar (kombes) sebagai Atase Pol/Slo Divhubinter Polri. Selanjutnya AKBP dr. Khodijahvpromosi jabatan komisaris besar (kombes) menjadi Kabiddokkes Polda Riau.

Keenam ada AKBP Wahyuni Sri Lestari mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Payakumbuh Polda Sumbar. Terakhir ada AKBP Herlina mendapatkan promosi jabatan sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jatim.

Dari ratusan personel yang dimutasi dan dirotasi, ada 77 personel dimutasi dalam rangka pensiun.

Published Hawaya IWO 💙

Kalemdiklat: Polri Akan Berikan Pelayanan Terbaik dan Kepedulian untuk Disabilitas

SULSELKINI.COM --Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel menegaskan, Polri akan terus menunjukan kepeduliannya memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan kepada kelompok-kelompok rentan, salah satunya kelompok disabilitas.

Hal ini ia ungkapkan saat menghadiri acara Police Art Festival yang digelar hari ini, Sabtu (17/12/2022) di Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Polri kembali menggelar kegiatan yang menunjukkan keberpihakan Polri kepada kelompok rentan, salah satunya kelompok disabilitas," kata Rycko.

Rycko menuturkan, kegiatan Police Art Festival merupakan kelanjutan daripada kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu tahun lalu. Dalam festival ini, para disabilitas juga diberikan ruang untuk berekspresi dan menunjukan kreativitas dalam bidang seni.

"Polri juga memberikan ruang memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada kelompok disabilitas untuk berekspresi dan menunjukkan kreativitas dalam bidang seni," ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Police Art Festival adalah kolaborasi antara Polri dan Tempo dalam rangka memberikan ruang dan sarana bagi publik sesuai dengan perintah Kapolri.

"Perintah beliau (Kapolri), Polri harus selalu mendengar apa yang menjadi masukan saran kritik dari masyarakat. Jadi ini tindaklanjut dari lomba mural tahun lalu memberikan ekspresi ke masyarakat untuk menuangkan apa yang menjadi saran, masukan dan kritik kepada Polri," ujarnya.

Tak hanya gelaran Police Art Festival, Dedi menyampaikan Polri juga telah menggelar beberapa acara yang dimaksudkan untuk publik bisa memberikan masukan dan kritikan terhadap Polri. Mulai dari lomba blog, vlog, festival musik hingga lomba menulis surat untuk Kapolri.

"Kita buat festival musik jalanan memberi ruang bagi pemusik jalanan memberikan masukan. Kita buat lomba blog, vlog, tulis surat ke Kapolri. Ini salah satu bentuk Kapolri memberikan ruang publik untuk memberi masukan kepada Polri," ujarnya.

Pada tahun ini, kata Dedi, Polri menggandeng kelompok disabilitas juga agar publik mengetahui bahwa Polri ingin mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap disabilitas dan memberi ruang bagi disabilitas juga ikut memberikan masukan untuk Polri.

Tak hanya ditunjukan dalam bentuk festival ini, Dedi menuturkan, Kapolri juga telah memerintahkan Polsek hingga Mabes Polri agar dalam setiap pelayanan kepada masyarakat harus menerapkan lingkungan ramah untuk kelompok disabilitas.

"Salah satunya dengan menyediakan kursi roda, dan jalur disabilitas. Itu menjadi SOP di dalam pelayanan di Polri," ujarnya.

Bahkan, lanjut Dedi, pelayanan terhadap disabilitas juga sudah menjadi bahan ajaran Polri yang diajarkan kepada seluruh anggota Polri baik dari level tamtama hingga perwira.

"Hal ini dilakukan agar betul-betul Polri dekat dengan masyarakat dan melayani masyarakat kita yang disabilitas," ujarnya.

Published Hawaya IWO 💙

Rapat Lintas Sektoral Nataru, Kapolri Pastikan Wujudkan Rasa Aman Bagi Warga

SULSELKINI.COM Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengikuti rapat lintas sektoral kementerian/lembaga, dalam rangka kesiapan pengamanan dan penjagaan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/12/2022).

"Siang hari ini kita semua membahas mulai dari bagaimana mempersiapkan infrastruktur jalan agar mudik akhir tahun bisa berjalan baik, seperti pada waktu itu dilaksanakan sebelumnya di hari raya Idul Fitri dan mudah-mudahan kali ini bisa lebih baik," kata Sigit mengawali pemaparannya. 

Sigit menegaskan, kepolisian bersama dengan stakeholder terkait akan bekerja keras dalam menciptakan serta mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru. 

Demi mewujudkan hal itu, Sigit menyatakan, pihak kepolisian akan menyiapkan pos pengamanan, pelayanan dan terpadu dengan sinergi bersama seluruh pihak terkait. 

"Kemudian juga untuk memastikan agar masyarakat betul-betul bisa merasa aman dan nyaman. Tentunya kami juga mendirikan pos pelayanan. Baik, pos pengamanan, pos pelayanan sampai dengan pos terpadu. Dimana di dalamnya lengkap seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bekerja di lapangan," ujar Sigit. 

Dengan adanya pos tersebut, diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan yang terjadi di saat momen Nataru. Kemudian, mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Serta, petugas dapat bergerak cepat membantu masyarakat apabila ada insiden-insiden yang terjadi di lapangan. 

Selain pengamanan, Sigit menekankan, seluruh lintas sektoral juga akan mempersiapkan infrastruktur untuk menunjang aktivitas masyarakat yang merayakan Natal maupun Tahun Baru. 

Mengingat berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Natal dan Tahun Baru ini diprediksi sebanyak 44 juta orang akan  bepergian. 

"Karena berdasarkan data dari Kemenhub akan ada peningkatan 44 juta masyarakat yang akan melaksanakan mobilitas. Itu juga perlu ada persiapan," ucap Sigit. 

Disisi lain, untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, Sigit menyebut, mengerahkan 166 ribu personel gabungan dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru. 

"Saya kira secara menyeluruh 166 ribu orang yang nanti akan diturunkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan," tutur Sigit. 

Sigit juga menambahkan, demi memastikan keamanan Nataru, pihak kepolisian akan menggelar operasi lilin yang berjalan selama kurang lebih 11 hari. "Kita laksanakan gelar di tanggal 22 atau 23 (Desember) sampai tanggal 3 (Januari)," tambah Sigit. 

Sigit menuturkan, dalam lintas sektoral tadi, kepolisian, kementerian dan lembaga sepakat untuk bersinergi dan bekerjasama dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. 

Published Hawaya IWO 💙

"Tentunya kita semua akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas masyarakat di akhir tahun semuanya bisa berjalan dengan baik," tutup Sigit.