Bupati Soppeng Buka Perkemahan HUT RI dan Hari Pramuka 2026, Lepas Kontingen Jambore Nasional XII

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng membuka Perkemahan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Pramuka ke-65 di Kawasan Wisata Alam (KWA) Waduk Ompo, Minggu (2/8/2026). Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga melepas Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Soppeng yang akan mengikuti Jambore Nasional XII di Cibubur.

Perkemahan yang berlangsung pada 2–5 Agustus 2026 itu diikuti Pramuka Penggalang tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta Pramuka Penegak tingkat SMA/SMK/MA dari gugus depan se-Kabupaten Soppeng. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Hari Pramuka ke-65.

Dalam sambutannya, Suwardi menegaskan bahwa perkemahan bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wahana pembentukan karakter generasi muda.

"Perkemahan bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi menjadi sarana membentuk kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, kepedulian terhadap lingkungan, serta mempererat persaudaraan antarsesama anggota Pramuka," ujarnya.

Ia mengatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, generasi muda menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyalahgunaan narkoba, dekadensi moral hingga penyebaran informasi bohong. Karena itu, Gerakan Pramuka dinilai tetap memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan karakter, akhlak mulia, dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Bupati mengajak seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan disiplin, menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan. Ia juga meminta para pembina dan pelatih memberikan pendampingan secara maksimal agar seluruh kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Kepada Kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Soppeng yang akan mengikuti Jambore Nasional XII di Cibubur, Suwardi berpesan agar menjaga nama baik daerah serta menunjukkan prestasi dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai kepramukaan.

Sementara itu, Ketua Panitia, Drs. Suloparma mengatakan perkemahan tahun ini mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045."

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mempererat persatuan dan persaudaraan antarsesama anggota Pramuka sekaligus menjadi sarana evaluasi hasil pembinaan peserta didik di setiap gugus depan.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti berbagai perlombaan dan kegiatan kepramukaan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, kepemimpinan, kerja sama, serta membentuk karakter generasi muda.

Upacara pembukaan dihadiri unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, staf ahli, asisten Setda, kepala perangkat daerah, camat, Ketua Kwartir Ranting beserta pengurus, serta kepala sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan bersama para pembina Pramuka.

Published : Hawaya ya2

Rakor KPK di Soppeng Fokus Penguatan Integritas dan Tata Kelola

SULSELKINI.COM SOPPENG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Soppeng, menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi  di Kabupaten Soppeng. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (30/7/2026). 

Kegiatan ini dihadiri Kepala Satgas Wilayah 4.2 Deputi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tri Budi Rachmanto bersama rombongan, Pj Sekda bersama pimpinan perangkat daerah yg terkait dgn 8 area perubahan yang menjadi konsen pendampingan Kopsupgah KPK, serta sejumlah undangan lainnya.

Bupati Soppeng Suwardi Haseng dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim KPK yang dinilai memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi.

Ia menegaskan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan integritas aparatur.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin memperkuat kesadaran bersama dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus melakukan perbaikan sistem melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif,” ujar Suwardi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Soppeng memperoleh apresiasi dari KPK atas hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025. Soppeng menempati peringkat pertama di Sulawesi Selatan dengan indeks 80,48.

Capaian tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas.

Meski demikian, hasil survei juga menunjukkan masih adanya dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran yang dinilai masih memiliki tingkat risiko cukup tinggi.

“Ini menjadi perhatian kami untuk segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan penguatan sistem,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama pada area yang masuk kategori zona kuning dan merah.

Pemerintah Kabupaten Soppeng, lanjut dia, berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem integritas di daerah.

Kegiatan rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kepala Satuan Tugas Wilayah 4.2 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Tri Budi Rachmanto, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa, pokok pikiran DPRD, serta hibah dan bantuan sosial masih menjadi area rawan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Potensi penyimpangan sering bermula dari tahap perencanaan. Karena itu, seluruh proses harus transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Soppeng.

Lebih lanjut, KPK mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention serta menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Published Yaya💙biru

Percepat Data Kependudukan, Dukcapil Soppeng Sasar 20 Sekolah

SULSELKINI.COM.SOPPENG. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng mempercepat perekaman e-KTP bagi pelajar dengan turun langsung ke sekolah. Sebanyak 20 SMA, SMK, MA, dan sederajat dijadwalkan menjadi lokasi layanan jemput bola yang berlangsung mulai 27 Juli hingga 3 September 2026.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Soppeng, Musriadi, SH, MM, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan setiap warga, termasuk para pelajar, sudah memiliki data kependudukan sejak dini. Ini penting karena KTP elektronik menjadi dasar dalam berbagai layanan administrasi,” ujar Musriadi.

Pada pelaksanaan terbaru, tim Dukcapil melakukan perekaman biometrik di SMKN 3 Soppeng. Sekolah ini menjadi lokasi ketiga yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan layanan jemput bola tersebut. Perekaman biometrik merupakan tahap penting sebagai data dasar dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Musriadi menjelaskan, program ini dirancang untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus menghilangkan kendala jarak dan waktu bagi pelajar.

“Kami yang datang langsung ke sekolah agar siswa tidak perlu lagi ke kantor Dukcapil. Dengan cara ini, prosesnya lebih cepat, mudah, dan menjangkau lebih banyak peserta,” katanya.

Sebelumnya, perekaman juga telah dilaksanakan di SMAN 7 Soppeng dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang. Para siswa mengikuti proses perekaman secara tertib, mulai dari pengambilan sidik jari, foto, hingga perekaman iris mata.

Kegiatan perekaman biometrik tersebut dijadwalkan berlangsung di 20 SMA, SMK, MA, dan sekolah sederajat di Kabupaten Soppeng, mulai 27 Juli hingga 3 September 2026. Program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelajar yang telah memenuhi syarat usia untuk perekaman data kependudukan.

Ia menambahkan, kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai inovasi pelayanan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan berbasis elektronik.

“Ini adalah bentuk pelayanan prima sekaligus tanggung jawab kami dalam memastikan data kependudukan masyarakat tercatat dengan baik dan akurat,” tutupnya.

Dengan menyasar sekolah-sekolah secara langsung, pemerintah daerah berharap cakupan perekaman data kependudukan di Kabupaten Soppeng terus meningkat, sekaligus mempermudah generasi muda dalam mengakses berbagai layanan publik di masa mendatang.

Published Yaya biru 

Cara Unik BRI Soppeng Mendekatkan Diri dengan Masyarakat, Hadirkan BRISIK Setiap Malam Minggu

SULSELKINI.COM SOPPENG – Suasana berbeda terlihat di halaman Kantor BRI Cabang Soppeng setiap malam Minggu. Area yang pada hari kerja dipadati aktivitas perbankan berubah menjadi tempat berkumpulnya warga, komunitas, dan musisi lokal melalui program BRISIK (BRI Bermusik).

Program yang telah berlangsung sekitar empat bulan itu menjadi agenda rutin BRI Cabang Soppeng untuk menghadirkan ruang interaksi yang terbuka bagi masyarakat. Setiap pekan, komunitas yang berbeda mendapat kesempatan tampil dan berbaur bersama pengunjung.

Pada pelaksanaan Sabtu (25/7/2026), BRISIK menghadirkan Komunitas Pick Up Soppeng (Kalong Speed) dan Komunitas Scooteris (Vespa) Soppeng. Kehadiran kedua komunitas tersebut menambah semarak acara yang dipenuhi penampilan musik dan aktivitas kebersamaan.

Branch Office Head BRI Cabang Soppeng, Rahmatulloh Habibi, mengatakan BRISIK dirancang sebagai kegiatan yang mempertemukan BRI dengan masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Konsepnya sederhana, seru-seruan bersama komunitas. Kami ingin halaman 

kantor BRI menjadi ruang yang bisa dinikmati bersama," ujarnya.

Selain menghadirkan hiburan, BRISIK juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan Qita by BRI, aplikasi mobile banking terbaru dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengenal berbagai fitur yang tersedia, mulai dari transfer antarbank, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan paket data, top up dompet digital, transaksi QRIS, hingga pemantauan rekening secara real time.

Pengenalan layanan digital dilakukan secara santai di sela-sela kegiatan sehingga pengunjung dapat bertanya langsung mengenai penggunaan aplikasi maupun layanan perbankan lainnya.

BRISIK juga memberi ruang bagi komunitas musik di Kabupaten Soppeng. Penampil yang mengisi panggung dijadwalkan secara bergiliran sehingga semakin banyak musisi lokal memperoleh kesempatan tampil di hadapan publik.

Bagi komunitas, kegiatan ini menjadi tempat berkumpul sekaligus memperluas jejaring. Sementara bagi musisi lokal, panggung BRISIK menjadi ruang untuk memperkenalkan karya dan kemampuan mereka kepada masyarakat.

Melalui pola tersebut, BRI Cabang Soppeng menghadirkan kegiatan yang memadukan hiburan, edukasi layanan digital, serta dukungan terhadap aktivitas komunitas dan pelaku seni lokal. Musik menjadi titik temu yang mempererat hubungan antara BRI dengan masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga yang terus mengembangkan layanan perbankan berbasis digital.

Published Hawaya IWO💙

Atasi Sawah Tadah Hujan, Pemkab Soppeng dan PLN Siapkan Infrastruktur Kelistrikan Petani

SULSELKINI.COM , — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya mencari solusi guna memastikan ketersediaan air bagi kawasan pertanian tadah hujan di wilayahnya.

Salah satu langkah strategis yang kini tengah didorong adalah penyediaan jaringan listrik untuk menggerakkan pompa air, baik yang bersumber dari sungai maupun sumur bor.

Langkah tersebut dimatangkan melalui pertemuan antara Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng dan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, di Kantor PLN UID Sulselrabar, Makassar, Senin (20/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Suwardi Haseng menegaskan pentingnya perluasan akses listrik ke area persawahan demi merealisasikan visi program "Listrik Masuk Sawah".

"Sebagian besar sawah di Kabupaten Soppeng masih bergantung pada air hujan. Karena itu, kami mendorong pengembangan pompanisasi agar petani memiliki sumber air yang lebih terjamin dan dapat meningkatkan intensitas tanam," ujar Bupati Suwardi Haseng

Suwardi Haseng menjelaskan bahwa keberadaan jaringan listrik di kawasan persawahan akan membuka peluang pemanfaatan pompa air berbasis listrik secara lebih optimal dan efisien.

Dengan infrastruktur kelistrikan yang memadai, para petani tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada musim hujan untuk mengairi lahan mereka.

"Upaya tersebut membutuhkan dukungan jaringan listrik yang memadai. Kami berharap PLN dapat menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam memperluas jangkauan layanan kelistrikan hingga ke kawasan persawahan sehingga program Listrik Masuk Sawah dapat diwujudkan secara bertahap," tuturnya.

Melalui kemitraan ini, Pemkab Soppeng berharap produktivitas sektor pertanian dapat terus meningkat seiring bertambahnya indeks pertanaman (IP) di lahan-lahan tadah hujan.

Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan teknis mengenai kebutuhan pemetaan dan penambahan jaringan distribusi listrik menuju kawasan pertanian potensial.

Turut mendampingi Bupati Soppeng dalam audiens tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, H. Asis Dahlan.

Sementara dari pihak PLN, hadir Manager PLN ULP Pajalesang Muh. Faisal Hasan beserta jajaran manajemen PLN UID Sulselrabar. Kolaborasi ini diharapkan menjadi pemantik percepatan kedaulatan pangan berbasis teknologi infrastruktur di daerah. (***)

Published Hawayaiwo💙

Bupati Soppeng Hadiri Rakor PM-AAS Sulsel, Teken Komitmen Swasembada Pangan.

SULSELKINI.COM Makassar – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budi Daya Padi Pertanian Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin, 20 Juli 2026.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, dan menghadirkan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI sekaligus Penanggung Jawab Swasembada Pangan Sulawesi Selatan, Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si., yang memberikan arahan mengenai percepatan penerapan PM-AAS sebagai bagian dari strategi mewujudkan swasembada pangan nasional. 

Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran Kementerian Pertanian, perangkat daerah, perguruan tinggi, BUMN, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyamakan langkah dalam pelaksanaan program PM-AAS di Sulawesi Selatan. 

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan target penerapan PM-AAS di Sulawesi Selatan seluas 91.340 hektare pada 2026. Target tersebut merupakan bagian dari program nasional pengembangan pertanian modern seluas 1 juta hektare guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan. 

Selain sosialisasi program, rakor juga membahas kesiapan sarana dan prasarana pendukung, dukungan penyediaan pupuk, serta pembagian target pelaksanaan di setiap kabupaten dan kota. Diskusi dilakukan untuk memastikan seluruh daerah memiliki kesiapan yang sama dalam mengimplementasikan PM-AAS. 

Pada akhir kegiatan, Bupati H. Suwardi Haseng bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan menandatangani komitmen pencapaian target PM-AAS. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan penerapan sistem budidaya padi modern yang mengedepankan mekanisasi, penggunaan teknologi, serta peningkatan produktivitas pertanian. 

Keikutsertaan Kabupaten Soppeng dalam penandatanganan komitmen tersebut menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk terus mendukung transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan swasembada pangan di Sulawesi Selatan dan tingkat nasional.

PB Hawaya Iwo 💙

Bupati Soppeng Buka Sosialisasi Hibah Program DAK Sanitasi 2026 di Lilirilau

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi Hibah Pembangunan Tangki Septik Individual Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi Tahun Anggaran 2026 bagi Kelompok Penerima Manfaat pada empat kelurahan. Kegiatan tersebut berlangsung di Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Rabu (15/7/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Suwardi Haseng mengatakan pembangunan tangki septik individual merupakan program yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Soppeng karena memiliki dampak besar terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sanitasi yang layak.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029, yakni mewujudkan "Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing dalam Sistem Agropolitan."

"Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar, terutama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Suwardi.

Ia berharap seluruh penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik sehingga mampu mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

Bupati juga mengajak masyarakat meninggalkan kebiasaan membuang limbah domestik secara sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit. 

Menurutnya, keberadaan tangki septik individual harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar manfaat program sanitasi dapat dirasakan secara berkelanjutan.

"Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang membuang limbah sembarangan sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Sanitasi yang layak akan melahirkan masyarakat yang sehat," katanya.

Kegiatan sosialisasi hibah ini diikuti kelompok penerima manfaat dari empat kelurahan, yakni Pajalesang, Cabenge, Macanre, dan Ujung. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi pembangunan sebanyak 50 unit tangki septik individual, sehingga total bantuan yang akan dibangun melalui Program DAK Sanitasi Tahun 2026 mencapai 200 unit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng yang diwakili oleh Kabid Cipta Karya, Camat Lilirilau, pendamping teknis kegiatan dari Dinas PUPR, para lurah dari empat kelurahan penerima manfaat, serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Published Hawaya💙

Tinjau TPA Lempa, Bupati Soppeng Dorong Pembenahan Pengelolaan Sampah dan Pemanfaatan Teknologi RDF

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, meninjau Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Lempa di Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Senin (13/7/2026), untuk memantau langsung kondisi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan sampah di sektor hilir.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi (monev) terhadap operasional TPA sekaligus memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam peninjauannya, Bupati menyoroti kondisi blok pembuangan yang masih aktif dan meminta agar segera dilakukan pembenahan, termasuk penerapan sistem sel harian (daily cover). Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan kapasitas TPA sekaligus memperpanjang umur pakainya.

"Pengelolaan TPA harus dilakukan dengan baik agar kapasitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal," ujar Suwardi Haseng.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir, tetapi harus dimulai dari sumbernya. Karena itu, masyarakat didorong melakukan pemilahan sampah sejak tingkat rumah tangga, disertai penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Selain itu, Suwardi juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sampah agar tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan memiliki nilai ekonomi.

Salah satu teknologi yang dinilai potensial adalah Refuse Derived Fuel (RDF), yakni mengolah sampah, terutama sampah plastik yang telah dipilah dan dicacah, menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Menurutnya, penerapan teknologi tersebut tidak hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, tetapi juga membuka peluang terciptanya sumber pendapatan dari sektor pengelolaan sampah.

Berdasarkan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Soppeng, TPA Lempa memiliki luas sekitar 6 hektare, dengan kapasitas desain sekitar 280 ribu meter kubik. Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Soppeng 2025–2045, pemerintah daerah juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas dan penanganan TPA agar masa layanannya dapat terus dioptimalkan.

Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng, Aryadin Arif, S.TP., M.Si., bersama Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng.

PB 💙hawaya

Bupati Soppeng Sidak Proyek Sekolah Rakyat, Perintahkan Sistem Kerja Dua Shift 24 Jam

SULSELKINI.COM SOPPENG – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE memberikan ultimatum kepada pelaksana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Kabupaten Soppeng agar mempercepat penyelesaian proyek dengan menerapkan sistem kerja 24 jam dalam dua shift. Instruksi itu disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan bersama Tim dari Kementerian Sosial RI, Senin (13/7/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Plt Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng Arni Erjillah, S.Pd., Gr.

Suwardi menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas agar fasilitas utama Sekolah Rakyat dapat difungsikan sesuai target. Ia meminta pelaksana proyek mengoptimalkan tenaga kerja dengan sistem dua shift sehingga pekerjaan berlangsung tanpa henti.

"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegasnya.

Bupati juga memastikan akan turun langsung ke lokasi setiap dua hari sekali untuk memantau perkembangan pekerjaan. Menurutnya, kunjungan rutin tersebut sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar komitmen bekerja 24 jam benar-benar dijalankan oleh pihak pelaksana.

Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum rampung, Suwardi berharap fasilitas-fasilitas prioritas sudah dapat digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten/kota di Indonesia.

Fasilitas yang ditargetkan selesai sebelum tanggal tersebut meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, dan dapur. Sementara pekerjaan pada bangunan lainnya dapat dilanjutkan setelah seluruh aspek keamanan dipastikan terpenuhi.

Suwardi menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik tidak boleh dikompromikan. Karena itu, meskipun sebagian pekerjaan konstruksi masih berlangsung, area yang digunakan siswa harus dipastikan aman dan layak huni.

Akibat belum fungsionalnya sejumlah fasilitas utama, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2026 ditunda. Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan MPLS dapat digelar pada 31 Juli 2026 sesuai pedoman Kementerian Sosial.

Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing. Rangkaian MPLS akan diisi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, serta berbagai penampilan dari siswa existing untuk menyambut peserta didik baru.

PB 💙

Semarak HUT Dekranas dan HKG, Bupati Soppeng Meriahkan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager

SULSELKINI .COM MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suarni Suwardi, mengikuti kegiatan Jalan Sehat Sulsel Anti Mager yang digelar di Makassar, Sabtu (11/7/2026).

Keduanya hadir bersama anggota Tim Penggerak PKK dan jajaran pengurus Dekranasda Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

Kegiatan jalan sehat tersebut dilepas secara resmi oleh Ketua Dekranas Ibu Selvi Gibran Raka, Ketua Harian Dekranas Ibu Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan diikuti ribuan peserta yang terdiri atas perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan serta masyarakat Kota Makassar.

Mengambil rute dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan menuju Lapangan Hasanuddin Makassar, kegiatan ini tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antarpeserta dari berbagai daerah.

Selain jalan sehat, peserta juga menikmati berbagai layanan gratis, seperti pemeriksaan kesehatan, pembagian kacamata, serta berkesempatan memperoleh beragam hadiah doorprize, termasuk hadiah utama satu unit mobil.

Keikutsertaan H. Suwardi Haseng dan Hj. Suarni Suwardi bersama rombongan Kabupaten Soppeng melengkapi rangkaian kegiatan mereka dalam peringatan HKG PKK ke-54 dan HUT ke-46 Dekranas di Makassar, setelah sebelumnya mengikuti syukuran HUT Dekranas, pameran produk unggulan daerah, serta fashion show wastra Nusantara yang menampilkan karya khas Kabupaten Soppeng.

PB 💙

Hj. Suarni Suwardi Perkenalkan Wastra Soppeng pada Syukuran HUT ke-46 Dekranas di Makassar

SULSELKINI.COM MAKASSAR – Ketua Dekranasda Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, memperkenalkan produk pewarna alam dan wastra khas Soppeng kepada para pengunjung dan media pada ajang Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di Trans Studio Mall (TSM) Makassar, Jumat (10/7/2026).

Di stan pameran Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni memamerkan sekaligus menjelaskan keunikan wastra dan produk unggulan Soppeng, mulai dari pewarna bahan alam, motif, filosofi hingga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Produk yang ditampilkan meliputi Wastra Kalong Sutra Cantika Sabbena, fashion Mijel, fashion etnik Dituta, serta kerajinan (craft) Otti Dituta. Beragam produk tersebut menjadi representasi kreativitas para perajin dan pelaku usaha binaan Dekranasda Kabupaten Soppeng.

Syukuran HUT ke-46 Dekranas tersebut dihadiri Ketua Umum Dekranas, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, serta Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, selaku tuan rumah. Hadir pula seluruh Ketua Dekranasda kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pengurus Dekranasda dari berbagai daerah di Indonesia.

Selain mengikuti pameran, Dekranasda Kabupaten Soppeng juga ambil bagian dalam fashion show yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan. Pada kesempatan tersebut ditampilkan wastra bermotif Kalong yang dipadukan dengan motif Lagosi, menampilkan kekayaan motif khas Soppeng dalam balutan busana modern.

Busana tersebut diperagakan oleh salah seorang anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng, Riska Nasrika, sementara rancangannya merupakan karya Hj. Nurlela, anggota Dekranasda Kabupaten Soppeng sekaligus pemilik Cantika Sabbena Soppeng.

Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Soppeng pada pameran dan fashion show menjadi wujud komitmen dalam mempromosikan wastra dan produk kriya lokal agar semakin dikenal di tingkat nasional. Melalui ajang ini, diharapkan produk-produk unggulan Soppeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memperkuat eksistensi wastra daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

PB💙

Sebut Tak Punya Legal Standing, ATAS Pertanyakan Kehadiran Oknum Anggota DPRD Soppeng di Aksi Demo

SULSELKINI.COM SOPPENG – Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah mahasiswa di halaman SD Lemba, berbuntut panjang. Kehadiran salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Soppeng, Hadiwijaya, di tengah-tengah massa aksi kini memicu polemik hangat dan mempertanyakan keabsahan institusionalnya.

Sorotan tajam datang dari legislator Fraksi Demokrat DPRD Soppeng, Andi Takdir Akbar Singke. Pria yang akrab disapa ATAS ini menegaskan bahwa kehadiran Hadiwijaya dalam menerima aspirasi mahasiswa tersebut sama sekali tidak memiliki legal standing atau dasar hukum yang sah.

"Kehadiran oknum anggota DPRD Hadiwijaya dalam menerima aspirasi mahasiswa itu tidak memiliki legal standing karena tidak mengantongi rekomendasi resmi dari pimpinan DPRD Soppeng," ujar ATAS dengan nada retoris. Selasa, (07/7/2026). 

Tudingan ATAS diperkuat oleh pernyataan resmi dari pihak birokrasi parlemen. Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng, A. Zulkifli Nurdin, menegaskan bahwa hingga aksi demonstrasi berlangsung, tidak ada selembar surat pun yang masuk ke meja Sekretariat DPRD terkait aksi tersebut.

Secara otomatis, pimpinan dewan tidak pernah mengeluarkan mandat atau menugaskan satu pun anggota dewan untuk mewakili lembaga DPRD Soppeng dalam menemui para demonstran. 

Persoalan ini kian meruncing setelah ATAS mempertanyakan klaim sepihak dari oknum legislator tersebut yang diduga mengatasnamakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat menghadapi mahasiswa. ATAS menilai klaim tersebut sangat tidak lazim secara tata birokrasi pemerintahan.

"Apakah benar Forkopimda mengutus oknum anggota dewan Hadiwijaya untuk menerima aksi demo tersebut? Sejatinya, untuk mewakili unsur pimpinan Forkopimda, mandat itu diberikan kepada bawahan atau pejabat struktural di instansi masing-masing, bukan ke anggota legislatif," cecar ATAS.

Demi menjaga marwah institusi dan mencegah kesimpangsiuran informasi, ATAS mendesak pimpinan Forkopimda untuk segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.

"Saya meminta kepada pimpinan Forkopimda untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat luas agar tidak terjadi kekeliruan dan salah tafsir di kemudian hari," tegasnya.

Sebagai penutup, legislator vokal ini menegaskan sikapnya secara organisatoris. Ia merasa tindakan di luar jalur koordinasi resmi seperti ini bisa mencederai tatanan kelembagaan DPRD.

"Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Soppeng tidak pernah merasa diwakili oleh oknum anggota tersebut tanpa adanya kejelasan legal standing yang sah dari Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng," pungkas ATAS secara diplomatis.

Published 💙

PORSENIJAR PGRI Sulsel VII, Bupati Suwardi Haseng Kawal Langsung Kontingen "Kota Kalong"

SULSELKINI.COM SIDRAP – Ada pemandangan berbeda saat kontingen Kabupaten Soppeng memasuki Stadion Ganggawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pembukaan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (PORSENIJAR) PGRI Sulawesi Selatan VII Tahun 2026, Kamis (2/7/2026).

Di tengah barisan ribuan guru, tampak Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, berjalan bersama para peserta defile. Ia tidak mengambil posisi di barisan paling depan, melainkan berbaur di tengah rombongan. 

Kehadirannya di antara para guru beberapa kali menarik perhatian peserta dari daerah lain maupun penonton yang memadati stadion.

Kontingen Kabupaten Soppeng mengikutsertakan 2.513 peserta defile, menjadikannya salah satu rombongan terbesar pada pembukaan PORSENIJAR tahun ini. Barisan panjang guru itu tampil kompak dengan semangat yang sama, membawa nama Kabupaten Soppeng di hadapan ribuan peserta dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Ciri khas kontingen Soppeng langsung terlihat sejak memasuki arena. Di barisan depan, beberapa peserta mengenakan kostum kalong dan kakatua putih, dua satwa yang menjadi identitas Kabupaten Soppeng. Kalong sendiri telah lama melekat sebagai ikon daerah sehingga Soppeng dikenal luas sebagai Kota Kalong. 

Di tengah iring-iringan kontingen, Bupati Suwardi Haseng beberapa kali terlihat menyapa guru-guru yang berjalan bersamanya. Suasana berlangsung hangat dan cair. Tidak sedikit peserta yang mengabadikan momen tersebut sebagai kenang-kenangan pembukaan PORSENIJAR.

Kehadiran bupati di tengah rombongan juga menjadi gambaran kedekatan Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan dunia pendidikan. Momentum itu sekaligus menjadi dukungan moral bagi para guru yang datang membawa nama daerah, baik sebagai peserta defile maupun atlet yang akan bertanding.

Selain peserta defile, Kabupaten Soppeng mengirim total 2.673 orang pada PORSENIJAR PGRI Sulsel VII Tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 126 atlet, 10 official, 34 panitia, dan 2.513 peserta defile. 

Kontingen Soppeng mengikuti seluruh cabang olahraga, seni, dan pembelajaran dengan target mempertahankan prestasi Juara II Umum sebagaimana diraih pada penyelenggaraan sebelumnya.

💙Hawaya IWO

Kepala BPN Soppeng yang Baru Audiensi dengan Bupati, Bahas PTSL hingga Reforma Agraria

SULSELKINI .COM SOPPENG – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Soppeng yang baru, Agustini Pujiastuti, S.H., M.M., melakukan kunjungan silaturahmi dan audiensi dengan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., di ruang kerja Bupati, Selasa (30/6/2026).

Kunjungan tersebut merupakan agenda perkenalan Agustini setelah resmi mengemban amanah sebagai Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng. Dalam kesempatan itu, ia didampingi mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Soppeng, Amir, S.ST., M.H., bersama sejumlah pejabat dan jajaran BPN.

Rombongan diterima langsung oleh Bupati Soppeng yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Hukum, Camat Marioriawa, serta Sekretaris Desa Laringgi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan Kantor BPN Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan berbagai program di bidang pertanahan.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kebutuhan penyediaan lokasi untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan sinergi Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Melalui koordinasi yang semakin baik antara pemerintah daerah dan BPN, diharapkan berbagai program pertanahan dapat berjalan lebih efektif, memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Kemendagri Terbitkan TTE Plh Kadis Dukcapil Soppeng, Pelayanan Warga Siap Tancap Gas

SULSELKINI.COM SOPPENG, — Polemik mandeknya layanan administrasi kependudukan (Adminduk) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, akhirnya resmi berakhir. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan otorisasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Soppeng, Musriadi, S.H., pada Jumat malam. (26/06) 

Penerbitan TTE ini terhitung progresif. Hanya memakan waktu lima hari sejak koordinasi intensif digulirkan, birokrasi pusat dan daerah berhasil memotong jalur prosedur demi kepentingan publik.

Langkah taktis ini menjadi bukti nyata efektivitas koordinasi terstruktur antara Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat.

Akselerasi penyelesaian kendala TTE ini tidak lepas dari rangkaian rekonsiliasi yang berjalan simultan. Sebelum izin diturunkan, serangkaian ekspos kondisi riil pelayanan di lapangan terus dipantau oleh pusat.

Puncaknya terjadi pada sebuah rapat daring krusial pada Rabu malam. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Direktur Bina Aparatur Dukcapil Kemendagri dan dihadiri oleh pemangku kebijakan strategis, di antaranya. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) selaku otoritas keamanan siber dan sertifikasi digital. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Jajaran struktural Dukcapil Kabupaten Soppeng. Inspektur Daerah dan Kepala BKPSDM Kabupaten Soppeng

Rapat tersebut menjadi kunci pengurai sumbatan birokrasi, yang kemudian berujung pada diterbitkannya hak akses TTE bagi Plh Kadis Dukcapil Soppeng guna melegitimasi dokumen kependudukan warga.

Saat dikonfirmasi, Plh Kadis Dukcapil Soppeng, Musriadi, memastikan bahwa seluruh mesin pelayanan Adminduk di Bumi Latemmamala akan langsung tancap gas beroperasi normal secara penuh mulai Senin mendatang.

“Alhamdulillah, dengan terbitnya otorisasi TTE ini, seluruh dokumen kependudukan dan catatan sipil yang sempat tertunda sudah bisa kami terbitkan 100 persen tanpa kendala,” tegas Musriadi, Sabtu, (27/6/2026) 

Musriadi juga meluruskan bahwa selama masa transisi lima hari kemarin, Dukcapil Soppeng sebenarnya tidak lumpuh total. Layanan dasar yang bersifat administratif non-TTE tetap bergulir untuk melayani masyarakat.

“Selama masa tunggu, aktivitas seperti pendaftaran, perekaman data KTP-el, serta penerbitan dokumen yang secara regulasi tidak membutuhkan TTE tetap berjalan sesuai tupoksi,” tambahnya.

Langkah responsif Pemkab Soppeng dan Kemendagri dalam hitungan hari ini diharapkan mampu menjawab tuntas kebutuhan adminduk warga, sekaligus meredam polemik yang sempat memicu perhatian publik dalam sepekan terakhir. Ke depan, sistem pelayanan digital ini dipastikan siap melaju tanpa hambatan lagi.. (***)

💙y2

Aksi Konkret Bupati Soppeng Suwardi Haseng, Rujab Jadi Titik Bor, Air Melimpah Jadi Bukti Kerja Nyata

SULSELKINI.COM SOPPENG, – Kepemimpinan Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, kembali membawa angin segar bagi masyarakat Bumi Latemmamala. Di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan air bersih yang kian meningkat, Bupati Suwardi mengambil langkah taktis dengan menginstruksikan percepatan pencarian sumber air baru.

Hasilnya pun berbuah manis. Pada Sabtu (27/6/2026) tepat pukul 12.00 WITA, proyek pengeboran sumur dalam yang diinisiasi oleh Bupati Soppeng Suwardi Haseng di kawasan Rumah Jabatan (Rujab) Bupati berhasil memancarkan air dengan debit yang sangat melimpah.

Fenomena munculnya "air mancur dari perut bumi" ini disaksikan langsung oleh Bupati Suwardi Haseng, menandai babak baru perjuangan pemerintah daerah dalam ketahanan air bersih.

Momen keberhasilan ini disambut haru dan rasa syukur mendalam oleh Bupati Suwardi Haseng. Baginya, penemuan sumber air ini bukan sekadar keberhasilan teknis, melainkan jawaban atas doa dan ikhtiar seluruh elemen masyarakat Soppeng.

"Bismillah. Pada hari ini, Sabtu, 27 Juni 2026, pukul 12.00 WITA, pelaksanaan kegiatan pengeboran PDAM Soppeng di lokasi Rumah Jabatan Bupati Soppeng telah berhasil. Alhamdulillah, airnya mancur," ucap Bupati Suwardi Haseng dengan penuh optimisme.

Di bawah arahannya, penyediaan layanan dasar seperti air bersih ditempatkan sebagai skala prioritas utama dalam roda pemerintahan. Langkah memanfaatkan area Rujab sebagai titik eksplorasi juga dinilai sebagai bentuk totalitas Bupati yang merelakan fasilitas negara demi kepentingan publik yang lebih luas.

Masalah krisis air akibat pertumbuhan penduduk direspons cepat oleh Bupati Suwardi melalui strategi jangka panjang. Pengeboran di kawasan Rujab ini adalah bagian dari peta jalan (roadmap) Pemkab Soppeng untuk memaksimalkan potensi air tanah berdasarkan kajian geologi yang matang.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti di satu titik ini saja. Inovasi penyediaan infrastruktur dasar akan terus digenjot demi kesejahteraan masyaraka

Meskipun debit air yang keluar sangat melimpah, Bupati Suwardi Haseng tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi keselamatan warga. Ia menginstruksikan PDAM Soppeng untuk segera melakukan tahapan uji klinis dan teknis.

Ada 3 tahapan krusial. Pengujian Debit Air. Mengukur konsistensi volume air agar pasokan stabil dalam jangka panjang. Analisis Kualitas Air. Uji laboratorium untuk memastikan air bersih dan aman dikonsumsi sesuai standar kesehatan. Evaluasi Sistem Distribusi. Mematangkan integrasi pipa ke jaringan distribusi utama PDAM.

Langkah nyata yang ditunjukkan Bupati Suwardi Haseng ini menuai apresiasi luas dari masyarakat. Risma, salah seorang warga, mengungkapkan rasa syukurnya dan menaruh harapan besar agar pancaran air baru ini segera mengakhiri krisis air bersih yang selama ini membayangi pemukiman mereka. 

Dengan kepemimpinan yang responsif dan berorientasi pada solusi, Bupati Suwardi Haseng membuktikan bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan warga, membawa Soppeng menuju daerah yang lebih maju, sehat, dan sejahtera. (***).

Published Hawaya IWO

Plt Kepala BKPSDM Soppeng: Pemberhentian Sementara Kadis Dukcapil Mengacu PP 94 Tahun 2021

SULSELKINI.COM SOPPENG, SULSELINFO.com – Pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan klarifikasi tegas terkait polemik yang berkembang di masyarakat mengenai status jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Soppeng. Langkah yang diambil dipastikan bukan penonaktifan atau pencopotan, melainkan pemberhentian sementara yang sah secara regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Soppeng, Muhammad Irfan, menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil demi kelancaran proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan organisasi.

“Tidak ada penonaktifan. Yang ada adalah pemberhentian sementara dalam rangka pembinaan dan kebutuhan organisasi. Ini merupakan bagian dari mekanisme resmi ASN,” ujar Muhammad Irfan, Rabu (24/6/2026).

Irfan meminta publik untuk dapat membedakan antara pencopotan jabatan dan pemberhentian sementara. Ia menekankan bahwa dalam posisi saat ini, hak dan status jabatan definitif yang bersangkutan tidak serta-merta hilang.

“Perlu dibedakan, bahwa pemberhentian sementara itu status jabatan definitifnya belum berubah,” jelasnya menambahkan.

Penjelasan resmi ini sekaligus membantah opini yang beredar di masyarakat yang menyebut keputusan pemerintah daerah tersebut cacat hukum. Irfan memaparkan bahwa langkah yang diambil Pemkab Soppeng memiliki landasan hukum yang kuat dan terukur.

Acuan utama kebijakan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berdasarkan aturan tersebut, seorang pejabat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya guna mendukung kelancaran pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin, khususnya yang masuk dalam kategori berat.

Dengan demikian, proses ini murni merupakan tindakan administratif yang sah di dalam sistem kepegawaian, bukan keputusan sepihak di luar koridor hukum.

Lebih lanjut, Irfan menyayangkan adanya opini dari beberapa pihak yang masih menyandarkan argumennya pada regulasi lama yang sudah tidak berlaku, seperti Permendagri Nomor 76 Tahun 2015. Padahal, aturan tersebut telah dicabut dan diperbarui melalui Permendagri Nomor 60 Tahun 2021.

“Semua ada mekanismenya. Kita bekerja berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, bukan asumsi,” tegasnya.

Ia juga menilai tudingan cacat hukum yang dialamatkan kepada pemda terlalu dini. Menurutnya, pemberhentian sementara ini justru dilakukan untuk menjaga objektivitas dan independensi proses pemeriksaan internal yang sedang berjalan.

Di akhir keterangannya, Pemkab Soppeng memastikan bahwa dinamika internal ini sama sekali tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Urusan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil dipastikan tetap prima.

“Pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa. Tidak ada penghentian layanan,” pungkas Irfan.

Melalui BKPSDM, Pemerintah Kabupaten Soppeng mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sepihak sebelum seluruh proses administratif kepegawaian ini rampung sepenuhnya. (***).

Published hawaya

Masa Bakti Habis 21 Juni, Legitimasi Golkar Soppeng di Bawah Andi Kaswadi Berakhir

SULSELKINI.COM ​Soppeng – Masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Soppeng periode 2021-2026, yang dipimpin Andi Kaswadi Razak, resmi berakhir hari ini, Minggu (21/6/2026).

Surat Keputusan (SK) penetapan pengurus tersebut sebelumnya ditandatangani di Makassar tepat lima tahun lalu, pada 21 Juni 2021.

​Dokumen SK tersebut menegaskan tanggung jawab besar yang diemban pengurus selama lima tahun terakhir, mulai dari pelaksanaan program umum hasil Munas X 2019 dan Rakernas 2021, konsolidasi organisasi, hingga pembentukan kader di tingkat desa, kelurahan, hingga TPS. Pengurus juga ditargetkan untuk memenangkan kontestasi politik, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada serentak yang telah berlangsung di tahun 2024 lalu.

​Dengan berakhirnya masa jabatan ini, muncul pertanyaan mengenai arah kebijakan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan terkait keberlangsungan organisasi di Bumi Latemmamala tersebut. Selain itu, apakah kepengurusan lama ini masih bisa menurunkan berbagai kebijakan organisasi.

​Menanggapi dinamika masa jabatan kepengurusan di tingkat daerah, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Kadir Halid, memberikan sinyal mengenai prosedur yang akan ditempuh. 

Kadir menyebutkan bahwa pihaknya selalu mengacu pada ketentuan organisasi yang berlaku. ​“Setelah kami inventarisir, ada tiga DPD II yang habis masa jabatannya di bulan Maret. Kalau sampai Mei, totalnya ada sembilan,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sulsel tersebut, beberapa waktu lalu.  

​Terkait langkah selanjutnya bagi pengurus yang masa baktinya telah habis, Kadir menjelaskan terdapat dua opsi utama yang dapat diambil oleh DPD I. Pertama, perpanjangan Masa Jabatan. Opsi ini dapat ditempuh namun memerlukan restu atau persetujuan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Kedua, dengan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt). Opsi ini memungkinkan penunjukan Plt ketua dari jajaran pengurus DPD I. Keputusan ini cukup diambil melalui mekanisme DPD I dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Umum.

​Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi mengenai opsi mana yang akan diambil untuk kepengurusan di Soppeng pasca berakhirnya SK periode 2021-2026 hari ini. (sah)

PB 💙

Bupati Soppeng Harapkan Duta Anak 2026 jadi Pelopor dan Pelapor

SULSELKINI.COM SOPPENG — Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng berharap Duta Anak Kabupaten Soppeng dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda. Harapan tersebut disampaikan saat membuka Pemilihan Duta Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Sabtu (20/6/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Forum Anak Kabupaten Soppeng yang juga Ketua TP PKK Kabupaten Soppeng, Hj. Suwarni Suwardi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Soppeng Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M., Plh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, sejumlah pimpinan OPD terkait, para juri, pengurus Forum Anak Soppeng Latemmamala, serta para finalis Duta Anak Kabupaten Soppeng.

Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Karena itu, pemenuhan hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun diskriminasi menjadi tanggung jawab bersama. 

Menurutnya, keberadaan Duta Anak diharapkan mampu menjadi pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak dari kekerasan, perundungan, maupun pernikahan usia dini. Duta Anak juga diharapkan dapat menyuarakan aspirasi anak mulai dari tingkat daerah hingga nasional.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, mengatakan pembinaan anak memerlukan dukungan lingkungan yang sehat dan aman agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensinya.

"Anak ibarat benih yang sedang tumbuh. Tugas kita bukan menariknya agar cepat besar, melainkan memastikan tanahnya subur, airnya cukup, dan lingkungannya aman. Dengan cara itu mereka dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki," ujarnya.

Husniati menambahkan, Duta Anak yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi bagi anak-anak di Kabupaten Soppeng. Mereka tidak hanya menjalankan peran seremonial, tetapi juga hadir di tengah teman sebaya untuk memahami berbagai persoalan yang dihadapi anak.

"Duta Anak bukan dipilih untuk menjadi yang paling menonjol di atas panggung. Mereka diharapkan mampu hadir di tengah teman-temannya, mendengar persoalan yang dihadapi anak, lalu menyampaikannya melalui jalur yang tepat," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Soppeng juga mengajak seluruh finalis untuk mengembangkan kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan merencanakan masa depan sebagai bekal menghadapi tantangan di masa mendatang. 

Pemilihan Duta Anak Kabupaten Soppeng Tahun 2026 diikuti oleh puluhan peserta yang akan bersaing untuk menjadi representasi anak-anak Soppeng dalam menyuarakan aspirasi, hak, dan kepentingan anak di berbagai forum.

Published Ya2💙

Brigjen Faizal Gelar Silaturahmi Bersama Bupati Suwardi Haseng dan Tokoh Soppeng

SULSELKINI.COM SOPPENG, 7/6/2026 — Tasyakuran dan silaturahmi Brigjen Pol Faizal di Takkalalla, Kecamatan Marioriwawo, Minggu malam, menjadi ruang pertemuan sejumlah tokoh penting Soppeng. Momentum ini menguatkan keakraban lintas figur, termasuk pertemuan H Suwardi Haseng, Andi Mapparemma, dan beberapa tokoh lainnya.

Acara digelar sekaitan dengan kepulangan Brigjen Faizal dari ibadah haji, sekaligus ungkapan syukur atas amanah yang diemban sebagai Wakapolda NTT. Hadir jajaran Polres Soppeng, para guru yang pernah mengajar Brigjen Faizal sejak jenjang SD hingga SMA, alumni SMA Cangadi, Alumni SMP 1 Takkalalla, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah.

Sejumlah nama tampak hadir, di antaranya Dr. Nurmal Idrus, Andi Takdir Akbar Singke, dan Iwan Wahyu. Kehadiran tokoh-tokoh ini mempertegas posisi acara sebagai titik temu sosial. 

Dalam sambutannya, Brigjen Faizal menyampaikan perjalanan panjangnya menunaikan ibadah haji yang telah dinantikan selama 15 tahun. Ia juga menyebut kebanggaan keluarga, termasuk anak bungsunya yang kini masuk Akademi Kepolisian.

“Ini bentuk syukur kami sekeluarga. Sekaligus mempererat silaturahmi dengan semua pihak,” ujarnya.

Ia secara khusus mengapresiasi kehadiran Bupati Soppeng, serta mengajak seluruh keluarga dan kolega untuk mendukung Pemerintahan Suwardi Haseng. “Ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga Soppeng,” katanya.

Ceramah agama disampaikan Ustadz Erwin S.Pd.I, menekankan pentingnya menjaga nilai kebersamaan dan memperkuat ukhuwah. 

Di luar rangkaian acara formal, interaksi antar tokoh menjadi perhatian. Pertemuan Suwardi Haseng, Andi Mapparemma, dan Brigjend Faizal berlangsung cair. Percakapan ringan dan saling sapa mencerminkan suasana rekonsiliasi sosial yang mengemuka secara alami.

Malam itu, tasyakuran tidak hanya menjadi ekspresi syukur personal, tetapi juga panggung kebersamaan. Ruang di mana relasi lama dirawat, dan jarak mencair dalam keakraban. (***)

PB: ya2💙